Beranda Hukum LSM JARRAK Somasi Pemdes Kediri Terkait Bantuan Desa, Dugaan Masalah Perangkat Desa,...

LSM JARRAK Somasi Pemdes Kediri Terkait Bantuan Desa, Dugaan Masalah Perangkat Desa, PAD Sewa Bengkok Hingga BUMDES

Jabarpress.com, Subang – Persoalan kegiatan pembangunan TPT yang bersumber dari anggaran bantuan desa (Bandes) untuk Desa Kediri Kecamatan Binong TA 2021 sebesar Rp150 juta yang sempat dipermasalahkan oleh warga, terus berlanjut.

Atas persoalan TPT tersebut, LSM Jaringan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (JARRAK) Subang melayangkan surat somasi kepada Kades Kediri.

“Kita sudah mengirimkan surat somasi kepada Kades Kediri atas dasar pengaduan masyarakat,” ujar Ketua LSM JARRAK Subang, Wawan Setiawan, kepada Jabarpress.com.

“Surat somasi itu kita tembuskan juga kepada BPD Desa Kediri, Camat Binong, Kepala Dinas Pemdes, Inspektorat Daerah atau IRDA, dan pihak-pihak terkait lainnya,” ucap dia.

Informasi yang dihimpun, dalam surat somasi tersebut, LSM JARRAK mempertanyakan sejumlah hal; diantaranya, pengalihan lokasi pembangunan TPT yang awalnya di RT 16 Kampung Sumursari sesuai dokumen Bandes TA 2021 menjadi di RT 14 Kampung Krajan III. Pengalihan lokasi TPT tersebut dinilai tidak sesuai ketentuan.

Kegiatan lain dari Bandes TA 2021 Desa Kediri yang dipertanyakan adalah penyertaan modal bank sampah Rantai Perjuangan sebesar Rp100 juta yang informasinya kegiatan tersebut dicancel. Namun di berita acara musyawarah desa tentang pengalihan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana Bandes TA 2021, kegiatan tersebut tetap ada berupa pengadaan alat pengolah sampah di Kampung Krajan III RT 12.

“Tapi kami juga pertanyakan realisasi pengadaan alat pengolah sampah ini, karena fisiknya belum terlihat,” ujar Wawan.

Menurut Wawan, penggunaan dana bandes berbeda dengan Dana Desa (DD) yang merupakan kewenangan pemerintah desa. Sebab, bandes adalah aspirasi DPRD yang merupakan hasil produk DPRD dan ditetapkan oleh SK bupati.

Karena itu, bandes tidak bisa diubah secara sembarangan hanya dengan kesepakatan berita acara musyawarah desa.

“Dana Desa atau DD dan ADD dapat dirubah dengan kesepakatan berita acara karena DD/ADD awalnya dihasilkan dari Musrenbang desa aspirasi warga yang disepakati BPD/LPMD dan ditetapkan dengan SK KADES. Tapi aspirasi dewan adalah hasil produk DPRD yang ditetapkan dalam rapat pleno DPRD dan ditetapkan diatur oleh SK BUPATI, untuk itu tidak bisa dirubah sepihak dengan berita acara musyawarah desa, kecuali dibuat melalui APBD perubahan dan perubahan penetapan SK BUPATI,” tegas Wawan.

Pihaknya pun mempertanyakan, pelaksanaan bandes yang ditetapkan oleh SK bupati tersebut bisa dirubah dan dialihkan oleh kesepakatan musyawarah desa.

“SK BUPATI tidak bisa dibatalkan oleh SK KEPALA DESA, artinya peraturan/keputusan yang lebih tinggi tidak bisa digugurkan oleh peraturan yang lebih rendah dan atau di bawahnya,” jelasnya.

Selanjutnya, ungkap Wawan, pihaknya juga mempertanyakan sejumlah perangkat desa (kadus) di Desa Kediri yang diduga ijazahnya tidak sesuai persyaratan (minimal ijazah SLTA/sederajat), dimana ada yang menggunakan ijazah anak atau kerabatnya agar dapat menjadi perangkat desa dan agar mendapat gaji/siltap.

“Kami juga pertanyakan pengelolaan uang pendapatan asli desa atau PAD hasil penyewaan tanah kas desa (tanah bengkok) TA 2019 sebesar Rp50 jutaan, TA 2020 sebesar Rp180 juta dan TA 2021 sebesar Rp180 juta yang realisasinya bias. Selain itu, pengelolaan dana BUMDES yang kami duga tidak transparan, juga kami pertanyakan,” tegas Wawan.

Terkait somasi tersebut, Kades Kediri, Enah, S.Pd., saat dikonfirmasi melalui telepon maupun pesan whatsapp, tidak merespon.

Namun, Ketua BPD Desa Kediri Kecamatan Binong, Nuryana, mengonfirmasi adanya surat somasi dari LSM JARRAK terhadap desanya.

Nuryana membenarkan adanya pengalihan lokasi kegiatan pembangunan TPT yang awalnya di RT 16 Kampung Sumursari menjadi di RT 14 Kampung Krajan III. Pengalihan tersebut sesuai dengan berita acara hasil musyawarah desa.

“Betul, kegiatan TPT dialihkan ke RT 14 Kampung Krajan III dan ini berdasarkan hasil musyawarah, karena lokasi semula di RT 16 Kampung Sumursari itu rencananya akan dikerjakan oleh swasta,” kata Nuryana saat dikonfirmasi Jabarpress.com melalui sambungan telepon.

Saat ini, ungkap dia, pembangunan TPT tersebut sudah selesai. Dia pun membenarkan, pembangunan TPT hasil pengalihan lokasi dari RT 16 Kampung Sumursari itu memakai dana talangan.

“Iya, sempat kewalahan juga,” ucapnya.

Adapun terkait penyertaan modal bank sampah Rantai Perjuangan sebesar Rp100 juta, Nuryana menyebut kegiatan tersebut dicancel karena kesulitan, terutama soal ketersediaan lahan.

“Penyertaan modal BUMDES dicancel, gak diterima karena sulit, karena kendala lahan,” ujarnya.

Sedangkan terkait perangkat desa kadus yang diduga bermasalah karena ijazahnya dikabarkan tidak sesuai persyaratan, Nuryana mengklaim hal tersebut tidak benar. Menurutnya, tolok ukur terpenting perangkat desa adalah kemampuan bekerja.

“Soal ini, kita mau mengandalkan ijazah atau mengandalkan kerja. Kalau kita cuma mengandalkan ijazah saja tapi enggak bisa kerja buat apa? Itu patokan saya. Kalau (persyaratan jadi) kadus cuma mengandalkan ijazah, kadus itu kalau musim nyawah ya harus di sawah, kalau kekurangan air harus turun membantu petani. Yang kita pegang seperti itu yang bisa kerja,” paparnya.

Dia pun membantah jika ada perangkat desa yang menggunakan ijazah kerabatnya sebagai persyaratan agar menjadi pegawai desa. Malah setahu dia, perangkat desa tersebut sedang mengikuti program kesetaraan paket C.

“Setahu saya, dia mengikuti kejar paket C. Cuma saya kurang tahu apakah ijazah paketnya sudah keluar atau belum. Tapi berdasarkan laporan yang bersangkutan, dia sedang mengikuti (kejar paket C),” ucapnya.

Sementara terkait PAD hasil penyewaan tanah bengkok (PAD sewa bengkok), dia menyebut digunakan untuk sejumlah peruntukkan, seperti tabungan untuk biaya pilkades mendatang, kesejahteraan aparatur, perbaikan-perbaikan sarana prasarana.

Adapun nilai PAD sewa bengkok Desa Kediri tahun 2020 sebesar Rp180 juta dan tahun 2021 juga sebesar Rp180 juta. Sedangkan tahun 2019, dirinya mengaku tidak tahu.

“PAD sewa bengkok itu sudah jelas peruntukannya, karena saya tahu percis. Tahun 2020 sebesar Rp180 juta, begitu juga tahun 2021 sebesar Rp180 juta. Tapi yang awal-awal, 2019, saya enggak tahu berapa besarannya. Karena itu langsung oleh pemerintah desa, saya pun sempat protes waktu itu bahwa BPD harus juga mengetahui. Sehingga kemudian penyewaan dan pengelolaannya diserahkan ke BPD. Adapun peruntukannya silahkan di masing-masing pos. Diantaranya setahu saya, tabungan untuk pemilihan kepala desa yang akan datang, sudah berjalan dua tahun, tabungan itu dari PAD, lalu perbaikan-perbaikan sarana, ada juga untuk kesejahteraan,” terang Nuryana.

Sebelumnya diberitakan, warga Dusun Sumursari RT 16 / RW 03 Desa Kediri, Kecamatan Binong, menuntut pekerjaan TPT (Tembok Penahan Tanah) yang berlokasi di RT 16/RW 03 senilai Rp150 juta anggaran dari Bantuan Desa (Bandes) tahun 2021 untuk segera dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam SK Bupati.

“Tahun ini Desa Kediri mendapatkan anggaran Bantuan Desa (Bandes) sebanyak 14 titik senilai Rp800 jutaan dan salah satunya ada yang dialokasikan di Sumur Sari Rt 16 / Rw 03 yaitu pekerjaan TPT senilai Rp150 Juta sampai saat ini pekerjaan tersebut belum dilaksanakan”, ujar Maulana, warga Desa Kediri, Sabtu (07/08/2021).

“Untuk itu kami warga masyarakat sepakat mendesak kepada Kepala Desa, terkait pekerjaan TPT yang dianggarkan dari Bandes, karena di RT 16 masih ada saluran air yang layak dipasang TPT dan kami menuntut pekerjaan tersebut segera dilaksanakan,” tegasnya.

Ia pun mengatakan, “Saluran air pembuang tersebut sampai saat ini masih utuh dan tidak ada pekerjaan. Kami menuntut pihak terkait untuk segera melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan SK Bupati,” ucapnya.

Maulana menambahkan, “Jika tidak dilaksanakan pekerjaan TPT dilingkungan kami, maka kami akan mempertanyakan langsung ke Bupati, kebenaran SK Bupati tentang dana hibah Bantuan Desa (Bandes) Tahun anggaran 2021,” pungkasnya.

Hingga kini, Kades dan Sekdes Kediri belum memberikan tanggapannya terkait tuntutan warga tersebut. Pesan singkat konfirmasi maupun panggilan whatsapp belum direspon.

(Usep / Asep ocayy)