Beranda Daerah Dana Bansos Subang Rp1,6 Miliar Jadi Temuan BPK, Kasi: Kalau Mau Bansos...

Dana Bansos Subang Rp1,6 Miliar Jadi Temuan BPK, Kasi: Kalau Mau Bansos Lagi, Beresin Dulu SPJ Sebelumnya

Jabarpress.com, Subang–Anggaran belanja bantuan sosial (bansos) Pemkab Subang sebesar Rp1,6 miliar menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pada TA 2019, Pemkab Subang mengalokasikan dana bansos sebesar Rp4,193 miliar yang disalurkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan dan kelompok masyarakat melalui Dinas Sosial (Dinsos) sebesar Rp3,501 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp692 juta.

Dari jumlah dana bansos Rp3,501 miliar yang direalisasikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Subang tersebut, sebanyak Rp1,663 miliar menjadi temuan BPK, gegara terdapat 109 penerima belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LPj penggunaan dana bansos.

Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Subang, Deni Wiryanto, mengonfirmasi temuan BPK RI soal dana bansos tersebut.

Dia mengaku, hingga kini, persoalan tersebut belum tuntas seluruhnya, karena masih ada penerima dana bansos yang belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana atau LPj (SPJ).

“Kita sudah buat surat ke desa-desa agar lebih aktif lagi untuk menyelesaikan LPj yang belum,” ujar Deni kepada Jabarpress.com.

Hingga kini, ujar dia, persoalan SPJ bansos TA 2019 itu belum tuntas seluruhnya, meskipun sudah ada progres.

“Sudah ada progres untuk yang 2019, cuma belum semuanya dan kita belum mengecek lagi berapa penerima lagi yang belum LPj,” ucapnya.

“Kalaupun mereka akan mengajukan (permohonan bantuan sosial) kembali, akan kita warning agar bereskan dulu LPj yang dulu yang belum selesai,” tegas Deni.

Dia mengungkap, kebanyakan penerima dana bansos ini adalah perorangan dan kelompok. Para penerima ini pula yang langsung bertanggungjawab dalam laporan penggunaan dana atau LPj.

“Harusnya yang melakukan peng-SPj-an ini tanggungjawab penerima langsung. Tapi karena faktor SDM, banyak yang enggak bisa bikin SPJ, maka dibantu oleh pihak desa,” terangnya.

Menurutnya, bahkan sebelum menerima bansos, biasanya para penerima atau diantar pihak desa datang langsung ke dinas dan mengikuti bimtek.

“Jadi setelah uang dapat, kita perintahkan agar membuat SPJ paling lama sebulan. Tapi faktanya, ada yang bikin, ada yang tidak, kadang-kadang seperti itu. Karena itu kita tetap koordinasi dengan pihak desa agar bantu masyarakatnya untuk pembuatan SPJ, sebab ujung-ujungnya ke dinas-dinas juga kalau ada masalah,” tutur Deni.