Beranda Daerah IRDA Subang Tegaskan Pengembalian TGR SPPD Sudah Diakui BPK, Mang Eep: SPPD...

IRDA Subang Tegaskan Pengembalian TGR SPPD Sudah Diakui BPK, Mang Eep: SPPD Aceh Bisa Dihentikan, Masa Subang Tidak Bisa

Jabarpress.com, Subang-Inspektorat Daerah (IRDA) Kabupaten Subang menegaskan, pengembalian ganti rugi (TGR) perkara SPPD DPRD sudah dilakukan dan dinyatakan sudah diakui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sejumlah dokumen yang merupakan bukti-bukti pengembalian TGR ke Kas Daerah Pemkab Subang, sudah komplit seluruhnya disampaikan kepada BPK melalui aplikasi khusus online.

Kepala Inspektorat Daerah (IRDA) Kabupaten Subang, R Memet Hikmat, didampingi Kasubbag Eka, menyebut, ada sekitar 3 dokumen bukti pengembalian TGR SPPD yang sudah diserahkan kepada BPK. Yakni, bukti STS atau surat tanda setor, lembar bukti setor dan mutasi rekening ke kas daerah.

“Seluruh dokumen bukti ini, semuanya sudah diaplod ke aplikasi khusus, yakni SIPTL BPK,” ujarnya kepada Jabarpress.com, Jum’at (4/9/2020).

Lalu, apa jawaban BPK setelah bukti-bukti pengembalian TGR itu diaplod lewat sistem atau aplikasi SIPTL itu?

“Ada tanda khusus, intinya menyatakan pengembalian TGR sudah diakui, sudah dianggap sesuai oleh BPK,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini pemberitahuan tindaklanjut rekomendasi temuan BPK, termasuk pengembalian TGR, harus disampaikan lewat aplikasi khusus online, tidak dalam bentuk surat fisik, karena ada perubahan.

Selain disampaikan kepada BPK, sambung dia, pemberitahuan pengembalian TGR SPPD juga telah dilaporkan kepada Bupati dan Sekda Subang.

Sementara itu, tokoh masyarakat Subang, H Eep Hidayat, menyebut, kepemimpinan ‘trio serangkai’ Bupati Subang H Ruhimat, Wakil Bupati H Agus Masykur Rosyadi dan Sekretaris Daerah H Aminudin, secara umum sedang berupaya melakukan pembangunan sesuai kemampuan.

Karena itu, sambung dia, diperlukan sinergitas dari seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik bupati, kapolres, dandim, kajari, ketua pengadilan negeri dan pimpinan forkopimda lainnya, untuk memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah demi kondusifitas.

“Kekurangan dan kelemahan disebabkan sifat tidak ada manusia yang sempurna. Jangan terlalu ideal memandang kepemimpinan, karena sebagai manusia pasti mempunyai pola pikir dan keinginan yang berbeda, termasuk tentang sikap dan karakter kepemimpinan jangan terlalu diharapkan harus sesuai dengan keinginan masing-masing,” ujar Mang Eep di sela-sela diskusi kecil di sekretariat DPD Partai NasDem Subang, Kamis (3/9/2020).

Menurut Eep, sinergitas kepemimpinan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Subang sudah bisa memberikan harapan bagi peningkatan pembangunan Subang karena itu akan memberikan dampak positif apabila bisa bertahan bersama sampai periode usai.

“Tugas masyarakat adalah mempertahankan sinergitas tersebut bagi kepentingan publik, demikian juga menjadi tugas stake-holder pembangunan termasuk di dalamnya pimpinan aparat hukum yang menjadi bagian Forkopimda,” jelas Eep.

Kondisi yang sedang membangun bisa saja diharubirukan oleh kejadian tertentu, atau menjadi tersendat gara-gara ada stake-holder pembangunan berurusan dengan hukum yang menyita konsentrasi bukan saja yang berhadapan dengan hukum tetapi bagi stake-holder pembangunan lainnya.

Karena itu, sebagai rakyat Subang, pihaknya berharap aparat hukum di Subang lebih melihat pada manfaat pembangunan ketimbang memenuhi tugas jabatan karirnya.

Melihat pada kasus SPPD DPRD Aceh yang bisa dihentikan proses hukum penyidikannya oleh Kejaksaan pasca adanya pengembalian kerugian negara, Eep berharap kasus SPPD DPRD Subangpun bisa distop.

β€œToh dalam SPPD yang sekarang mengemuka, kerugian negaranya sudah dikembalikan. Jaksa di Aceh bisa melakukan suasana kondusif, masa di Subang tidak bisa,” ucap mantan Bupati Subang 2 periode ini.

Dede Sunarya: Kerugian Negara Itu Unsur Terpenting Tipikor

Kuasa hukum Pemkab Subang, Dede Sunarya, SH. MH., menghormati proses hukum yang berjalan. Meski proses hukum SPPD DPRD Subang sudah naik ke tahap penyidikan yang menunjukkan adanya dua alat bukti permulaan yang cukup, namun dirinya meminta penegak hukum agar memperhatikan unsur kerugian negara sebagai hal yang paling penting.

Dede menegaskan, dalam kasus dugaan korupsi, selain unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, maka yang paling penting adanya kerugian negara. Hal itu harus dibuktikan dengan hasil audit.

“Jika dari hasil audit BPK atau BPKP tidak menemukan adanya kerugian negara, maka Jaksa harus menghentikan penyidikannya,” pungkas Dede.

Sementara itu, terkait kasus SPPD Aceh yang diungkap tokoh Subang H Eep Hidayat, ternyata kasusnya memang dihentikan oleh pihak kejaksaan setempat setelah adanya pengembalian kerugian negara dan adanya surat dari Inspektorat Daerah (IRDA) Aceh Barat Daya (Abdya) tentang pemberitahuan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun 2017.

Dilansir laman Serambinews.com (Grup Tribunnews.com), Jum’at, 7 Februari 2020, kasus dugaan korupsi perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif para anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2017, resmi dihentikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya.

Dihentikannya kasus yang sempat mencuri perhatian banyak pihak itu setelah tim penyidik Kejari menerima surat dari Inspektorat Abdya Nomor: 700/254/2019 tentang pemberitahuan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun 2017.

Dalam surat ‘keramat’ itu, inspektorat menyebutkan bahwa kerugian negara yang berdasarkan temuan BPK RI senilai Rp 1 miliar lebih, sudah disetor ke kas daerah.

Berdasarkan surat inspektorat itu, maka penyidik Kejari Abdya menyimpulkan untuk tidak melanjutkan lagi pengusutan kasus tersebut. Alasannya karena tidak ada lagi kerugian negara dalam kasus SPPD fiktif itu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Abdya, Nilawati SH MH melalui Kasi Intel Radiman SH saat dikonfirmasi Serambi, Kamis (6/2/2020), membenarkan bahwa pengusutan kasus dugaan SPPD fiktif tersebut telah dihentikan.

“Iya benar (sudah dihentikan),” ujar Kajari Abdya melalui Kasi Intel Radiman SH.

Ia menjelaskan, salah satu alasan pihaknya menghentikan penyelidikan kasus itu karena ke-24 anggota DPRK Abdya yang sempat mengambil dana SPPD sudah menyetor uang temuan itu ke kas negara, sehingga tidak ada lagi kerugian negara dalam kasus tersebut.

“Jadi, dengan disetornya uang itu kas negara, maka kasus ini tidak memenuhi unsur,” pungkasnya.