Beranda Daerah Tim EKPPD BPKP Segera Evaluasi Kinerja Pemkab Subang

Tim EKPPD BPKP Segera Evaluasi Kinerja Pemkab Subang

Jabarpress.com, Subang-Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau Tim EKPPD BPKP bakal segera mengevaluasi kinerja Pemkab Subang.

Informasi yang dihimpun, pelaksanaan EKPPD tahun 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Subang tahun 2019 akan dilaksanakan 20-24 Juli 2020 dan selanjutnya akan dilaksanakan melalui daring atau online berbasis aplikasi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

EKPPD sendiri adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Hal tersebut terungkap saat Bupati Subang H Ruhimat menerima kunjungan Tim EKPPD Kabupaten Subang yang dipimpin Pery Wahyurohim di ruang Rapat Bupati 1, Senin (20/7/2020).

Dalam kesempatan itu, Kang Jimat–sapaan akrab Bupati Subang H Ruhimat–menyampaikan harapannya semoga pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, dan semua indikator kinerja kunci (IKK) baik lampiran 1, 2 dan 3 dapat terisi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta semoga skor Kabupaten Subang dapat naik dengan status sangat tinggi seperti harapan semua.

“Saya instruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk menjadi perhatian bersama apabila dalam pelaksanaan evaluasi dan validasi data membutuhkan kelengkapan data agar segera ditindaklanjuti, selanjutnya tugaskan bagian atau bidang teknis untuk memonitor kegiatan dan stand by untuk memenuhi kebutuhan perbaikan data dari tim evaluator,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan ketentuan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemerintah melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.