Beranda Daerah Ormas GAMPIL Minta Aparat Hukum Usut Tuntas Kasus BPR Syariah Dan DBHCT

Ormas GAMPIL Minta Aparat Hukum Usut Tuntas Kasus BPR Syariah Dan DBHCT

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Puluhan aktivis tergabung dalam ormas Gerakan Anak Muda Peduli Lingkungan (GAMPIL) mendemo Pemkab, Disdik dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, Jumat (17/1/2020).

Sambil berorasi, massa juga membawa sejumlah spanduk dan poster berisikan sejumlah kasus yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum (APH).

Koordinator massa pendemo, Enjang Taufik Hidayat, saat berorasi di kantor Kejari, menuntut aparat hukum menuntaskan kasus BPR Syariah Gotongroyong yang diduga melibatkan oknum pejabat berinisial AS dan BB.

“Kami minta kejelasan penanganan kasus BPR Syariah Gotongroyong yang ketika itu telah muncul beberapa nama yang terlibat dalam perkara tersebut, sebut saja AS dan BB. Namun sampai saat ini dalam perjalanan penanganannya seolah-olah jalan di tempat,” ujar Enjang Blek, sapaan karibnya.

Pihaknya pun bertekad mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas.

“Penegak hukum khususnya kejaksaan Subang jangan sampai tebang pilih. Kami juga minta Bupati Subang H Ruhimat untuk menonaktifkan bawahannya yang tersangkut dalam perkara kasus BPR Syariah Gotongroyong,” tegasnya.

Selain kasus BPR Syariah Gotongroyong, ormas GAMPIL juga meminta kejaksaan maupun kepolisian mengusut anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang diduga bermasalah.

“Penegak hukum kepolisian maupun kejaksaan diharapkan juga membongkar adanya dugaan ataupun penyalahgunaan anggaran DBHCT. Sebab, kalau saja kita periksa anggaran DBHCT dari tahun 2000 sampai sekarang dipastikan akan banyak pelanggaran-pelanggaran dan bisa mencapai miliaran rupiah,” pungkas Enjang.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang tengah mengusut kasus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Gotongroyong Tahun 2013 senilai Rp4,7 miliar.

Diduga, uang tersebut berkaitan dengan modus praktik pencucian uang.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Subang, Faizal, menyebut, penanganan kasus BPR Syariah sudah masuk tahap penyidikan.

“Sudah penyidikan, tapi belum ada tersangka,” ujar Faizal, Senin (7/10/2019).

Sejumlah orang telah diperiksa keterangannya terkait kasus ini. Pihaknya, sambung dia, mengindikasikan jika uang miliaran rupiah tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

“Modusnya penyertaan modal. Kasus ini terus kita proses,” tegas Faizal.

Sementara itu, tim penyidik Kejari Subang menggeledah sejumlah ruangan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Rabu (9/10/2019). Sejumlah dokumen dibawa petugas dari kantor tersebut.

Diduga, penggeledahan berkaitan dengan upaya Kejari untuk mencari bukti kasus BPR Syariah.

BERBAGI