Beranda Daerah Kasus SPPD DPRD Subang Mirip Aceh, Kejari Diminta Hentikan Penyidikan, Eep: Ganti...

Kasus SPPD DPRD Subang Mirip Aceh, Kejari Diminta Hentikan Penyidikan, Eep: Ganti Rugi Sudah Selesai, Ada Surat Irda dan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian

Jabarpress.com, Subang-Sejumlah kalangan masyarakat berharap Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang segera menghentikan proses hukum kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Subang yang dikabarkan sudah naik ke tahap penyidikan.

Pasalnya, dalam kasus tersebut, tuntutan ganti rugi (TGR) sudah dikembalikan ke negara sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Inspektorat Daerah (Irda) Subang.

Informasi yang dihimpun, Irda sudah menyampaikan pemberitahuan kepada Sekda terkait telah selesainya pengembalian ganti rugi melalui surat nomor: PW.0602/1159/Irda.

Tokoh masyarakat Subang, H Eep Hidayat, menyebut, kasus SPPD DPRD Subang terkesan dipaksakan. Mengingat TGR yang diperintahkan oleh BPK, sudah selesai dikembalikan dan Irda sudah melaporkan ihwal penyelesaian pengembalian ganti rugi tersebut.

“Apalagi sekarang dengan terbitnya Surat Edaran Kejagung RI. Semua ini kan bermula dari audit BPK. Untuk (temuan) yang tahun 2016 sudah dikembalikan melalui mekanisme TGR,” ujar Eep.

Dia mengatakan, kalau kemudian sekarang kejaksaan memproses yang tahun 2017-2019, pihak terkait SPPD-pun sudah punya bukti hasil audit, dimana tahun 2017 itu mereka sudah selesaikan sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keluar. Begitupun dengan Tahun 2018, mereka sudah kembalikan dua minggu sebelum LHP dan sisanya dilunasi setelah LHP BPK.

“Sedangkan yang tahun 2019 itu clear and clean,” ucapnya.

Apalagi, sambung Eep, diakui Irda sudah ada pengembalian kerugian negaranya dan bahkan BPK RI telah memberikan penilaian positif atas hasil laporan keuangan dengan memperoleh opini WTP alias Wajar Tanpa Pengecualian.

“Berarti sudah tidak ada masalah,” tegas mantan Bupati Subang 2 periode ini.

Dia menyatakan, yang menjadi dasarnya untuk menghitung adanya kerugian negara itu pihak penyidik meminta Auditor seperti BPK atau BPKP untuk menghitungnya.

“Jika uang sudah dikembalikan ke Kas Daerah didukung dengan bukti-bukti, mau apalagi? Kejaksaan Negeri Subang harus segera meng-SP3-kan dugaan kasus SPPD fiktif tersebut,” ucap Eep.

Kuasa hukum Pemkab Subang, Dede Sunarya, SH. MH., menegaskan, LBH Pemkab Subang tetap akan memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada ASN yang dipanggil oleh Kejaksaan.

“Kami akan melakukan pendampingan hukum. Sekarang kan sudah masuk tahapan penyidikan, sudah bukan lagi dimintai keterangan tapi diperiksa sebagai saksi,” ujarnya.

Pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Peningkatan status tersebut menunjukkan adanya dua alat bukti permulaan yang cukup.

Tapi dirinya pun meminta penegak hukum agar memperhatikan unsur kerugian negara sebagai hal yang paling penting.

Dede menegaskan, dalam kasus dugaan korupsi, selain unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, maka yang paling penting adanya kerugian negara. Hal itu harus dibuktikan dengan hasil audit.

“Jika dari hasil audit BPK atau BPKP tidak menemukan adanya kerugian negara, maka Jaksa harus menghentikan penyidikannya,” pungkas Dede.

Mirip Kasus SPPD Aceh

Sementara itu, kasus SPPD DPRD yang ada di Subang, juga terjadi di DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) Provinsi Aceh tahun 2017. Namun, kasus ini dihentikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya, setelah tim penyidik Kejari menerima surat dari Inspektorat Abdya tentang pemberitahuan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun 2017.

Dilansir laman Serambinews.com (Tribunnews.com), Jumat, 7 Februari 2020, kasus dugaan korupsi perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif para anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2017, resmi dihentikan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya.

Dihentikannya kasus yang sempat mencuri perhatian banyak pihak itu setelah tim penyidik Kejari menerima surat dari Inspektorat Abdya Nomor: 700/254/2019 tentang pemberitahuan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI tahun 2017.

Dalam surat ‘keramat’ itu, inspektorat menyebutkan bahwa kerugian negara yang berdasarkan temuan BPK RI senilai Rp 1 miliar lebih, sudah disetor ke kas daerah.

Berdasarkan surat inspektorat itu, maka penyidik Kejari Abdya menyimpulkan untuk tidak melanjutkan lagi pengusutan kasus tersebut. Alasannya karena tidak ada lagi kerugian negara dalam kasus SPPD fiktif itu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Abdya, Nilawati SH MH melalui Kasi Intel Radiman SH saat dikonfirmasi Serambi, Kamis (6/2/2020), membenarkan bahwa pengusutan kasus dugaan SPPD fiktif tersebut telah dihentikan.

“Iya benar (sudah dihentikan),” ujar Kajari Abdya melalui Kasi Intel Radiman SH.

Ia menjelaskan, salah satu alasan pihaknya menghentikan penyelidikan kasus itu karena ke-24 anggota DPRK Abdya yang sempat mengambil dana SPPD sudah menyetor uang temuan itu ke kas negara, sehingga tidak ada lagi kerugian negara dalam kasus tersebut.

“Jadi, dengan disetornya uang itu kas negara, maka kasus ini tidak memenuhi unsur,” pungkasnya.