Beranda Warta Desa Puluhan Perangkat Desa Cijambe Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan JKK

Puluhan Perangkat Desa Cijambe Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan JKK

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Sebanyak 52 perangkat Desa Cijambe Kecamatan Cijambe masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Penyerahan secara simbolis peserta BPJS Ketenagakerjaan JKK untuk kalangan perangkat desa ini dilakukan oleh Kades Cijambe, H Didin Saepudin, dalam kegiatan Musrenbangdes tahun 2021 di aula BPD Desa Cijambe, Rabu (15/01/2020).

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Salah satunya BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yaitu kecelakaan kerja, sebagai salah satu jenis risiko kerja, sangat mungkin terjadi dimanapun dan dalam bidang pekerjaan apapun.

Akibat dari kecelakaan kerja bisa bermacam-macam, mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, bahkan meninggal dunia.

Manfaat JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Staf Adm Bidang Kesejahteraan Desa Cijambe, Dede Hidayat, mengatakan, dengan terdaftarnya perangkat desa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebanyak 52 orang.

“Yang saat ini sudah menerima kartu peserta datanya berasal dari Disduk dan untuk kewajiban yang terdaftar menjadi peserta BPJS tersebut setiap bulannya membayar iuran sebesar Rp16.200/bulan. Bagi yang akan membayar iuran silahkan membayar sendiri karena jika dikoordinir pihak desa takut ada su’udzon”, tegas Dede.

Ketua BPD Desa Cijambe yang juga peserta BPJS Ketenagakerjaan JKK, Nanang Rusmana, menyebut, sebagai warga negara itu perlu terutama yang bekerja, karena BPJS Ketenagakerjaan peruntukannya bukan di pabrik saja, melainkan di dinas pemerintah pun sama saja, karena ada pekerjanya, juga karena ketika sakit tidak semua tercover program yang lainnya.

“Kalau bisa BPJS Ketenagakerjaan ada dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Disana prioritaskan yang saya usulkan ke orang BPJS, bahwa BPJS Ketenagakerjaan JHT. Cuma masalahnya ketika seseorang bekerja di suatu pemerintahan dan waktunya ditentukan, misalnya RW masa baktinya 4-5 tahun terus RW tersebut berhenti, apakah bisa dilanjut ke per orang,” ujar Nanang.

Kepala Desa Cijambe, H Didin Saepudin, mengaku bersyukur saat ini perangkat desanya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan JKK.

“Insyaalloh kedepannya perangkat juga bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua atau JHT,” pungkasnya.

(M Sunardi)

BERBAGI