Beranda Ekonomi Nasabah Bank Mandiri Asal Bandung Dikejutkan Transaksi Fiktif Puluhan Juta, Diduga Ada...

Nasabah Bank Mandiri Asal Bandung Dikejutkan Transaksi Fiktif Puluhan Juta, Diduga Ada ‘Fraud’?

Jabarpress.com, Bandung-Seorang nasabah pemegang kartu kredit Bank Mandiri, Edi Rustandi, warga Cimekar Cileunyi Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan adanya transaksi online kepada toko online Tokopedia senilai puluhan juta rupiah.

Padahal, dirinya tidak melakukan transaksi lewat kartu kredit Bank Mandiri kepada toko online tersebut. Akibat transaksi ‘siluman’ itu, dirinya kerugian hingga Rp29 juta lebih.

Melalui kuasa hukumnya dari Firma Hukum Dark Justice Bandung, Edi mempertanyakan aktifitas transaksi yang tak pernah dilakukannya itu kepada pimpinan Bank Mandiri di Jakarta.

Selain itu, pihaknya juga telah melaporkan kasus transaksi fiktif ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Jabar dan Bank Indonesia Perwakilan Jabar.

“Upaya hukum telah dilakukan dengan datang ke OJK Jabar dan Bank Indonesia Jabar. Kami juga melakukan layanan bicara pada Bank Indonesia pusat. Pihak Bank Indonesia pun meminta, bila ada penagihan dari pihak ketiga dengan tak sopan, langsung lapor,” ujar kuasa hukum Edi dari Firma Hukum Dark Justice, Sachrial, didampingi kuasa hukum lainnya, Aji Saptaji, kepada Jabarpress.com, Rabu (17/6/2020).

Sachrial menuturkan, terungkapnya aktifitas dugaan transaksi fiktif yang dialami kliennya bermula dari konfirmasi telepon dari pihak Bank Mandiri kepada kliennya tentang transaksi yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2019 senilai Rp29.049.300 yang dilakukan di Toko Pedia. Padahal, kliennya membantah adanya transaksi tersebut.

“Pihak Bank Mandiri lantas menyarankan klien kami untuk membuat surat keberatan. Surat keberatan tersebut dilakukan oleh klien kami 7 Desember 2019,” ucapnya.

Namun yang mengherankan, tutur dia, meski transaksi terjadi pada bulan Oktober 2019, tapi pihak bank baru mengonfirmasinya pada bulan Desember 2019, dan selama kurun waktu 5 bulan sejak Juli-November 2019, kliennya tidak pernah menerima ‘billing statement’ sebagai bukti telah terjadi transaksi dari pihak bank.

“Aneh, konfirmasi dari pihak bank berselang dalam waktu 2 bulan, dan bersamaan dengan ini, pihak nasabah tidak mendapatkan Billing Statement selama 5 bulan terhitung sejak Juli hingga November. Tagihanpun terus dilancarkan oleh pihak ketiga seakan tetap menyalahkan bahwa nasabah ini harus tetap bayar walau proses sedang berjalan,” paparnya.

Kejanggalan lainnya, ungkap Sachrial, pada saat kliennya memberikan surat pernyataan keberatan, pihak Bank Mandiri melakukan pengguntingan kartu kredit lama dengan alasan akan diganti dengan kartu baru. Kartu baru ini diterima kliennya pada 13 Desember 2019 dengan akun baru.

“Merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi, klien kami kemudian melakukan cek ke Toko Pedia,” katanya.

Dia menerangkan, pada 7 Desember 2019 pukul 19.48 WIB, Toko Pedia memberikan jawaban pada kliennya, diantaranya, bahwa ada pelaku yang telah menyalahgunakan kartu kredit kliennya, bahwa transaksi senilai Rp.29.049.300 telah terverifikasi dan statusnya selesai, permohonan maaf dari Toko Pedia bahwa dana tersebut tidak bisa diselamatkan, dan terkait akun pelaku sudah ditindak tegas dengan pemblokiran permanen.

“Dengan konfirmasi dari Toko Pedia itu, jelas bahwa klien kami memang tidak melakukan transaksi tersebut,” tegas Sachrial.

Diduga Ada ‘Fraud Internal’

Atas kejadian kasus yang dialami kliennya itu, pihaknya menduga ada ‘fraud internal’ atau kecurangan. Sebab kliennya tidak mendapatkan billing statement selama 5 bulan.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2019 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

“Seakan ketiadaan Billling Statement berkorelasi dengan adanya transaksi yang tidak dilakukan oleh klien kami. Hal ini diduga adanya Fraud Internal. Sesuai dengan Peraturan BI Nomor 11/11/PBI/2019 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pasal 16A Ayat (1) menyatakan Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan lembar tagihan kepada pemegang Kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu,” jelas Sachrial.

Pihaknyapun telah melakukan langkah-langkah hukum dengan mengadukan persoalan ini pada OJK Jabar dan telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia pusat.

“Tentu hal ini bukan pada nilai uang yang ditagihnya. Tetapi pada sejauh mana pihak Bank mematuhi aturan-aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dia juga menyebut, surat yang ditujukan pada Direktur PT Bank Mandiri pusat via Kakanwil Regional VI Jawa Barat tentang adanya dugaan Fraud dijawab oleh Vice President PT Bank Mandiri Regional Jabar, Brian Nugroho.

“Jawaban dari Vice President Brian Nugroho seakan membuktikan bahwa apa yang kami ajukan tidak disampaikan kepada Direktur. Tentu hal ini telah melanggar Peraturan OJK No.39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud di Bank Umum. Atas dasar itupun kami berkirim surat pada Komisaris PT Bank Indonesia untuk melakukan audit internal. Ini kita lakukan semata demi keadilan,” tegas Sachrial.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Aji Saptaji, mewakili kliennya, mempertanyakan kembali hasil tindaklanjut surat keberatan yang dilayangkan kliennya kepada pihak Bank Mandiri pada 7 Oktober 2019.

“Jawaban email dari pihak Bank Mandiri mengatakan bahwa sanggahan transaksi sedang dalam proses investigasi yang membutuhkan waktu 45 hingga 180 hari. Adapun tagihan pada bulan Desember 2019 dengan keterangan DISREV dimana dalam masa investigasi yang sanggahan tidak dimasukan dalam penghitungan bunga dalam jumlah minimum pembayaran,” imbuhnya.

Belum ada tanggapan dari pihak Bank Mandiri terkait persoalan ini.

(Red)