Beranda Ekonomi Polemik Data Penerima Bansos Covid-19 Dinsos Subang Vs Pemprov Jabar, Wagub Uu:...

Polemik Data Penerima Bansos Covid-19 Dinsos Subang Vs Pemprov Jabar, Wagub Uu: Yang Mendata RT/RW

Jabarpress.com, Subang-Pemkab Subang telah mulai mendistribusikan bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jawa Barat bagi masyarakat terdampak korona Covid-19, Minggu (26/4/2020).

Namun dalam realisasi di lapangan, berdasarkan informasi yang dihimpun, ditemukan banyak persoalan. Mulai dari adanya warga yang telah meninggal tapi masih menerima paket bansos, penerima yang batal dapat bansos karena beda identitas KK dengan KTP dimana paket bansosnya dibawa lagi oleh petugas, hingga tidak sinkron antara data jumlah penerima yang diajukan dengan jumlah yang direalisasi, serta temuan persoalan-persoalan lainnya.

Tak hanya itu, Pemkab Subang melalui Dinas Sosial berbeda pengakuan dengan Pemprov Jabar mengenai sumber data penerima yang dipakai acuan dalam menyalurkan bansos Covid-19.

Saat dikonfirmasi soal data penerima bansos Covid-19, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, menegaskan, data penerima bansos yang digunakan oleh Pemprov Jabar berasal dari pendataan yang dilakukan oleh RT dan RW di masing-masing desa/kelurahan.

“Yang mendata RT RW pak,” ujar Wagub Uu saat dikontak Jabarpress.com, Selasa (28/4/2020).

Berbeda dengan pengakuan Wagub Jabar Uu, Kepala Dinas Sosial Subang, H Deden Hendriana, memastikan, data warga yang saat ini menerima bansos korona dari Pemprov Jabar adalah data yang bersumber dari pusat dan provinsi, bukan data yang diajukan oleh RT dan RW.

“Yang sekarang dapat bansos pemprov itu datanya yang dari pusat dan provinsi, yang datanya sudah ada setiap tahun. Yaitu yang datanya masuk di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” ungkap H Deden saat dikonfirmasi via sambungan Whatsapp, Selasa (28/4/2020).

Adapun data warga penerima bansos covid-19 yang diusulkan oleh RT/RW yang statusnya non-DTKS atau di luar database penerima PKH dan BPNT yang disebut ‘misbar’ (miskin baru), tegas H Deden, hingga kini belum ada yang direalisasi.

“Yang sekarang dapat bansos itu warga yang terdata di DTKS. Sedangkan yang diusulkan oleh RT dan RW itu non-DTKS, disebut misbar (miskin baru), yang sampai sekarang belum dapat bantuan. Jadi, yang non-DTKS belum dapat. Tapi datanya sudah kami usulkan ke pusat. Maka itu, bagi yang belum dapat bantuan, mohon sabar saja,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Subang sudah mulai menyalurkan bansos Pemprov Jabar untuk warga terdampak korona covid-19.

Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi melaunching sekaligus melepas penyerahan bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat bagi masyarakat terdampak Covid-19 di halaman kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Subang, Minggu (26/4/20).

Pendistribusian bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahap pertama akan disalurkan kepada sekitar 37.000 Kepala Rumah Tangga Sasaran dengan nilai total bantuan sebesar Rp. 18.884.500.000, dengan sumber dana dari APBD Provinsi Jawa Barat.

Bantuan sosial itu berupa uang tunai dan pangan non tunai senilai uang Rp 500 ribu per Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Rinciannya yakni bantuan tunai senilai Rp150 ribu per keluarga serta bantuan pangan non tunai terdiri dari beras 10 kilogram, terigu 1 kilogram, gula pasir 1 kiloggram, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), vitamin C, mi instan sebanyak 16 bungkus, telur 2 kg, dan minyak goreng 2 liter, semuanya total Rp350 ribu.

Penerima Bantuan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK) non PKH dan BPNT.

Bantuan social Provinsi Jawa Barat tahap 1 tersebut disalurkan kepada 37.769 Kepala Keluarga (KK) secara simbolis diserahkan kepada 290 RTS yang berada di wilayah Keluarah Soklat dan 334 RTS yang berada di wilayah Kelurahan Pasirkareumbi.

Secara simultan pendistribusian untuk 30 kecamatan se Kabupaten Subang dan bila tidak ada halangan pendistribusian akan selesai dalam waktu 15 hari.

Adapun proses pendistribusian sendiri akan dilakukan dengan cara mengantar langsung dengan jasa pengiriman motor pos dan gojek kepada Kepala Rumah Tangga Sasaran (KRTS).

“Masyarakat yang telah terdaftar tinggal menunggu petugas Pos Indonesia di rumah masing-masing dengan menyiapkan e-KTP. Masyarakat tidak perlu berkumpul untuk mendapatkan bantuan sosial Pemerintah ini. Kami yang akan datang door to door agar tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menyebabkan penularan COVID-19 lebih luas lagi,” bebernya.

Dia mengungkapkan, ada tujuh pintu program bantuan bagi warga Subang berbeda dengan kabupaten/kota yang melaksanakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ada 9 program bantuan.

“Ketujuh pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Dana Desa (bagi kabupaten), bantuan sosial (bansos) dari presiden, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota,” pungkas Wabup Agus.

Hadir pada kegiatan launching bansos pemprov tersebut Dandim 0605/Subang, Asda II, Kepala Dinas Sosial, Kepala DKUPP Subang dan Camat Subang.