Beranda Hukum Usai Bupati Indramayu, KPK OTT Pejabat Kementerian PUPR di Kaltim Terkait Proyek...

Usai Bupati Indramayu, KPK OTT Pejabat Kementerian PUPR di Kaltim Terkait Proyek Jalan Rp155 Miliar

BERBAGI

Jabarpress.com, Jakarta-Usai menangkap tangan Bupati Indramayu, Supendi, yang diduga menerima suap proyek di Dinas PUPR, KPK lagi-lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Kali ini, KPK meng-OTT delapan orang di sejumlah lokasi di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Jakarta, Selasa malam (15/10/2019).

Diantara yang diamankan yakni Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Kementerian PUPR, Refly Ruddy Tangkere.

“Pihak yang diamankan dari unsur Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah XII, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan swasta,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (15/10/2019) dilansir Detikcom.

Febri mengatakan ada delapan orang yang diamankan KPK di Kaltim. Mereka diamankan di Samarinda, Bontang, serta Jakarta.

“Diamankan di Samarinda, Bontang, dan ada yang di Jakarta,” ujarnya.

Ada tujuh orang yang diamankan di Kaltim dan sedang diperiksa di Polda Kaltim. Sementara satu orang yang diamankan di Jakarta sedang diperiksa di gedung KPK.

KPK menyebut, OTT ini terkait dugaan suap proyek jalan.

“Diduga terkait paket pekerjaan jalan multiyears,” paparnya.

Dia menyebut paket jalan tersebut bernilai Rp155 miliar. Febri mengatakan proyek itu merupakan bagian dari proyek Kementerian PUPR.

“Nilainya Rp155 miliar. Ini bagian dari proyek di Kementerian PUPR ya,” ujarnya.

Dalam OTT ini, KPK menduga ada duit suap Rp1,5 miliar yang mengalir lewat ATM ke rekening penerima.

“Pihak pemberi diduga mentransfer uang secara periodik ke rekening miliknya dan ATM diberi ke penerima. Uang di ATM itu diduga digunakan penerima sampai dengan saat ini diduga sudah diterima sekitar Rp1,5 miliar,” kata Febri.

Febri belum menjelaskan detail siapa pihak penerima dan pemberi dalam kasus ini. Dia mengatakan pemberian duit tersebut sudah terjadi beberapa kali.

Delapan pihak yang diamankan itu masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

BERBAGI