Beranda Hukum Milangkala Jawa Barat Ke-75, PELIJA Soroti Kebijakan Lingkungan dan Minta Pemprov Bentuk...

Milangkala Jawa Barat Ke-75, PELIJA Soroti Kebijakan Lingkungan dan Minta Pemprov Bentuk Badan Otorita Citarum

Jabarpress.com, Bandung-Memperingati Milangkala atau HUT Provinsi Jawa Barat ke-75 tahun, organisasi Peduli Lingkungan Jawa Barat (PELIJA) menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap beragam kebijakan lingkungan hidup yang digulirkan Pemprov Jabar dibawah kepemimpinan Gubernur Moch Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum.

Salah satu yang disoroti PELIJA adalah kebijakan penanganan pencemaran Sungai Citarum.

Ketua Umum Peduli Lingkungan Jawa Barat (PELIJA), Ir H Muhammad Qudrat Iswara, didampingi Sekjen PELIJA, Urikyanto Prasetyo, mengatakan, sejak dicanangkan beberapa tahun lalu, penanganan pencemaran Sungai Citarum oleh Satgas Citarum yang melibatkan seluruh stakeholder ini menunjukkan progres yang positif, khususnya dengan adanya keterlibatan anggota TNI dan Polri.

Namun, pihaknya memandang, Satgas Citarum tidak dapat bekerja optimal mengingat keberadaan Satgas Citarum sendiri hanyalah organisasi yang bersifat adhoc atau sementara.

“Kami melihat bahwa Satgas Citarum sudah sangat baik, khususnya dengan keterlibatan TNI. Tapi ini sampai kapan? kan TNI punya tugas yang lebih prioritas,” ujarnya.

Karena itu, sambung dia, agar penanganan Sungai Citarum lebih maksimal, pemerintah perlu membentuk sebuah badan khusus yang bersifat permanen, semacam Badan Otorita Citarum.

“Usulan kami masih sama seperti tahun lalu, yakni dibentuk badan otorita yang secara prinsip tidak temporer, tidak adhoc,” tegasnya.

Menurut dia, meski penanganan Citarum oleh Satgas Citarum menunjukan progres positif, namun sungai yang melintasi 11 kabupaten/kota di Jabar dan menjadi hajat hidup 43 juta jiwa penduduk Jabar dan DKI Jakarta itu belum bisa terbebas dari limbah, khususnya akibat kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Karena itu, tegas Iswara, keberadaan Badan Otorita sangat mendesak untuk segera dibentuk.

“Kami menilai pembentukan badan otorita ini sudah mendesak. Kan dulu mimpinya air Citarum bisa diminum, tapi kan itu masih jauh. Minimal jadi air baku dulu, dari hulu di Cisanti sampai hilir di Muara Gembong. Sekarang kan masih jadi tempat pembuangan limbah,” paparnya.

Pihaknya yakin, dengan hadirnya sebuah badan otorita yang sifatnya permanen, penanganan Citarum akan lebih optimal. Selain bakal memiliki kebijakan yang lebih kuat, kewenangannya pun lebih luas. Terlebih, penanganan Citarum membutuhkan anggaran yang besar.

“Jadi, lebih baik dibuat badan otorita saja. Bagi kami, target 7 tahun tidak lama, jadi pembentukan badan otorita ini mendesak,” ucapnya.

Selain penanganan Sungai Citarum, di momentum HUT Jawa Barat ke-75 dan Milad PELIJA ke-6 ini, PELIJA juga menyampaikan beberapa poin pokok pikiran untuk Pemprov Jabar guna meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya, pengawasan dan penegakan Perda Jabar Nomor 02 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 30 Tahun 2006 tentang Kawasan Bandung Utara (KBU), mendorong pemerintah melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan usaha Galian C dan melaksanakan penindakan hukum jika terjadi pelanggaran, mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk selalu duduk bersama dalam memetakan rencana pembangunan terutama yang berhubungan dengan RTRW yang memiliki dampak ekologis di masa depan (contohnya penambangan wilayah Bandung Selatan), memperketat regulasi pemanfaatan air bawah tanah, mendorong lahirnya Pergub Baru tentang Wilayah Bopuncur dan Wilayah Jabar Selatan, pemerintah harus serius dalam melakukan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir serta hadirnya usaha pengurangan sampah secara terukur, pemerintah harus serius melakukan kajian dan langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan Land Subsident (Penurunan Permukaan Tanah), serta PELIJA akan melakukan advokasi masyarakat terdampak akibat kerusakan lingkungan.

“Bahkan kalau perlu, kita akan melakukan tindakan Class Action mewakili masyarakat,” pungkasnya.