Beranda Hukum Keren, Sosialisasi Pesantren Ramah Anak Diikuti 100 Lebih Pimpinan Ponpes se-Jawa Barat

Keren, Sosialisasi Pesantren Ramah Anak Diikuti 100 Lebih Pimpinan Ponpes se-Jawa Barat

Jabarpress.com, Bandung–Sekitar 160 pondok pesantren (ponpes) se-Jawa Barat mengikuti Sosialisasi Pesantren Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting atau rapat virtual, Rabu (16/9/2020).

Menjadi pemateri dalam kesempatan itu Suhaeni dan Dodi M Hidayat dari Kementerian PPPA yang memaparkan pentingnya kalangan pondok pesantren memahami perlindungan dan memenuhi hak-hak anak.

Dodi M Hidayat pemateri Kementerian PPA memaparkan pentingnya perlindungan anak di lembaga pendidikan dari berbagai kekerasan sesuai dengan undang undang.

“Di dalam UU no.35 tahun 2014 dalam lingkungan lembaga pendidikan harus dilindungi dari kekerasan fisik, psikis dan kejahatan seksual, dari guru dan sesama santri juga, semua memiliki kewajiban melindungi terhadap anak,” ungkap pria yang pernah mengabdi di Kemenag selama 20 tahun itu.

Dodi juga menjelaskan tentang pencegahan, penanganan pemberdayaan reintegrasi dalam kekerasan terhadap anak.

“Dengan pencegahan maka tidak akan ada korban yang jatuh dari kalangan anak, maka penting pencegahan kekerasan anak di lingkungan pesantren seperti sekarang dengan sosialisasi pesantren ramah anak,” lanjutnya.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren bahwa pesantren sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat karena pesantren itu rumah besar yang menaungi banyak orang dan kemampuan.

Didalam kegiatan itu diketahui bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi di pondok pesantren memang telah terjadi kurun waktu 2017-2019.

PLT Kabid PD Pontren Kemenag Jabar HM. Athoillah memberikan paparan tentang visi PD Pontren yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

“Dari sisi regulasi, ada undang undamg tentang pesantren khususnya no.18 tahun 2019, UU no. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas dan beberapa peraturan menteri,” ungkapnya.

Menurutnya, Kemenag Provinsi Jawa Barat khususnya selalu melakukan pengembangan sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan pesantren, potensi dan pemberdayaan, hingga penguatan sistem kelembagaan dan sumber daya pesantren.

HM. Athoillah juga mengapresiasi kegiatan sosialisasi Pesantren Ramah Anak di Provinsi Jawa Barat yang diikuti lebih dari 160 peserta walaupun melalui zoom meeting.

Seorang peserta zoom meeting yang juga pimpinan Ponpes Darul Falah Desa Cimanggu Kecamatan Cisalak, Ust Ridwan Hartiwan, berharap ada tindaklanjut serius dan program yang ril dari hasil sosialisasi pesantren ramah anak ini.

“Kami sudah 2 kali mengikuti sosialisasi tapi belum ada action yang melibatkan langsung pondok pesantren secara massif, apalagi dari data yang dipaparkan kekerasan di ponpes itu ternyata memang ada. Kami berharap ada program yang ril dari Kemen PPPA & Kemenag serta Pemprov Jabar, sehingga output dan keberhasilannya terpantau oleh instansi terkait,” ucapnya.