Beranda Daerah Pendataan Warga Terdampak Korona Penerima Bansos Dipertanyakan, Warga: Kami Belum Terdata, Padahal...

Pendataan Warga Terdampak Korona Penerima Bansos Dipertanyakan, Warga: Kami Belum Terdata, Padahal Terdampak, Jangan Tebang Pilih!

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Pelaksanaan pendataan warga terdampak wabah korona atau covid-19 yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah, dipertanyakan oleh kalangan masyarakat.

Pasalnya, selain dinilai kurang transparan, pelaksanaan pendataan dianggap tidak merata karena banyak yang belum terdata. Misalnya di daerah Patimban Kecamatan Pusakanagara.

Kepala Dusun (Kadus) Genteng Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara, Roni, mengaku belum berani melakukan pendataan warga terdampak covid-19 yang berhak menerima bantuan, karena belum ada perintah dari desa.

“Kami disini belum berani mendata masyarakat karena kami belum ada perintah dari kepala desa terkait juklak juknisnya siapa yang harus didata, apakah warga miskin termasuk yang mendapat PKH dan BPNT atau semua warga terdampak covid-19 kita data. Jadi disini kami menunggu perintah dulu dari kepala desa,” ujar Roni kepada Jabarpress.com, Jum’at (10/4/2020).

Selain itu, pihaknya mengaku khawatir data yang dikirimnya tidak sinkron, tidak sama, dengan data Dinas Sosial (Dinsos) seperti kasus pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dulu.

“Untuk sistem pendataan pun masih simpang siur, siapa saja yang berhak, kriterianya seperti apa. Itu yang masih dipertanyakan oleh pihak desa, karena yang ditakutkan oleh pihak desa takut kejadian terulang seperti waktu penerimaan BLT dulu, karena data yang dikirim oleh pihak desa ke dinas sosial tidak sama. Misalnya kita masukan data si pulan, yang menerima justru bukan si pulan tapi si pulung,” ungkapnya.

Warga setempat, Romlah, juga mengaku, belum ada pendataan untuk pembagian bantuan warga terdampak korona.

“Denger kabar warga yang terdampak korona bakal dapat bantuan dari pemerintah, tapi sampai sekarang belum ada pendataan, padahal kita terdampak banget,” imbuhnya.

Warga lainnya, Ajis, meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam pembagian bantuan, mengingat semua warga terdampak oleh korona covid-19.

“Seharusnya pemerintah jangan tebang pilih. Kalau toh mau ngasih bantuan ya semua saja dihitung per KK. Semuanya kan kena dampak virus covid 19 juga, kecuali orang tersebut benar-benar kaya, baru itu enggak usah nerima lah. Pemerintah harus bijak menyikapi permasalahan di lapangan, kalau bisa pendataan itu langsung dari rumah ke rumah biar tahu keadaan di lapangan yang sebenarnya,” paparnya.

Terlebih, pihaknya baru saja dilanda musibah banjir beberapa waktu lalu yang cukup mengganggu ekonomi mereka. Karena itu pihaknya meminta pemerintah segera merealisasikan bantuan sosial tersebut.

“Ketika ada pengumuman dari pihak pemerintah bahwa setiap KK akan mendapat bantuan Rp500 ribu itu sangat kami tunggu. Jangan menunggu kelaparan dan ribut dulu baru ada realisasi, pokoknya saya mohon kepada pemerintah secepatnya realisasikan bansos tersebut,” katanya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Subang, H Deden Hendriana, menyebut, pendataan warga terdampak covid-19 sudah dilaksanakan.

“Entos pisan (sudah), ready,” ucapnya lewat pesan whatsap, Jum’at (10/4/2020).

Dirinya bahkan mempertanyakan jika ada desa yang belum melakukan pendataan.

“Lurah daerah mana, sakieu via surat, melalui TKSK, sdm PKH operator siks-NG, kan kepala desa/kelurahan menandatangani legalitas data,” jelasnya.

Sementara itu, dalam sebuah kesempatan konferensi pers, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan akan memberikan bantuan Rp500 ribu ke setiap warga terdampak corona. Dijelaskan, bantuan tersebut berupa bahan pangan senilai Rp350 ribu dan uang tunai Rp150 ribu.

(Asep H Ocay / Usep)

BERBAGI