Beranda Jabar FKDT Protes Honor Guru Diniyah Distop Pemprov, Pimpinan DPRD: Masa Depan Jabar...

FKDT Protes Honor Guru Diniyah Distop Pemprov, Pimpinan DPRD: Masa Depan Jabar Terancam Suram

BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-Gegara honor guru Diniyah Takmiliyah distop oleh Pemprov Jawa Barat, Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) menggeruduk kantor DPRD Jabar, Kamis (16/1/2020).

Kedatangan pengurus FKDT Jabar yang dipimpin oleh Ketuanya, Atep Abdul Gofar, diterima oleh Wakil Ketua DPRD Jabar H Oleh Soleh di ruang kerjanya.

Ketua FKDT Jawa Barat, Kyai Atep Abdul Gofar, membenarkan kedatangan dirinya bersama para pengurus ke kantor DPRD Jabar, selain silaturahmi, juga menyampaikan aspirasi berkenaan dengan kesejahteraan para guru Diniyah Takmiliyah yang sejak 2018 belum mendapatkan perhatian dari Pemprov Jabar.

“Kalau sebelumnya para guru sempat dapat Rp100 ribu per guru DTA dan DTW, entah kenapa dari 2018 tidak lagi turun,” keluhnya.

Guru diniyah takmiliyah di Jawa Barat yang berjumlah 134.288 orang dengan jumlah diniyah sebanyak 27.276 unit dan jumlah siswa 1,7 juta orang, selama ini, mendapat honor alakadarnya dari para pemilik yayasan.

Sementara dari pemerintah belum ada kecuali memang ada beberapa kabupaten yang memberikan kebijakan untuk kesejahteraan para guru diniyah.

“Dengan adanya audiensi, kami berharap bantuan kesejahteraan bagi para guru Diniyah tersebut bisa kembali ada, karena rata-rata mereka itu bukan PNS,” ucap Kyai Atep.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H Oleh Soleh mengucapkan terimakasih atas kehadiran para pengurus FKDT Jawa Barat. Kehadiran mereka ke sini dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan para guru Diniyah.

“Kami akan perjuangkan apa yang menjadi perjuangannya, karena mereka berhak mendapatkan kesejahteraan atas pengabdiannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.

Bayangkan, mereka itu mengajar sejak dini generasi bangsa, dengan tulus dimana generasi itu ditentukan oleh pengajaran dasarnya.

“Tentu tidak ada salahnya Pemprov Jabar membantu kesejahteraan mereka. Kalau guru diniyah ini tidak ada giroh mengajar, maka masa depan Jawa Barat menjadi provinsi yang unggul akan suram jadinya,” kata H Oleh.

Dia menegaskan, perhatian akan kesejahteraan para guru Diniyah ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi, tapi juga menjadi tanggungjawab semua, baik pemerintah pusat, daerah hingga pemerintah desa.

“Saya berharap di tahun 2021, anggaran untuk para guru oleh TAPD Jawa Barat bisa terealisasi,” pungkas H Oleh.

BERBAGI