Beranda Daerah TKW Asal Ciasem Tak Pulang-pulang 10 Bulan, Padahal Kontrak Kerja Habis

TKW Asal Ciasem Tak Pulang-pulang 10 Bulan, Padahal Kontrak Kerja Habis

Jabarpress.com, Subang–Pegawai Migran Indonesia (PMI) asal Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, AA (24) tak juga pulang ke rumah. Padahal, kontrak kerja habis.

Hal ini membuat orangtua AA, Jajuli dan Mintarsih khawatir. Sebab, putrinya, habis kontrak pertengahan Desember 2019 atau 10 bulan lalu.

Jajuli akhirnya meminta bantuan kepada Dewan Pimpinan Cabang Badan Advokasi Indonesia (DPC BAI) Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Ketua DPC BAI Kabupaten Subang, Darman Sri Gandi, SH mengatakan AA berangkat melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) bertempat di Bekasi, Jawa Barat.

AA, lanjut dia, dapat kontrak kerja di Malaysia selama dua tahun dari 21 Desember 2017 hingga 21 Desember 2019. Setelah kontrak kerja habis, AA tak juga pulang ke Indonesia.

Orangtua AA, kata dia, pun khawatir dengan nasib anaknya. Sebab, habis kontrak, statusnya jadi PMI ilegal, sehingga dikhawatirkan dideportasi atau malah bisa dipidana di Malaysia. Sehingga meminta bantuan DPC BAI Kabupaten Subang.

“Kami segera bergerak membantu,” ujar Darman di Kantor DPC BAI Kabupaten Subang, Jalan Raya Achmad Yani No 115, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Rabu (30/09/2020).

BAI lalu mendatangi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Akhirnya, dapat titik terang terkait kondisi AA.

“Insya Allah, PMI tersebut dipulangkan di Desember,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemberian advokasi terhadap keluarga AA, tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan, sampai pada penjemputan. Karena termasuk keluarga yang tidak mampu.

Untuk itu, kata dia, masyarakat Subang dan sekitarnya, yang membutuhkan advokasi dari DPC BAI Kabupaten Subang tak perlu ragu untuk datang ke kantornya.

“Jadi, tak hanya untuk masyarakat Subang saja, bisa juga masyarakat dari daerah lain, seperti Indramayu, Purwakarta dan lainnya,” ujarnya.

Masyarakat yang tidak mampu, lanjut dia, bisa dapatkan advokasi gratis dengan syarat menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan lolos verifikasi lapangan.

“Kami berharap kehadiran BAI dapat mengadvokasi masyarakat terkait dengan PMI, pertanahan, hukum pidana dan perdata, kepailitan dan sebagainya,” pungkasnya.