Beranda Hukum DPRD Subang Rapat Pembubaran BPRS Gotroy, Wabup: Tata Kelola BPRS Buruk dan...

DPRD Subang Rapat Pembubaran BPRS Gotroy, Wabup: Tata Kelola BPRS Buruk dan Tak Hati-hati

Jabarpress.com, Subang-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Subang menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Subang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Subang tentang Pembubaran BUMD PT BPR Syariah Gotong Royong (BPRS Gotroy), rancangan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan 2020 dan rancangan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2021 serta pembentukan Panitia Khusus.

Rapat paripurna dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Subang H Narca Sukanda dan dihadiri oleh Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi di ruang rapat DPRD Subang, Senin (24/8/2020).

Wabup Subang Agus Masykur menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Dia mengatakan, rancangan peraturan daerah tentang pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gotong Royong Kabupaten Subang berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa BPR Syariah Gotong Royong dinyatakan sebagai BPR dalam satu pengawasan khusus yang tidak dapat disehatkan dan meminta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memberikan keputusan menyelamatkan PT BPRS Gotroy.

Kang Akur–sapaan akrab Wabup Agus Masykur Rosadi–mengungkapkan, terkait penyebab kerugian yang mengakibatkan BUMD PT BPR Syariah Gotong Royong harus dibubarkan, karena BPRS tidak melakukan tata kelola perusahaan yang baik dan BPRS tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola perbankan, sehingga bank mengalami kerugian.

“Selanjutnya mengenai solusi untuk menormalkan yaitu menyelamatkan kembali BPRS tersebut. Terdapat 3 opsi yakni: menambah penyertaan modal, dilakukan merger dengan bank sejenis dan dijual kepada investor,” paparnya.

Mengenai keterlambatan penyampaian dokumen rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2020 serta rancangan KUA dan PPAS tahun 2021 ke DPRD disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah adanya keterlambatan penetapan RKPD provinsi sebagai akibat dari beberapa perubahan peraturan perundangan, sehingga mengakibatkan keterlambatan juga bagi kabupaten/kota dalam melakukan penetapan RKPD.

Rapat paripurna dihadiri oleh para anggota dewan dan para kepala OPD terkait.