Beranda Daerah Wakili Bupati Buka Bimtek Sidang Keliling Gratis, Sekda: Wujudkan Access for Justice

Wakili Bupati Buka Bimtek Sidang Keliling Gratis, Sekda: Wujudkan Access for Justice

Jabarpress.com, Subang-Sekda Subang, H Aminudin, mewakili Bupati H Ruhimat, membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pelaksanaan program Layanan Sidang Keliling dan Pembebasan Biaya Perkara bagi warga tidak mampu (buruh, tani, dan nelayan) Pengadilan Negeri (PN) Subang, di balai rapat kantor Bupati Subang, Jum’at (6/3/2020).

Kegiatan ini diikuti Wakil Ketua PN Subang Derman P. Nababan selaku penanggungjawab kegiatan, Para Hakim, Para Calon Hakim, Para Pendamping Keluarga Harapan, Petugas Posbakum dari Universitas Subang (UNSUB), PERADI Subang, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Kadis Sosial dan seluruh Kasi Pemerintahan dari 30 Kecamatan serta 100 peserta bimtek.

Dalam sambutan yang disampaikan Sekda, Bupati Subang sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena sangat bernilai positif untuk peningkatan kesejahteraan warga tidak mampu, khususnya dalam perbaikan identitas diri, sehingga bisa terlayani dengan baik.

“Salah satu tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Satu bulan yang lalu telah dilaksanakan launching sidang e-litigasi secara terbuka, dengan dibagi di empat titik, di Kantor PN Subang, Kecamatan Purwadadi, Cisalak dan Pamanukan. Ini sesuatu yang luar biasa, terwujud karena kolaborasi kita semua, secara khusus atas inisiatif Kepala PN Subang. Karena visi Pemkab Subang untuk mewujudkan masyarakat Subang bersih, sejahtera dan berkarakter. Subang Jawara, Jaya, istimewa pelayanan publiknya, sejahtera penduduknya,” paparnya.

Saat ini Pemkab Subang fokus kepada pelayanan istimewanya.

“Yakni bagaimana access for justice kepada masyarakat tercapai. Fenomena ini sudah dijawab oleh Pemkab bekerjasama dengan PN Subang, melalui program layanan sidang keliling ini. Itu tidak bisa tercapai, tanpa adanya sinergi kita semua, LBH UNSUB, PERADI, Kemenag, BPJS dan Dinas Kependudukan,” katanya.

Kepala PN Subang R. Hendral mengatakan, sebanyak 30 kecamatan yang tersebar, sehingga sebelumnya Pengadilan tidak bisa produktif dalam hal layanan. Masyarakat membutuhkan jarak tempuh 2-3 jam. Biaya perjalanan dan ongkos perkara juga mahal, padahal warga yang datang hanya untuk memperbaiki data kependudukannya saja. Sementara mereka rata-rata ekonomi tidak mampu.

“Maka betapa abainya jika kita membiarkan mereka dalam kondisi yang demikian. Karenanya program access for justice dari PN Subang ini menjadi terobosan dari kami, untuk menjangkau masyarakat tidak mampu. Masyarakat terhalang mendapat acces keadilan, karena SDM masyarakatnya kurang, biayanya mahal dan sifat penegak hukumnya yang agak jaim, hal ini kita ubah semuanya. Kita bebaskan biaya perkara dengan prodeo murni, gratis semuanya dengan SK Kepala PN dan dibiayai DiPA Mahkamah Agung dan didanai oleh Pemkab Subang,” paparnya.

“Rekan-rekan PKH (Pendamping Keluarga Harapan) luar biasa perannya dalam mensukseskan kegiatan ini. Adik-adik Calon Hakim sebagai penggerak sidang keliling ini sampai malam lembur dimulai dari kecamatan Compreng. Sekarang sudah diambil alih oleh Posbakum Peradi dan Posbakum UNSUB. Tim ini yang akan menyiapkan dukumen hukum. PKH Atas kerja ekstra keras ini, sehingga Mahkamah Agung merevisi anggaran, tahun ini menjadi 85 perkara. Layanan pembebasan biaya perkara, layanan sidang keliling dan layanan Posbakum,” tutur Hendral.

Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Subang, H Eddy Mulyadi Wijaya, juga menyampaikan bahwa Kementerian Agama sangat mendukung kegiatan ini, hubungannya dengan kepastian hukum data penduduk.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini, terkait perubahan identitas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” imbuh Eddy.

Kepala BPJS Kesehatan Subang Harbu Hakim mengatakan, pelaksanaan program JKN adalah amanat UU yang diimplementasikan tahun 2014. Peserta JKN di Subang sudah mencapai 76 persen. Untuk bisa mendapat layanan kesehatan, maka identitas diri calon pasien harus benar, sesuai dengan data kependudukannya.

“Apabila terdapat ketidaksesuaian identitas, harus mendapat perubahan atau perbaikan identitas melalui penetapan pengadilan. Yang bisa kami entri adalah NIK yang bersangkutan, bukan terkait dengan perubahan identitas yang bersangkutan, untuk mencegah duplikasi data,” ucapnya.

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Subang, Achmad Fauzi, menyampaikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil siap melakukan perbaikan data penduduk, tentunya dengan adanya penetapan dari Pengadilan.

“Pengadilan sudah membuat terobosan layanan yang didukung oleh Pemkab Subang, kiranya masyarakat Subang, khususnya warga tidak mampu dapat terlayani dengan baik,” imbuhnya.

Bertindak selaku Moderator Hakim Subiar Teguh Wijaya, mendapat sambutan positif dari seluruh peserta.

“Kami senang, PN Subang menginisiasi kegiatan ini, sangat berdampak buat kesejahteraan warga,” pungkas Ade, Pendamping Keluarga Harapan dari Kecamatan Ciasem.