Beranda Daerah Tagihan PBB Macet, Bapenda Subang: Bupati dan Wabup Siap Terjun Jadi Penagih...

Tagihan PBB Macet, Bapenda Subang: Bupati dan Wabup Siap Terjun Jadi Penagih Pajak

Jabarpress.com, Subang-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang melaksanakan Rapat Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2020 di ruang aula Pemda Subang, Kamis (13/8/2020).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi ini dihadiri Kepala Bapenda Subang H Dadang Kurnianudin, Asda III Drs. R. Memet Hikmat dan Kasatpoldam Dikdik Solihin serta diikuti seluruh Camat se-Kabupaten Subang atau perwakilan kecamatan dan perwakilan bank BJB.

Kang Akur–sapaan akrab Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi–mengatakan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baik pelayanan publik maupun pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, harus mendapat perhatian yang serius.

“PBB merupakan amanah masyarakat, tentunya harus diemban dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kepada camat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada agar pencapaian target PBB P2 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu tanggal 30 September 2020. Kami mengajak dan mendorong bagi Camat dan Kepala Desa untuk fokus untuk kerja keras dan bersinergi guna memenuhi target capaian PBB,” ujar Kang Akur.

Pihaknya sangat mengapresiasi 5 besar kecamatan yang capaian PBB-nya tertinggi di Kabupaten Subang. Yaitu Kecamatan Serangpanjang dengan rasio 69%, Cipeundeuy dengan rasio 56%, Kasomalang dengan rasio 55%, Pamanukan dengan rasio 54% dan Sagalaherang dengan rasio 48%.

“Capaian target PBB lima kecamatan terbaik tersebut harus menjadi motivasi bagi kecamatan lainnya untuk lebih semangat lagi untuk mencapai target PBB. Objek wajib pajak perusahaan yang banyak atasnama pribadi harus ditelusuri dan lakukan penagihan sesuai aturan yang berlaku. Sinergikan data objek wajib pajak dengan perusahaan dan camat untuk sadar obyek pajak pakai nama perusahaan untuk mentaati bayar pajak,” tegasnya.

Dia menyebut, meski capaian PBB-P2 Subang masih belum mencapai target, namun masih ada waktu sampai tanggal 30 September 2020.

“Semoga pada saat waktu yang ditentukan capaian taget PBB-P2 seluruh kecamatan di Subang tercapai,” ucapnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Subang, Dadang Kurnianudin, mengingatkan kepada camat mengenai potensi PBB sulit untuk ditagih tidak mau membayar PBB, untuk segera menginformasikan kepada Bapenda untuk didata oleh tim verifikasi lapangan, dan akan didatangi oleh petugas atau pejabat Bapenda.

“Bahkan Wakil Bupati ataupun Bupati siap untuk terjun untuk melakukan pendekatan supaya objek pajak tersebut mau membayar PBB,” imbuhnya.