Beranda Hukum Seminar KIP Jabar, Sachrial: Badan Publik Wajib Sediakan & Layani Permintaan Informasi

Seminar KIP Jabar, Sachrial: Badan Publik Wajib Sediakan & Layani Permintaan Informasi

Jabarpress.com, Bandung–Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Barat menggelar seminar bertajuk ‘Ruh KIP serta partisipasi publik demi kemajuan bangsa’ di Gedung Kartanegara KNPI Jabar.

Seminar KIP Jabar menghadirkan narasumber Prof.Dr Mochtar Solihin membawa tema Filosofi KIP, Sekretaris KNPI Jabar Asep Komarudin, M.Pd membawa tema memajukan partisipasi publik sebagai kemajuan bangsa, dan praktisi hukum yang juga Pembina DPP Mapancas Sachrial membawa tema Telaah Empiris Tentang Peran UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dalam Pesta Demokrasi.

Pada sambutannya, Ketua KIP Jabar, Ijang Faisal mengatakan, KIP Jabar berdiri tahun 2011 setelah diundangkan dan dia baru mengetahui ada lembaga itu pada tahun 2015.

“Maka kami berharap para pemuda di Jabar dapat memasuki semua relung badan-badan publik agar pemuda lebih berdaya,” ujar Ijang.

Komisioner KIP Jabar Husni Farhani Mubarok menambahkan, bahwa kemajuan sebuah bangsa terletak pada keterbukaan informasi.

“KIP bukanlah mbah Gogle, KIP baru mempunyai ruh apabila ada sengketa informasi. Setiap badan publik berkewajiban menjungjung UU KIP itu sendiri,” ucapnya.

Pada kesempatan pemaparan Telaah empiris UU KIP dalam pesta demokrasi, Praktisi Hukum, Sachrial mengatakan bahwa original intens UU KIP adalah pasal 28 F UUD RI 1945.

“Keberadaan UU tentang keterbukaan informasi publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi, (3) pengelolaan bersifat ketat dan terbatas, dan (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi,” papar Sachrial.

Dia menyebut, titik berat badan publik meliputi eksekutif, legeslatif, yudikatif serta penyelengara negara yang dibiayai oleh APBN/APBD, dana luar negri dan masyarakat.

“Republik ini paling sering berpesta demokrasi, maka para penyelanggara pesta demokrasi pun tak luput dan terikat pada UU KIP. Bisa dibayangkan bila para penyelenggara pesta demokrasi tidak menjalankan atau bahkan tak paham atas UU KIP tentu hasilnya akan menghasilkan rezim yang tak memahami dasar-dasar UUD 1945. Ini fakta, ini das sein, setingkat para penyelengara pesta demokrasi tak paham apa itu data dan informasi yang dikecualikan. Hal ini terjadi pada pesta demokrasi di Kabupaten Bandung yang dilaporkan oleh DH data yang tergolong sangat rahasia bisa bocor ke publik. Tentu ini adalah pil pahit buat kita semua, bagaimana mungkin mereka yang dibiayai oleh anggaran rakyat tak memahami UU KIP, apalagi masyarakat awam,” jelas Sachrial.

Maka kedepan, ujar dia, KIP bisa menunjukan taringnya karena lembaga ini pun dibekali dengan sanksi pidana pada pasal 51 s/d 56 .Tetapi tetap kendalanya pada siapa yang akan melapor. Mencari saksi saja sulit apalagi pelapor.

“Das sein ada pelapor tapi bisa dibocorkan oleh badan-badan publik. Tentu ini semua menjadi tanggung jawab kita semua. Jangan pernah menjadi orang yang doyan melapor soal-soal yang tidak penting dan mengadu domba. Mimpi saja bisa dilaporkan? Masa hal2 yang merugikan terhadap publik tidak kita laporkan. Maka jadilah pelapor atas segala infomasi yang tak bisa dibuka dan informasi yang semestinya ditutup demi kemajuan bangsa kedepan,” pungkasnya.