Beranda Hukum Dilaporkan ke Polda atas Dugaan Penyerobotan Tanah, Kuasa Hukum Pramono: Kita Pegang...

Dilaporkan ke Polda atas Dugaan Penyerobotan Tanah, Kuasa Hukum Pramono: Kita Pegang Aturan Hukum

Jabarpress.com, Bandung-Kuasa Hukum Pramono Prayitno alias Alex, Jimmy Leonard R Simamora, angkat bicara menanggapi laporan ke Polda Jabar yang dilayangkan oleh H Budi Hartono, warga Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, terkait pengosongan paksa bangunan dan dugaan penyerobotan tanah seluas 1.600 M2 di Jl. Mekar Utama Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul pada Senin, 20 Januari 2020 lalu.

Jimmy menyebut, pelaporan itu merupakan hak dari pihak Budi Hartono.

“Iya mereka ada buat LP (laporan polisi), namun itu sah-sah saja dari pihak mereka,” ujar Jimmy kepada Jabarpress.com saat dikontak Senin (2/3/2020).

Pihaknya selaku kuasa hukum Pramono Prayitno akan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku.

“Kalau kita tetap berpanutan pada aturan hukum dan pembuktiannya saja,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, pihak H Budi Hartono sudah melaporkan Pramono Prayitno alias Alex ke Polda Jabar atas tuduhan penyerobotan tanah miliknya seluas 1.600 M2 di Jl. Mekar Utama Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul pada Senin, 20 Januari 2020 lalu.

Kasus ini bermula ketika Budi Hartono dan Uben meminjam uang sebesar total Rp6 miliar kepada Pramono pada 2016 silam. Pinjaman itu dipotong bunga 3 bulan pertama.

Saat itu, kesepakatan pinjam uang dituangkan dalam bentuk PPJB antara Budi dengan pihak Pramono, dengan jaminan sertifikat tanah/SHM (Sertifikat Hak Milik). Selama rentang tersebut, Budi rutin membayar pinjaman berikut bunganya.

Namun belakangan, kesepakatan pinjam uang tersebut tiba-tiba berubah menjadi akta jual beli (AJB), dimana pihak Pramono yang sebelumnya meminjamkan uang mengaku telah membeli tanah tersebut dari si pemilik (Budi Hartono).

Akibatnya, tanah milik Budi berikut bangunan diatasnya diserobot dan dilakukan pengosongan paksa oleh pihak Pramono.

Budi pun merasa sangat keberatan atas tindakan pengosongan paksa tersebut, karena tidak merasa menjual tanahnya.

“Info yang tersebar di media infobdg, bahwa klien kami terlibat jual beli (tanah) sejak tahun 2017 dan tak kunjung mengosongkan lahannya hingga ada pengosongan paksa, itu semua faktanya tidak benar, pengosongan dan eksekusi tersebut tanpa putusan pengadilan,” tegas perwakilan kuasa hukum Budi Hartono saat jumpa pers Kamis (23/01/2020) lalu.

Menurutnya, pengosongan paksa bangunan dan dua bidang tanah milik kliennya dengan dalih jual beli yang dilakukan pada tahun 2017 adalah tidak benar. Pihaknya langsung melaporkan tindakan tersebut ke Polda Jabar.

Budi Hartono, pemilik lahan dan bangunan tersebut, menyampaikan, bahwa persoalan tersebut sejak awal bukanlah urusan jual beli, namun soal utang-piutang.

“Ini memang bukan jual-menjual aset, tetapi yang dilakukan adalah pinjam meminjam dana, pinjam dana untuk modal usaha dimana peminjaman awal itu Rp6 miliar dipotong bunga 3 bulan pertama, dan ini anehnya sekarang ini pokok dan bunganya harus ada (dibayar) senilai Rp9 miliar,” keluhnya.

Menurut dia, tuntutan pembayaran utang plus bunga sebesar Rp9 miliar dengan melakukan pengosongan paksa lahan dan bangunan tidak sebanding dengan nilai aset tersebut.

“Bayangkan saja, nilai jual per meternya sekarang Rp30 juta, jika dikalikan dengan luas lahan 1.700 M2 maka aset ini senilai sekitar Rp50 miliar, apakah ini pantas dijadikan dasar jual beli? Tentu tidak, karena jual beli tanah harus mengacu kepada NJOP,” pungkas Budi.