Beranda Jabar Plt Ketua Dijabat Kader Hanura, Pengurus MKGR Nilai Pemecatan Rahmat Sulaeman dan...

Plt Ketua Dijabat Kader Hanura, Pengurus MKGR Nilai Pemecatan Rahmat Sulaeman dan Dedi Mulyadi Tidak Sah

BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) kubu Ketua Umum Fadhl el Fooz Rafiq melalui SK DPP No KEP 02/DPP MKGR/IX/2019 menunjuk Agus Indra Arisandi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Ormas MKGR Jawa Barat.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Garut ini ditunjuk menggantikan Rahmat Sulaeman yang dipecat oleh DPP Ormas MKGR kubu Fadhl, yang juga sekaligus memecat Dedi Mulyadi dari jabatan Dewan Penasehat Ormas MKGR Jawa Barat.

Namun, pemecatan tersebut diprotes dan dinilai tidak sah oleh para kader ormas MKGR Jawa Barat.

Ketua MKGR Kabupaten Garut, Asep Hendra Bakti, bahkan menilai, pemecatan tersebut adalah sebuah ‘dagelan’

“Menyikapi berita akhir-akhir ini tentang adanya MKGR Perjuangan yang memecat Pak Dedi Mulyadi sebagai Ketua Dewan Kehormatan Ormas MKGR dan Rahmat Sulaeman selaku Ketua Ormas MKGR Jabar oleh MKGR Perjuangan di bawah pimpinan Fadhl adalah sebuah dagelan,” ujar Ketua MKGR Garut, Asep Hendra Bakti.

Dia bahkan menyesalkan, sosok yang ditunjuk sebagai Plt Ketua MKGR Jabar–yang notabene adalah ormas pendiri Partai Golkar–kenyataannya merupakan kader Partai Hanura dan pernah jadi Caleg Hanura untuk DPRD Jabar dari Dapil Garut pada Pileg 2019.

“Gimana kok Ketua Plt yang mengatasnamakan MKGR Perjuangan adalah kader Hanura, Caleg Hanura pada Pileg 2019 yang tidak jadi (tidak terpilih) dari Dapil Garut untuk DPRD Jawa Barat, sementara MKGR adalah organisasi pendiri Golkar tapi dipimpin oleh partai lain. Jelas ini dagelan,” paparnya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi, ada tiga persoalan dalam Mubes MKGR kubu Fadhl ini. Pertama, Mubes MKGR Perjuangan yang dilaksanakan di Hotel Sultan pada 19 September 2019 tidak satupun dihadiri oleh Ketua DPD MKGR tingkat propinsi.

“Surat izin hotelnya juga bukan surat izin untuk Mubes tapi berkop surat motor besar. Dan kegiatannya dibungkus sosial yaitu pembagian santunan Anak Yatim,” ungkap Asep.

Kedua, mekanisme baku yang harus ditempuh dalam proses Mubes tidak dilakukan.

“Kaidah-kaidah selayaknya Mubes itu ada aturan-aturan baku, termasuk kriteria dan syarat calon. Tapi itu semua tidak ada,” ucapnya.

Ketiga, agenda politik menjelang Munas Partai Golkar dan Pilkada adalah target bagi sekelompok oknum kader yang akan memecah belah Golkar.

Sementara itu, terkait pemecatan dirinya dari jabatan Ketua Ormas MKGR Jabar, Rahmat Sulaeman, menilai hal itu tidak sah.

“Saya merasa tidak di-SK-kan oleh Fadhl, karena Ketua Umum Ormas MKGR yang sah dan diakui oleh DPP Golkar adalah Pak Roem Kono dengan Pak Adis Kadir selaku Sekjen,” tegas Rahmat.

Dia memastikan, ormas MKGR Jabar dibawah kepemimpinannya masih solid dan tetap mendukung serta mengawal agenda prioritas program Golkar, khususnya di Jawa Barat.

Menyikapi pernyataan Plt Ketua MKGR Jabar soal akan membesarkan Golkar dengan ‘kendaraan’ MKGR Perjuangan, Rahmat justru mempertanyakannya.

“Bagaimana mungkin akan membesarkan partai, wong dia adalah kader partai lain yang pada Pileg 2019 nyalon legislatif dari Garut dengan kendaraan Partai Hanura? Logikanya juga pasti enggak nyambung,” katanya.

Menurut Rahmat, dalam politik, perbedaan pilihan dan perbedaan pendapat adalah wajar dan bagian dari dinamika politik.

“Karena itu, bagi sahabat-sahabat kader Golkar khususnya ormas MKGR, kita tetap fokus pada konsolidasi organisasi, pembinaan serta mendukung agenda-agenda prioritas program Golkar, yakni sukses Munas serta memenangkan Pilkada,” pungkasnya.

Redaksi

BERBAGI