Beranda Hukum Diduga Palsukan Data, UNPAD Ancam Cabut Ijazah Anggota DPRD Jabar

Diduga Palsukan Data, UNPAD Ancam Cabut Ijazah Anggota DPRD Jabar

BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung mengancam akan bertindak tegas terhadap alumninya yang menjabat Anggota DPRD Jawa Barat menyusul beredarnya informasi soal adanya dugaan pemalsuan data.

Kepala Humas UNPAD Bandung, Aulia Iskandarsyah, mengatakan, terungkapnya dugaan pemalsuan data oleh oknum Anggota DPRD Jabar itu berawal dari adanya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada pihak rektorat. Pihaknya lalu menelusuri data laporan tersebut.

“Saat dicek, ternyata betul nama yang bersangkutan adalah alumni D III FISIP UNPAD,” ujar Aulia kepada Jabarpress.com saat dihubungi Jum’at (17/1/2020).

Dalam pengaduan masyarakat yang masuk ke rektorat, ungkap dia, dugaan pemalsuan itu berupa penggantian atau perubahan data tahun kelahiran.

“Dari yang harusnya tahun 1997 diganti jadi 1996, jadi dituakan satu tahun. Perubahan itu terjadi pada Juli 2018 lalu,” katanya.

Pihaknya mengakui, pada periode Juli 2018 itu, yang bersangkutan memang pernah memberikan permohonan perubahan data secara lisan ke operator fakultas setelah yudisium atau lulus kuliah. Alasannya, ada kesalahan penulisan.

“Dia lulus tanggal 13 Juli 2018, kemudian mengajukan perubahan tanggal 16 Juli 2018. Dia beralasan, perubahan itu karena ada salah penulisan,” ungkapnya.

Saat itu, meski pengajuan perubahan data disampaikan secara lisan, pihak operator dari UNPAD bersedia merubahnya karena sudah saling mengenal baik dan yang bersangkutan berjanji akan menyertakan dokumen pendukung terkait perubahan tersebut.

“Alumni itu berkuliah selama 3 tahun, jadi dia kenal baik dengan operator, dia bukan orang luar, emang mahasiswa kita,” ucapnya.

Pihak UNPAD sendiri belum bersedia mengungkap identitas maupun nama partai sang alumni tersebut yang kini menjabat Anggota DPRD Jabar.

“Daerah asalnya dari Subang. Cuma namanya belum bisa kami sampaikan karena masih dugaan, masih praduga. Kalau namanya kita sampaikan, lalu tidak terbukti, bagaimana? Soal dari partai mana, kami juga belum menerima informasi. Laporan masyarakat hanya menyebutkan ada Anggota DPRD Jabar, tanpa menyebutkan partainya,” papar Aulia.

Saat ini, pihak UNPAD masih melakukan penelusuran jejak digital yang bersangkutan dan juga sudah memanggil petugas operator yang melakukan perubahan.

“Sementara ini kita masih menelusuri, tentu harapannya kedepan SOP harus dijalankan dengan baik,” katanya lagi.

Pihaknya memastikan, jika dugaan pemalsuan itu terbukti, maka UNPAD akan bertindak tegas memberikan sanksi terhadap yang bersangkutan.

“UNPAD punya aturan, punya etika akademik. Jika nanti terbukti ada kesengajaan memanipulasi, maka ada sanksi akademik, yang paling berat tentu pencabutan ijazah. Tapi saat ini ijazahnya masih tetap, karena belum terbukti. Kalau ada yang mau proses hukum, silahkan,” imbuh Aulia.

Dilansir dari laman RRI.co.id, perubahan data tahun kelahiran dalam ijazah D III UNPAD milik Anggota DPRD Jabar itu, ditenggarai untuk meloloskan salah satu syarat pada pendaftaran bakal calon anggota DPRD 2018 lalu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 huruf (a) menyebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT.

BERBAGI