Beranda Daerah TGR Diselesaikan, Mang Eep: SPPD DPRD Tak Bermasalah Hukum

TGR Diselesaikan, Mang Eep: SPPD DPRD Tak Bermasalah Hukum

Jabarpress.com, Subang-Tokoh masyarakat Subang yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Subang, Eep Hidayat, angkat bicara perihal kasus perjalanan dinas anggota dewan atau SPPD DPRD yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari).

Menurut Mang Eep, sapaan akrabnya, kasus SPPD DPRD sudah tidak bermasalah secara hukum, karena tuntutan ganti rugi (TGR) berupa pengembalian anggaran SPj perjalanan dinas sudah seluruhnya diselesaikan.

“Hasil pemeriksaan BPK tentang persoalan SPj DPRD Subang, TGR-nya sudah diselesaikan seratus persen, sehingga secara hukum sudah tidak ada persoalan dan karenanya sesuatu yang tidak mungkin kalau pihak Kejaksaan Negeri Subang akan melakukan penyidikan,” ujar Eep di sela Rapat Konsolidasi Partai Nasdem.

Dia mengatakan, ada mekanisme negara ketika didapatkan sebuah kekeliruan yang mengakibatkan kerugian negara yang harus dikembalikan, yaitu melalui mekanisme TGR yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan bahwa kerugian negara ditetapkan oleh BPK yang selanjutnya bagi Daerah seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah.

“Diatur melalui Perda adalah ketentuan Undang-Undang dan karenanya pengaturan melalui Perda merupakan langkah legal menyelesaikan TGR,” ucapnya.

Runtutan dan mekanisme peraturan perundang-undangan, sambung dia, harus menjadi acuan penegak hukum karena memang hal tersebut merupakan perintah UU sehingga penyelesaian kerugian negara yang direkomendasikan BPK diselesaikan melalui TGR yang tercantum dalam LHP BPK RI.

Mantan Bupati Subang ini juga menjelaskan jenis-jenis pemeriksaan BPK, diantaranya ada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan ada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang biasanya dilakukan atas permintaan penegak hukum.

Dalam konteks ini, temuan SPj atau SPPD DPRD merupakan pemeriksaan jenis LKPD yang dituangkan dalam LHP BPK RI dan rekomendasi BPK RI untuk LKPD tersebut adalah TGR yang seratus persen sudah ditindaklanjuti oleh Pemda Subang.

“Karenanya persoalan SPj DPRD ini sudah selesai, lain halnya kalau laporan hasil PDTT, maka hasilnya disampaikan kepada lembaga hukum,” terang Eep.

Senada dengan Eep, Ketua LSM Anti Korupsi Seluruh Indonesia (AKSI) Warlan mengaku, saat melakukan aksi demo di kantor Kejaksaan Negeri Subang beberapa waktu lalu, pihaknya mendesak Kejari Subang untuk menyelesaikan beberapa kasus yang sedang ditanganinya diantaranya temuan BPK RI tentang kelebihan anggaran untuk SPPD.

Saat itu, ungkap Warlan, Kepala Kejari Subang M Ihsan didampingi Kasi Intelejen Iyus menyampaikan bahwa temuan BPK RI terkait kelebihan biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) para anggota DPRD Kabupaten Subang itu murni kasus perdata karenanya seluruh anggota DPRD sudah mengembalikan uang kelebihannya ke kas daerah.

“Jadi, apa yang disampaikan Mang Eep Hidayat benar adanya sesuai pernyataan Kajari Subang kepada saya,” imbuhnya.

Sebelumnya juga diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus), Faizal, membantah perkara dugaan perjalanan dinas anggota DPRD (kasus SPPD DPRD Subang) naik ke penyidikan sebagaimana yang beredar dalam pemberitaan.

Menurutnya, informasi yang beredar di pemberitaan bahwa perkara SPPD DPRD naik ke penyidikan adalah tidak benar. Bahkan, sambung dia, pemberitaan tersebut dipelintir.