Beranda Hukum Adu Kuat Bukti, Ahli Waris & Pemkab Subang Saling Optimis Menang Perkara...

Adu Kuat Bukti, Ahli Waris & Pemkab Subang Saling Optimis Menang Perkara Gugatan Sengketa Lahan Sari Ater

Jabarpress.com, Subang–Pengadilan Negeri (PN) Subang kembali menggelar sidang perkara sengketa lahan obyek wisata Sari Ater antara ahli waris keturunan Rd Somadiwinata/Rd Somadiwiria selaku penggugat dan Pemkab Subang selaku tergugat.

Sidang perkara gugatan tanah Sari Ater yang berlangsung Rabu (17/2/2021) siang hingga petang tersebut, dihadiri para penggugat dan tergugat bersama kuasa hukumnya masing-masing.

Sidang kali ini mengagendakan pembuktian saksi dari pihak ahli waris selaku penggugat lahan Sari Ater.

“Kita dari pihak penggugat mengajukan 4 saksi dan 1 orang ahli,” ujar Kuasa Hukum Penggugat, Absar, kepada Jabarpress.com, di sela jam istirahat sidang, Rabu (17/2/2021).

Absar mengklaim mengantongi bukti-bukti kuat bahwa lahan di kawasan obyek wisata Sari Ater yang disengketakan itu adalah milik kliennya. Bukti-bukti tersebut, diantaranya, pengakuan penggarap tanah selaku saksi, kolektor pajak dan dokumen pajak.

“Jadi dengan saksi-saksi itu, kita membuktikan bahwa betul ada tanah Pak Soma (Somadiwinata), mau dalil apapun enggak bisa dipungkiri. Bukti-bukti kita itu (diantaranya) ya saksi, penggarap (lahan) kan saksi, lalu kolektor pajak. Dan kalau melempar ke SK Gubernur (SK Gubernur Tahun 1956 tentang status tanah Sari Ater sebagai tanah negara) disitu cacat hukumnya, karena hak pengelolaan (oleh Pemkab Subang) enggak mungkin dari hak milik adat. Dan sejauh ini, kita sudah bisa membuktikan bahwa benar Pak Soma punya tanah disitu, itu yang penting. Buktinya, ya tadi itu, sebuah dokumen, alat bukti surat dan saksi,” paparnya.

Selain pengakuan dari penggarap lahan sebagai bukti paling kuat, pihaknya juga memiliki bukti-bukti yang lain, termasuk yang terpenting yakni adanya pengakuan dari Pemda Subang. Dengan adanya pengakuan pemda ini, tegas Absar, dari sisi hukum acara, secara otomatis tidak perlu ada pembuktian lagi.

“(Diantara bukti-bukti itu) kronologis tanah dari kantor Agraria yang menyatakan Persil itu milik Pak Soma, lalu ditambah lagi diperkuat oleh nota dinas (dari Pemkab Subang). Kita sedang mencari bukti bahwa nota dinas dijadikan bukti disini, sehingga gugatan yang lain menjadi ditolak. Surat agraria menyatakan bahwa tanah Persil ini milik pak Soma. Lalu diperkuat nota dinas. Dari sisi klasifikasi hukum acara, itu namanya pengakuan. Kita kemungkinan akan jadikan nota dinas sebagai dasar bukti. Kalau ada pengakuan, enggak usah dibuktikan lagi,” tutur Absar.

Karena itu, berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, pihaknya optimis dapat memenangkan gugatan perkara sengketa tanah Sari Ater.

“Kita optimis, tapi kita hormati hakim. Karena salah satu kewajiban pengacara itu, dia harus punya bukti-bukti yang kuat,” tegas Absar.

Terpisah, Kuasa Hukum Pemkab Subang selaku pihak tergugat, Dede Sunarya, juga mengklaim bahwa lahan Sari Ater yang digugat oleh ahli waris Rd Soma, adalah aset milik Pemkab Subang. Klaim ini, ungkap Dede, mengacu pada bukti-bukti berupa dokumen-dokumen otentik, yakni SK Gubernur Jabar Nomor 117 Tahun 1956 tentang penetapan tanah Sari Ater berstatus tanah negara, yang kemudian hak pengelolaannya diserahkan kepada Pemkab Subang.

“Kami dari pihak tergugat mengacu pada dokumen-dokumen otentik bahwa Pemkab Subang ini menguasai dan memiliki tanah ini berdasarkan SK Gubernur tahun 1956 Nomor 117 Tanggal 24 September 1956 tentang penetapan tanah Sari Ater berstatus tanah negara yang kemudian diserahkan hak pengelolaannya kepemilikannya kepada Pemkab Subang. Berdasarkan SK Gubernur 1956 itu, kemudian Pemkab Subang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat. Maka lahirlah Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1986 tanggal 30 Juni 1986 untuk tanah yang luasnya 10.720 M2, kemudian terbit juga Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 tahun 1986 Tanggal 30 Juni 1986 dari BPN Subang untuk lahan dengan luas 54.760 M2,” papar Dede.

Kemudian, sambung dia, tanah-tanah ini dirubah menjadi Hak Pengelolaan dengan terbitnya sertifikat Nomor 1 Tahun 2015 tentang hak pengelolaan tanggal 28 Januari 2015 dengan luas masing masing 10.720 M2 dan 54.760 M2.

“Kemudian tanah-tanah ini dicatat dalam dokumen kartu inventaris barang di bidang keuangan dan aset daerah. Sehingga obyek-obyek ini masuk sebagai aset Pemda. Dan sejak 1987, obyek (tanah) ini dikerjasamakan kontrak bagi keuntungan dengan PT Sari Ater sampai sekarang dengan beberapa addendum kesatu, kedua dan seterusnya,” ucapnya.

Tergugat Ragukan Keabsahan Bukti Penggugat

Dede juga meragukan keabsahan bukti-bukti yang diklaim oleh pihak penggugat. Diantaranya soal Letter C dan kronologis tanah yang dikeluarkan oleh BPN. Bahkan, kata Dede, soal kronologis tanah ini sudah dibantah oleh pihak BPN sendiri.

“Sejak tahun 1937-1939, penggugat tidak pernah menguasai obyek itu. Klaim penggugat bahwa memiliki (Letter) C dari kantor pajak Purwakarta, tapi kami ragukan keabsahannya. Lalu soal dalil riwayat tanah Subang yang dikeluarkan oleh kantor BPN tanggal 28 Agustus 1984, ini dengan tegas telah dibantah oleh kuasa hukum BPN bahwa surat itu tidak tercatat di BPN, karena yang dijadikan bukti oleh penggugat hanya potokopi,” jelasnya.

Adapun soal nota dinas yang diklaim pihak penggugat sebagai bukti pengakuan dari pemkab, Dede menyebut bahwa itu hanya surat internal dan tidak menjelaskan bukti kepemilikan tanah seseorang.

“Soal nota dinas, itu surat dari Kepala Bagian Hukum Pemkab Subang kepada Bupati terkait ada pengaduan dari ahli waris, kemudian Kabag Hukum membuat telaahan yang ditujukan pada bupati, jadi ini surat internal dan tidak menjelaskan bukti kepemilikan seseorang, hanya historis tanah. Inipun keabsahan surat aslinya tidak ada,” katanya.

Menurut Dede, meskipun sertipikat lahan Sari Ater yang dikantongi Pemkab Subang merupakan sertipikat hak pengelolaan, itu menunjukkan kepemilikan aset bagi suatu instansi.

“Tadinya kan sertifikat hak pakai, lalu karena obyeknya diswakelolakan, maka statusnya dirubah menjadi hak pengelolaan. Jadi memang bukan hak milik, karena hak milik itu untuk perorangan, tapi kalo instansi biasanya hak pakai. Karena ini diswakelolakan maka hak pengelolaan. Sertifikatnya pun namanya sertifikat hak pengelolaan,” terangnya.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pihaknya pun optimis gugatan dari para ahli waris, ditolak.

“Kalau lihat data, keterangan tertulis pemprov, jawaban BPN, kesaksian pemda, Insyaallah gugatan penggugat ditolak,” pungkas Dede.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 24 ahli waris keturunan Rd Somadiwinata / Rd Somadiwiria menggugat Pemkab Subang cq Bupati Subang terkait tanah seluas 32.450 M2 atau sekitar 3 hektar lebih yang berlokasi di obyek wisata Cipanas Sari Ater Desa Palasari Kecamatan Ciater.

Informasi yang dihimpun, Kamis (11/2/2021), sebagaimana dikutip dari webset Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Subang, www.sipp.pn-subang.go.id, gugatan perdata terhadap Pemkab Subang tersebut dilayangkan para ahli waris kepada PN Subang pada Senin, 26 Oktober 2020 lalu dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum dan nomor perkara 49/Pdt.G/2020/PN SNG.

Ke-24 penggugat yang mengaku ahli waris keturunan Rd Somadiwinata / Rd Somadiwiria itu, yakni Hj Didit Sadiah, Gayan Solichin, Nila Hayati, Lia Setiawaty, Gery Alam, Gema Solihin, Nenden Suminar, Bodi Kadarsah, Mutia Kadarsih, Santya Rahman, Junjunan Kadarsah, Zeni Milah, Lies Nafisah, Kemal Graham, Mari Maemunah, Tetty Hafsah, Iba Romlah Sunarya, Prasena Sunarya, Nugraha Sunarya, Wini Murniati, Yana Setiana, Isal Putrajaya, Hijib Komardani dan Memet Rahmat.

Adapun pihak tergugat, selain Pemkab Subang cq Bupati Subang, juga PT Sari Ater, Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah RI cq Menteri Agraria cq Kakanwil BPN Jabar cq Kepala Kantor BPN Subang. Sedangkan turut tergugat yakni Kades Palasari Kecamatan Ciater.

Dalam webset SIPP PN Subang tersebut juga dijelaskan, bahwa para penggugat menuding pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait sebidang tanah seluas 32.450 M2 yang berlokasi di obyek wisata Cipanas Sari Ater Desa Palasari Kecamatan Ciater.

Para penggugat mengklaim, sebidang tanah yang kini dikuasai Pemkab Subang dan dikelola oleh PT Sari Ater tersebut merupakan tanah hak milik adat berdasarkan Letter C Nomer 603 milik Rd Somadiwinata / Rd Somadiwirya dan merupakan bagian dari Sertipikat Hak Pengelolaan Nomer 1 tertanggal 28 Januari 2015 milik para penggugat.

Dalam tuntutannya, para menggugat meminta agar kontrak perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan obyek wisata Sari Ater antara Pemkab Subang dengan PT Sari Ater berikut adendumnya, dibatalkan. Mereka juga menuntut para tergugat agar membayar ganti rugi sebesar Rp207 miliar.