Beranda Hukum IRDA Subang Benarkan Dana Desa Untuk Anggaran BUMDES Desa Pasirmuncang Jadi Temuan

IRDA Subang Benarkan Dana Desa Untuk Anggaran BUMDES Desa Pasirmuncang Jadi Temuan

Jabarpress.com, Subang–Inspektorat Daerah (IRDA) Kabupaten Subang mengonfirmasi ihwal Dana Desa (DD) di Desa Pasir Muncang Kecamatan Cikaum untuk anggaran BUMDES menjadi temuan inspektorat.

Kepala Inspektorat Daerah (IRDA) Subang, Memet HM Warnaen, membenarkan, bahwa berdasarkan informasi awal dari tim audit, anggaran BUMDES Desa Pasirmuncang Kecamatan Cikaum jadi temuan.

“Informasi awal dari tim itu memang ada temuan yang berkaitan dengan BUMDES, salah satunya itu. Tapi ini baru temuan awal, temuan sementara. Namanya daftar hasil laporan temuan sementara, DHLTR,” ujar Memet kepada Jabarpress.com, Selasa (4/5/2021).

Dia menyebut, temuan itu sudah pihaknya informasikan kepada Camat setempat agar segera menindaklanjuti.

“Jadi nanti pak camat ngontak ke para kades, untuk mengingatkan bahwa ini ada temuan awal dari Irda,” ucapnya.

Menurut dia, pelaksanaan audit Irda sendiri hingga kini masih berproses. Sehingga terkait temuan BUMDES tersebut masih berada di tim.

“Audit masih berproses. Kemungkinan dua tiga hari ini LHP selesai, jadi itu masih ada di tim sebenarnya,” katanya.

Memet mengaku belum tahu nilai anggaran BUMDES Desa Pasir Muncang yang menjadi temuan Irda tersebut karena harus dicek dan mengingat hasil temuan itu masih berada di tim.

“Jadi, informasi dari tim ada temuan yang kaitan dengan BUMDES tadi itu, cuma angka pastinya berapa, harus dicek secara resmi. Tapi yang jelas, katanya (tim audit) temuan itu ada,” tutur Memet.

Selain BUMDES Pasir Muncang, Inspektur IRDA Subang ini, juga mengungkap berbagai temuan awal lainnya hasil audit terhadap anggaran desa. Berdasarkan hasil laporan sementara, atau DHLTR, yakni daftar hasil laporan temuan sementara, berbagai temuan di desa-desa di Subang rata-rata didominasi bidang fisik atau kegiatan pembangunan infrastruktur bangunan, jalan dan fisik lainnya. Diantara temuannya berupa kekurangan volume pekerjaan atau pekerjaan fisiknya belum selesai. Hal tersebut, kata Memet, menjadi catatan dan laporan pihaknya. Nantinya, pihak Irda akan mengingatkan desa untuk segera menyelesaikan temuan tersebut dalam jangka waktu 60 hari. Jika dalam waktu 60 hari tidak dituntaskan, maka hal tersebut bisa saja menjadi ranah aparat penegak hukum (APH).

“Nanti kita ingatkan ke desa, kalau sudah 60 hari tidak dituntaskan, kita sudah enggak bisa,” kata Memet.

Selanjutnya, papar Memet, temuan lain di desa-desa yang cukup banyak adalah terkait pajak, seperti PPn dan PPh, yang belum dibayarkan oleh pihak desa.

“Berikutnya (temuan) soal pajak yang agak ini…Tapi bukan berarti tidak dibayarkan, namun rata-rata mereka (pihak desa) menunggu sampai Irdanya datang dan yang harus dibayarkan berapa. Sebab beberapa kali mereka bayar, ada yang kelebihan (bayar) karena salah hitung. Jadi, belum bayar ini karena mereka belum yakin nilainya mesti berapa, setelah kita datang, diminta data dan dipastikan nilainya baru dibayar, biasanya ada yang seperti itu,” paparnya.

Dia menegaskan, bagi desa yang tidak membayarkan pajaknya, maka akan dipertimbangkan sanksi yang kewenangannya ada di Dinas Pemerintahan Desa (Dispemdes).

“Kalau gak dibayar, itu ranah dispemdes untuk jadi bahan pertimbangan bagi pencairan berikutnya,” katanya.

Memet menyebut, adapun temuan di BUMDES sangat beragam, seperti BUMDES-nya masih dalam tahap persiapan sehingga belum aktif, belum berkegiatan, bidang usahanya merugi dan persoalan laporan penggunaan dana.

“Ada juga (temuan) yang jenis usahanya–namanya usaha kan ada untung ruginya, lalu soal laporan penggunaan dananya,” ucapnya.

Dia menerangkan, semua hasil temuan di desa-desa ini selanjutnya akan dilaporkan ke Bupati untuk dilakukan pembinaan oleh kecamatan atas desa-desa tersebut. Pihaknya juga menginformasikan berbagai temuan desa itu kepada camat masing-masing untuk ditindaklanjuti.

Memet menyebut, pelaksanaan audit untuk desa-desa hingga kini masih berproses, masih berlangsung dan belum semua desa diaudit. Diperkirakan, jadwal audit masih akan berlangsung Mei ini sampai Juni 2021 mendatang.

“Hal ini karena kita terbatas jumlah pengawasnya, terbatas jumlah personel juga anggarannya akibat kovid-19,” pungkas Memet.

Sebelumnya diberitakan, bantuan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2020 untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bersatu Desa Pasirmuncang Kecamatan Cikaum diduga tidak diberikan kepada Bumdes Bersatu oleh PJS Kades Pasirmuncang. Hal tersebut berdasarkan temuan Inspektorat Daerah (IRDA) ketika mengaudit Bumdes Bersatu Desa Pasir Muncang.

Terkait adanya audit IRDA ke Bumdes dibenarkan oleh Ketua Bumdes Bersatu Desa Pasirmuncang, Carma’in.

“Iya waktu bulan kemarin ada audit dari Irda, intinya pihak Irda mempertanyakan anggaran DD tahun 2020 yang diterima Bumdes sebesar Rp30 juta, saya sempat kaget ketika tim audit mempertanyakan anggaran tersebut, karena kami pengurus Bumdes tidak pernah menerima kucuran dana dari DD tahun 2020. Bumdes hanya mendapat anggaran awal saja pada tahun 2019 sebesar Rp58 juta, itu juga sempat dipinjem oleh PJS, tapi sekarang udah dikembalikan,” tutur Carma’in kepada Jabarpress.com, Sabtu (01/05/2021).

Lanjut Carma’in, untuk mempertanggungjawabkan benar tidaknya Bumdes belum menerima anggaran dari DD tahun 2020, dirinya pun langsung memberikan surat pernyataan di hadapan auditor Irda, dan semua berkas dibawa oleh tim audit Irda.

“Karena adanya temuan tersebut kami langsung mempertanyakan kepada PJS Pasir Muncang Pak Anto terkait anggaran DD untuk Bumdes, dia mengatakan uang tersebut dipake dulu buat covid-19 nanti saya ganti, ‘lagian kan Bumdesnya juga gak jalan’ jawab Pak Anto,” tutur Carmain.

Saat dikonfirmasi lewat ponselnya, PJS Kades Pasirmuncang Kecamatan Cikaum, Anto Ruswanta, SIP., M.Si, mengatakan, tuduhan yang disampaikan oleh Ketua Bumdes tersebut tidak benar dan tidak ada temuan Irda, karena pada tahun 2020 Pemerintah Desa Pasir Muncang tidak pernah menganggarkan tambahan dana kepada Bumdes dari anggaran DD, baik itu tahun 2020 maupun tahun 2021.

“Jadi itu semuanya tidak benar, sekali lagi pada tahun 2020 maupun 2021 tidak ada anggaran buat Bumdes, ketika Ketua Bumdes tidak menerima bantuan ya pasti karena kami tidak pernah menganggarkannya,” imbuh Anto.

Penolakan Pjs Kades Pasirmuncang

Sementara itu, anggota BPD dan tokoh masyarakat Desa Pasir Muncang Kecamatan Cikaum menggeruduk Kantor Kecamatan Cikaum, Kamis (29/04/2021). Kedatangan mereka mempertanyakan kepada Camat atas usulan dari masyarakat terkait pelaksanaan pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pasir Muncang yang akan habis masa jabatannya pada pertengahan bulan Mei 2021.

Ketua BPD Desa Pasir Muncang, Yunendar mengatakan,” kedatangan kami kesini untuk mengklarifikasi adanya usulan dari masyarakma terkait masa bakti PJS akan berakhir. Menurut aturan, satu bulan sebelum berakhir harus masuk rekomendasi dan kami dari BPD menyampaikan kepada Camat. Setelah dua minggu rekomendasi dilayangkan kami tanyakan lagi hasilnya ke Pak Camat, hasilnya tetap tidak berubah, Camat tetap mempertahankan Anto sebagai PJS dengan alasan alasan tertentu,” tutur Yunendar kepada Jabarpress.com.

Lanjut Yunendar,” hasil dari pernyataan camat kami sampaikan ke masyarakat, karena mungkin hasilnya kurang puas atau tidak percaya ke kami, akhirnya dalam kesempatan ini kita mendatangi lagi ke Camat, menanyakan alasan apa yang mendasar terkait keputusan Pa Camat yang udah disampaikan seolah olah masyarakat ada mosi tidak percaya kepada BPD. Nah dalam kesempatan ini kami bawa perwakilan masing masing dusun, untuk mendengarkan kejelasan Camat. Ketika mereka mendesak, kami tidak bisa melarang, itu hak mereka,” jelas Yunendar.

Terkait keputusan camat masih tetap mempertahankan Anto sebagai PJS Kades Pasir Muncang, tokoh masyarakat Pasir Muncang, Ebo Hartono pun angkat bicara.

“Kami masyarakat Pasir Muncang menolak pengangkatan kembali Anto sebagai PJS yang ke-5 kalinya, karena selain kinerjanya kurang bagus, ketika ia menjabat PJS banyak temuan temuan yang dari Irda dan masyarakatpun sempat melayangkan laporan ke Kejaksaan Subang,” terang Ebo.

Ketika dikomfirmasi Jabarpress.com, Camat Cikaum Asep Sopandi, membenarkan kedatangan anggota BPD dan Tokoh Masyarakat Pasir Muncang, mempertanyakan terkait masa bakti PJS yang akan berakhir pada bulan Mei besok.

“Iya benar tadi mereka datang ke saya mempertanyakan siapa yang akan diusulkan PJS Desa Pasir Muncang selanjutnya. Pengangkatan PJS ini kan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang habis masa jabatanya, untuk mengisi kekosongan itu Bupati harus mengisi PJS yang diusulkan oleh Camat, adapun siapa siapa yang mengusulkan baik itu BPD maupun element masyarakat, itu hak mereka nantinya akan saya tampung dan diseleksi, karena pengangkatan PJS ini merupakan hak perogratif Camat, akan tetapi kita juga bukan asal tunjuk,” terang Asep.

“Awalnya pengangkatan PJS Kades Pasir Muncang ini bukan saya tapi Camat sebelumnya Pak Imam Supardan, setelah Pak Imam menunjuk Pak Anto jadi PJS dan perkembangannya ada, ya saya pun kembali menunjuk Pak Anto jadi PJS Pasir Muncang selanjutnya, selama dia sanggup dan siap apa salahnya kita angkat kembali, karena yang sudah sudah ketika setiap enam bulan ganti PJS hasilnya acak acakan tidak nyingkron, karena masing masing PJS beda kebijakan, untuk mengantisifasi hal tersebut maka kita tetap melanjutkan Pak Anto sebagai PJS Kades Pasir Muncang,” imbuh Asep.

(Asep occay / Usep H)