Beranda Hukum Kades Se-Cibogo Teken Pakta Integritas, Camat Sri: Cibogo Wilayah Bebas Korupsi

Kades Se-Cibogo Teken Pakta Integritas, Camat Sri: Cibogo Wilayah Bebas Korupsi

Jabarpress.com, Subang-Pemerintah Kecamatan Cibogo bersama para kepala desa melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan Pakta Integritas, di aula Kantor Kecamatan Cibogo, Senin (24/2/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri Muspika Kecamatan Cibogo, para Kepala Desa BPD, LPM dan perangkat Desa se- Kecamatan Cibogo.

Camat Cibogo Sri Novia menyampaikan terimakasih kepada semua jajaran perwakilan muspika yang telah hadir dalam kegiatan penandatanganan perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas serta sosialisasi zona integritas tingkat kecamatan ini.

Kegiatan ini merupakan komitmen antara Pemcam Cibogo dengan Pemdes se- Kecamatan Cibogo untuk mewujudkan Cibogo sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

“Melalui kegiatan ini Kecamatan Cibogo menjadi Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani, hal ini merupakan tugas para Kepala desa di wilayahnya masing-masing untuk melaksanakannya sesuai vaturan yang ada,” ujar Camat Sri.

Kegiatan ini diharapkan jangan sampai dijadikan seremonial saja, akan tetapi harus bisa diimplementasikan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

“Diharapkan bisa menjaga nama baik Pemcam dan Pemdesnya masing-masing, juga dalam melaksanakan tugas ini ada bimbingan Alloh SWT. Walaupun dalam pelaksanaan kerja ini jauh dari sempurna, akan tetapi ini menuju ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibogo H Suryana menjelaskan, kegiatan penandatangan Pakta integritas ini adalah hal yang positif, yang terpenting adalah jangan sampai hanya simbolis atau seremonial saja.

“Apalagi ini berkaitan dengan Pakta Integritas perjanjian antara birokrasi Pemdes se-Kecamatan Cibogo. Ini adalah perjanjian dunia-akhirat yang harus dipertanggungjawabkan di dalam melaksankan tugas di wilayah masing-masing,” imbuhnya.

Melalui kegiatan tersebut, sambung dia, diharapkan ada peningkatan kinerja aparatur, kemudian penggunaan anggaran yang tepat sasaran, dan pertanggungjawaban moril secara administratif kepada negara maupun kepada masyarakat.

“Hal ini semuanya dituntut untuk trasparansi publik dan azas keterbukaan,” pungkasnya.

(Ajat Sudrajat)