Beranda Daerah Diduga Bermasalah, Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Subang Rp2 Miliar Diusut Kejari

Diduga Bermasalah, Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Subang Rp2 Miliar Diusut Kejari

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Realisasi anggaran perjalanan dinas atau SPPD anggota DPRD Subang masa bakti 2014-2019 diduga bermasalah.

Informasi yang dihimpun, anggaran SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) DPRD yang diduga bermasalah berasal dari tahun anggaran 2016, 2017, 2018 hingga 2019. Nilainya diperkirakan mencapai Rp2 miliar lebih.

Saat ini, kasus SPPD dewan tersebut dikabarkan sedang diusut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang.

Bahkan, sejumlah orang di Sekretariat DPRD (Setwan) Subang sudah dipanggil kejari untuk diminta keterangannya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Subang, Faizal, membenarkan tengah mengusut persoalan anggaran SPPD DPRD ini.

“Benar, masih proses penyelidikan,” ujar Faizal kepada Jabarpress.com, Senin (7/10/2019).

Dia mengungkapkan, sedikitnya ada 4 item dalam kasus SPPD ini yang terindikasi bermasalah, mulai uang hari harian, biaya-biaya, mark up (penggelembungan anggaran), joki, double anggaran, termasuk soal SPJ (surat pertanggungjawaban).

Saat itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) masih dijabat H Aminudin yang kini menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Subang.

“SPPD yang kita selidiki dari periode 2016-2019. Waktu itu Sekwannya dijabat Pak Aminudin,” paparnya.

Eks Sekwan dan Pejabat Setwan Diperiksa

Faizal mengaku, sudah memeriksa keterangan dari sejumlah orang terkait kasus ini.

“Pak Aminudin (eks Sekwan) sudah diperiksa. Dan hari ini, kita agendakan memeriksa keterangan dari tiga orang, yakni, kabag risalah, bendahara pengeluaran dan PPTK. Saat ini proses baru tahap pemeriksaan keterangan saksi. Ujung-ujungnya nanti SPJ-nya, apakah sesuai yang dilaporkan atau bagaimana, nanti tunggu hasil pemeriksaan,” jelas Faizal.

Aktivis Anti Korupsi, Wawan Setiawan, merespon positif penanganan kasus SPPD DPRD ini, dan berharap kejari mengusutnya hingga tuntas.

“Kita minta kejari memproses kasus SPPD ini sampai tuntas sebagai wujud komitmen penegakkan supremasi hukum untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN,” imbuh Wawan.

Hingga kini, belum ada tanggapan dari Sekda H Aminudin (sebelumnya menjabat Sekwan) ihwal kasus yang ditangani kejari ini. Saat ditemui ke kantornya, yang bersangkutan sedang tidak di tempat.

BERBAGI