Beranda Jabar Respon Camat Lamban, Polemik Pemberhentian Anggota BPD Cimekar Diadukan ke Ombudsman Jabar

Respon Camat Lamban, Polemik Pemberhentian Anggota BPD Cimekar Diadukan ke Ombudsman Jabar

BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-Persoalan penangguhan SK Pemberhentian dan Pengangkatan PAW anggota BPD Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang dilayangkan oleh Camat Cileunyi pada 4 Februari 2020 adalah bukti kelambatan penanganan atas ajuan BPD Cimekar pada 23 Januari 2019 yang dilayangkan secara resmi kepada Kades Cimekar Kecamatan Cileunyi.

“Oleh Kades Cimekar, ajuan BPD tersebut ditindaklanjuti ke Camat Cileunyi pada 11 Februari 2019. Namun, baru direspon oleh Camat setahun kemudian, yakni pada 4 Februari 2020,” ujar Aji Saptaji SHI., M.E.Sy dari LBH Balinkras selaku kuasa hukum Ahmad Rosyad, Anggota BPD Desa Cimekar yang di-PAW, kepada Jabarpress.com, Selasa (14/7/2020).

Dia menegaskan, surat dari Camat Cileunyi pertanggal 4 Februari 2020 dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengingat bahwa Anggota BPD Cimekar yang di-PAW telah bekerja dan menghasilkan produk hukum yang diakui oleh desa dan kecamatan. Diantaranya pembentukan panitia pemilihan dan penetapan Kepala Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi.

Karena itu, mewakili kliennya, pihaknya membawa persoalan pemberhentian dan PAW Anggota BPD Desa Cimekar tersebut diadukan ke Ombudsman Jabar.

“Bahkan, Ahmad Rosyad pun telah ikut dalam penyusunan anggaran desa. Artinya surat dari Camat pertanggal 4 Februari 2020 inilah yang pada akhirnya membuat ketidakpastian hukum. Maka kami selaku kuasa hukum membawa persoalan ini atasnama pemberi kuasa Ahmad Rosyad ke Ombudsman Jabar,” papar Aji.

Selanjutnya, dia meminta semua pihak terkait menahan diri menyikapi persoalan tersebut.

“Untuk itu, para pihak yang terkait agar menahan diri atas persoalan ini. Kita selesaikan persoalan ini secara konstitusional, bukan pada selera keberpihakan. Kita selaku kuasapun akan menerima apapun putusan dan rekomondasi yang dikeluarkan oleh ombudsman sebagai bentuk dari kesadaran berkonstitusional. Jangan serahkan persoalan ini pada selera, karena akan berdampak konflik horizontal,” pungkas Aji.

Mengenai persoalan polemik PAW Anggota BPD Cimekar ini, sejumlah pihak terkait belum menyampaikan tanggapannya.

BERBAGI