Beranda Hukum Tanggapan Praktisi Hukum atas Dugaan Pemalsuan Data Anggota DPRD Jabar: Buktikan Secara...

Tanggapan Praktisi Hukum atas Dugaan Pemalsuan Data Anggota DPRD Jabar: Buktikan Secara Hukum!

BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-Kasus dugaan pemalsuan data kelahiran oknum Anggota DPRD Jawa Barat yang sempat menghebohkan publik, terus bergulir dan mendapat tanggapan kalangan masyarakat.

Praktisi hukum dari Firma Hukum Dark Justice Bandung, Sachrial, menyebut, adanya informasi soal perubahan penulisan data ijazah saat ini membuat bingung masyarakat. Pasalnya hal tersebut menimbulkan tandatanya terkait boleh-tidaknya melakukan perubahan data ijazah.

Menurutnya, dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 70 ayat (1) kesalahan penulisan huruf dan atau angka soal kesalahan tulis.

Selanjutnya pada pasal 71 disebutkan pembentukan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

“Jadi yang bersangkutan sebelum mengajukan perubahan tahun lahir pada pihak UNPAD harus menyertakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang peruntukannya untuk akta yang mengalami kesalahan tulis dan redaksional,” jelas Sachrial.

Karena itu, sambung dia, hal tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

“Jadi tidak bisa sembarangan. Rakyat kecil saja yang benar-benar jujur dan tidak punya itikad curang kadang dipersulit dalam soal administrasi. Lah ini hanya karena kenal, kok bisa tanpa melampirkan bukti-bukti administrasi yang sah secara hukum,” ucapnya.

Dia menegaskan, bila terjadi pemalsuan ijazah, yang bersangkutan pun dapat dikenakan pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan dengan ancaman pidana lima tahun penjara atau denda sebesar Rp500 juta. Selain itu, Pemalsuaan Surat pun dapat diancam Pasal 263 KUHP.

“Pemalsuan itu berkait adanya kerugian materiil dan immateriil serta kemartabatan dan kehormatan,” jelasnya.

Tentu saja, kata Sachrial, untuk membuktikan kebenaran kasus tersebut, perlu dilakukan proses hukum.

“Tentu semua itu harus dibuktikan melalui jalur hukum. Intinya keadilan harus ditegakan. Keadilan tidak boleh disembunyikan oleh kekuasaan dan kekuatan apapun,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung mengancam akan bertindak tegas terhadap alumninya yang menjabat Anggota DPRD Jawa Barat menyusul beredarnya informasi soal adanya dugaan pemalsuan data.

Kepala Humas UNPAD Bandung, Aulia Iskandarsyah, mengatakan, terungkapnya dugaan pemalsuan data oleh oknum Anggota DPRD Jabar itu berawal dari adanya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada pihak rektorat. Pihaknya lalu menelusuri data laporan tersebut.

“Saat dicek, ternyata betul nama yang bersangkutan adalah alumni D III FISIP UNPAD,” ujar Aulia kepada Jabarpress.com saat dihubungi Jum’at (17/1/2020).

Dalam pengaduan masyarakat yang masuk ke rektorat, ungkap dia, dugaan pemalsuan itu berupa penggantian atau perubahan data tahun kelahiran.

“Dari yang harusnya tahun 1997 diganti jadi 1996, jadi dituakan satu tahun. Perubahan itu terjadi pada Juli 2018 lalu,” katanya.

Pihaknya mengakui, pada periode Juli 2018 itu, yang bersangkutan memang pernah memberikan permohonan perubahan data secara lisan ke operator fakultas setelah yudisium atau lulus kuliah. Alasannya, ada kesalahan penulisan.

“Dia lulus tanggal 13 Juli 2018, kemudian mengajukan perubahan tanggal 16 Juli 2018. Dia beralasan, perubahan itu karena ada salah penulisan,” ungkapnya.

Saat itu, meski pengajuan perubahan data disampaikan secara lisan, pihak operator dari UNPAD bersedia merubahnya karena sudah saling mengenal baik dan yang bersangkutan berjanji akan menyertakan dokumen pendukung terkait perubahan tersebut.

“Alumni itu berkuliah selama 3 tahun, jadi dia kenal baik dengan operator, dia bukan orang luar, emang mahasiswa kita,” ucapnya.

Pihak UNPAD sendiri belum bersedia mengungkap identitas maupun nama partai sang alumni tersebut yang kini menjabat Anggota DPRD Jabar.

“Daerah asalnya dari Subang. Cuma namanya belum bisa kami sampaikan karena masih dugaan, masih praduga. Kalau namanya kita sampaikan, lalu tidak terbukti, bagaimana? Soal dari partai mana, kami juga belum menerima informasi. Laporan masyarakat hanya menyebutkan ada Anggota DPRD Jabar, tanpa menyebutkan partainya,” papar Aulia.

Saat ini, pihak UNPAD masih melakukan penelusuran jejak digital yang bersangkutan dan juga sudah memanggil petugas operator yang melakukan perubahan.

“Sementara ini kita masih menelusuri, tentu harapannya kedepan SOP harus dijalankan dengan baik,” katanya lagi.

Pihaknya memastikan, jika dugaan pemalsuan itu terbukti, maka UNPAD akan bertindak tegas memberikan sanksi terhadap yang bersangkutan.

“UNPAD punya aturan, punya etika akademik. Jika nanti terbukti ada kesengajaan memanipulasi, maka ada sanksi akademik, yang paling berat tentu pencabutan ijazah. Tapi saat ini ijazahnya masih tetap, karena belum terbukti. Kalau ada yang mau proses hukum, silahkan,” pungkas Aulia.

(Red)

BERBAGI