Beranda Daerah Paripurna DPRD: Proyeksi RAPBD Subang 2021 Cuma Rp2,7 Triliun, Turun Rp293 Miliar...

Paripurna DPRD: Proyeksi RAPBD Subang 2021 Cuma Rp2,7 Triliun, Turun Rp293 Miliar Dibanding APBD 2020

Jabarpress.com, Subang–Bupati Subang H Ruhimat alias Kang Jimat didampingi Wakil Bupati Agus Masykur Rosyadi alias Kang Akur menghadiri Rapat Paripuna DPRD Subang dengan agenda penetapan Persetujuan DPRD tentang Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021 di Gedung DPRD Kabupaten Subang, Senin (19/10/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Subang, H Narca Sukanda membuka Rapat Paripuna tersebut dan menyampaikan, berdasarkan catatan jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 39 orang dan Rapat paripurna dimulai pukul 14.14 WIB.

Badan Anggaran dalam laporannya menyampaikan, bersama TAPD Kabupaten Subang telah menyepakati KUA-PPAS Tahun 2021 dengan nilai Aggaran sebagai berikut: pendapatan daerah APBD Murni 2020 sebesar Rp3.006.749.960.234, sedangkan Proyeksi RAPBD 2021sebesar Rp2.713.559.146.874, atau berkurang sebesar Rp293.190.813.360 atau 9,75 %. Adapun Pendapatan asli daerah APBD Murni 2020 sebesar Rp544.733.087.024 dan Proyeksi PAD APBD 2021 sebesar Rp570.794.171.664, bertambah sebanyak Rp26.021.084.640 atau 4,78 %.

Kemudian Pendapatan transfer APBD Murni 2020 sebesar Rp2.461.976.873.210, dan proyeksi APBD 2021 sebesar Rp2.136.764.975.210, atau berkurang sebesar Rp325.211.989.000 atau 13,21 %.

Selanjutnya, Belanja Daerah pada APBD Murni 2020 sebesar Rp3.405.956.467.826 dan proyeksi APBD 2021 sebesar Rp2.860.114.452.236 atau berkurang sebesar Rp545.842.015.590 atau sebesar 16,03 %, yang terdiri dari Belanja Operasi pada APBD Murni 2020 sebesar Rp2.862.487.877.326 dan pada proyeksi APBD 2021 sebesar Rp2.596.523.724.661 atau berkurang Rp265.9644.152.665, atau 9,30 %.

Lalu Belanja Tidak Terduga pada APBD Murni 2020 sebesar Rp35.000.000.000 dan pada proyeksi APBD 2021 sekitar Rp15.000000.000 atau berkurang Rp20.000.000.000 atau sebesar 57,14 %.

Kemudian Belanja Transfer pada APBD Murni 2020 sebesar Rp508.468.590.500 dan pada proyeksi APBD 2021 sebesar Rp248.590.727.575, atau berkurang Rp259.877.862.925 atau 51,11%.

Adapun surplus atau defisit pada APBD Murni 2020 sebesar Rp399.206.507.592 dan pada proyeksi APBD 2021 sebesar Rp146.555.305.362 atau berkurang sebesar Rp252.651.202.230 atau 63,29 persen.

Sedangkan Pembiayaan Daerah pada APBD Murni 2020 sebesar Rp399.206.507.592 dan pada proyeksi APBD 2021 sebesar Rp146.555.305.362, berkurang sebesar Rp252.651.202.230 atau 63,29 %.

Badan anggaran menyampaikan, berkenaan mulai 2021 akan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Banggar meminta Bupati Subang untuk dapat melakukan sosialisasi agar pelaksanaan pengaturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Badan anggaran juga mengingatkan agar penyampaian RAPBD 2021 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan.

Kang Jimat dalam sambutannya menyampaikan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Subang menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD kabupaten Subang yang telah bekerja keras bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna membahas rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran tahun anggaran 2021, sehingga dapat disetujui melalui keputusan DPRD.

“Hal tersebut merupakan perwujudan dari rasa tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Subang terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di kabupaten subang, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Subang yang kita cita-citakan,” ujarnya.

Kang Jimat menyampaikan bahwa rapat-rapat yang telah dilaksanakan untuk membahas rancangan KUA dan PPA tahun 2021 yang telah berlangsung sangat dinamis dan ditandai dengan pengungkapan pendapat atau argumentasi yang cukup mendalam, namun masih dalam suasana demokratis yang bertujuan untuk menghasilkan usulan-usulan yang paling prioritas yang harus dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2021.

Kang Jimat optimis apa yang telah dituangkan dalam dokumen KUA dan PPA tahun 2021 telah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga antara eksekutif dan legislatif telah ada kesamaan pandangan dalam menyusun kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran APBD tahun anggaran 2021.

“Namun demikian, perlu disadari bersama bahwa meskipun terdapat banyak usulan yang telah dibahas dalam proses penyusunan KUA dan PPA tahun 2021, belum semua usulan dan kebutuhan dapat terakomodir secara maksimal. Hal tersebut lebih disebabkan karena kemampuan keuangan riil pemerintah daerah kabupaten Subang yang masih terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya program yang harus dilaksanakan di tahun anggaran 2021,” paparnya.

Dengan telah dilaksanakannya persetujuan dan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran kabupaten Subang tahun 2021 antara pemerintah daerah kabupaten Subang dengan DPRD Kabupaten Subang, maka salah satu tahapan penting dalam siklus kegiatan perencanaan penganggaran daerah telah dapat dilakukan dengan baik dan lancar.

“Saya memohon doa dan dukungan serta motivasinya agar raperda APBD tahun anggaran 2021 dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” pungkas bupati.