Beranda Daerah Cukup Selesaikan TGR, Praktisi Hukum UNSUB Sebut SPPD DPRD Perkara Perdata

Cukup Selesaikan TGR, Praktisi Hukum UNSUB Sebut SPPD DPRD Perkara Perdata

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Praktisi hukum jebolan Universitas Subang (UNSUB), Endang Supriadi, SH., MH., menyampaikan pandangan hukumnya perihal kasus perjalanan dinas anggota dewan atau SPPD DPRD Subang yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari).

Menurut alumnus Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) ini, kasus SPPD DPRD yang berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu merupakan persoalan administratif, sehingga masuk dalam ranah perkara perdata. Karena ada kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Sebab itu, kata dia, jika pengembalian sudah selesai dilakukan, maka secara hukum hal tersebut sudah tidak bermasalah.

“SPPD DPRD ini awalnya temuan BPK yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan pengembalian. Kalau pengembaliannya sudah dilakukan, maka menurut pendapat saya, sudah tidak bermasalah secara hukum,” ujar Endang kepada Jabarpress.com, Selasa (11/2/2020).

Menurut dia, dalam konteks perkara ini, prinsip negara adalah menarik aset, mengembalikan aset.

“Jadi kalau SPPD DPRD ini diaudit BPK jadi temuan, maka temuannya berapa (nilainya), ya itulah yang harus dikembalikan,” katanya.

Yang terpenting, sambung Endang, pengembalian itu dilakukan, apakah dengan cara pembayaran kontan atau dicicil.

“Jadi persoalannya administratif, cukup dengan TGR, dan secara hukum jika sudah dikembalikan baik dibayar kontan atau bentuknya mencicil, maka dianggap sebagai ranah hukum perdata,” tegas Ketua LBH Bhinneka Nusantara ini.

Senada, tokoh masyarakat Subang yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Subang, Eep Hidayat, juga menilai, kasus SPPD DPRD sudah tidak bermasalah secara hukum, karena tuntutan ganti rugi (TGR) berupa pengembalian anggaran SPj perjalanan dinas sudah seluruhnya diselesaikan.

“Hasil pemeriksaan BPK tentang persoalan SPj DPRD Subang, TGR-nya sudah diselesaikan seratus persen, sehingga secara hukum sudah tidak ada persoalan dan karenanya sesuatu yang tidak mungkin kalau pihak Kejaksaan Negeri Subang akan melakukan penyidikan,” ujar Eep di sela Rapat Konsolidasi Partai Nasdem.

Dia mengatakan, ada mekanisme negara ketika didapatkan sebuah kekeliruan yang mengakibatkan kerugian negara yang harus dikembalikan, yaitu melalui mekanisme TGR yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan bahwa kerugian negara ditetapkan oleh BPK yang selanjutnya bagi Daerah seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah.

“Diatur melalui Perda adalah ketentuan Undang-Undang dan karenanya pengaturan melalui Perda merupakan langkah legal menyelesaikan TGR,” ucapnya.

Runtutan dan mekanisme peraturan perundang-undangan, sambung Eep, harus menjadi acuan penegak hukum karena memang hal tersebut merupakan perintah UU sehingga penyelesaian kerugian negara yang direkomendasikan BPK diselesaikan melalui TGR yang tercantum dalam LHP BPK RI.

BERBAGI