Beranda Ekonomi Pemkab Subang Sebut Pinjaman Daerah Sebagai Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pemkab Subang Sebut Pinjaman Daerah Sebagai Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Rencana pinjaman daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mendadak menjadi topik yang hangat diperbincangkan, terutama di media social.

Terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan Bupati Subang H Ruhimat yang disampaikan pada Sidang paripurna DPRD Kabupaten Subang, Rabu (21/8/2019).

Bagi yang mendukung kebijakan tersebut berpendapat bahwa langkah pemkab mengajukan Pinjaman Daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Subang merupakan langkah yang tepat, karena tuntutan akan percepatan pembangunan di Kabupaten Subang menjadi sesuatu yang mendesak, terlebih di Kabupaten Subang terdapat proyek strategis nasional yang sedang dibangun yaitu Pelabuhan Internasional Patimban.

Seperti Nota Pengantar yang disampaikan oleh Bupati Subang pada saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Subang, pinjaman daerah yang diajukan adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Subang yaitu pengadaan tanah lingkar Subang, pelebaran jalan sekitar Patimban, pembangunan ruas jalan Purwadadi-Pabuaran dan pengadaan lahan di Subang Kota.

Kembali ditegaskan oleh Bupati pada saat kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Lembah Sari Mas, Kamis (22/8/2019) dihadapan para Kepala Perangkat Daerah dan Para Camat, bahwa tujuan dari pembangunan di beberapa titik-titik strategis tersebut yaitu berkembang pesatnya perekonomian di Kabupaten Subang yang muaranya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat Subang.

“Urgensi pinjaman daerah adalah untuk menarik anggaran pusat dan provinsi, karena sebetulnya pusat dan provinsi siap membiayai beberapa usulan pembangunan jalan yang strategis, misalnya untuk lingkar luar. Tetapi terkendala dengan ketersediaan lahan karena belum dibebaskan. Dimasa yang lalu juga terdapat beberapa lokasi pembangunan jalan yang tidak bisa direalisasikan karena permasalahan serupa. Dua hal ini juga melatarbelakangi kebijakan pinjaman daerah yang diusulkan ke DPRD untuk mendapat persetujuan,” papar Ruhimat.

Sementara bagi yang kontra mempertanyakan terkait dengan skema pengembalian pinjaman daerah tersebut, karena dikhawatirkan akan menjadi beban yang akan ditanggung oleh masyarakat Subang.

Menanggapi hal tersebut, sebetulnya telah dijelaskan oleh Bupati Subang pada saat Sidang Paripurna DPRD dengan Agenda Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi yang dilaksanakan Kamis (22/8/2019) bahwa, skema pengembalian pinjaman daerah akan diselesaikan dalam tempo 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Momentum pembangunan Pelabuhan Patimban diharapkan menjadi katalisator peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang.

“Dan lebih penting lagi, bila pendapatan asli daerah belum juga bergerak sesuai dengan harapan, maka pagu belanja alokasi infrastruktur yang sudah kami programkan, akan kita dahulukan untuk digunakan pembayaran pinjaman daerah tersebut secara bertahap,” jelasnya.

Terpisah, Kepala BKAD Kabupaten Subang H Syawal menjelaskan, mekanisme Pinjaman Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Merujuk pada peraturan pemerintah tersebut, proses realisasi pinjaman daerah cukuplah panjang, karena selain harus mendapatkan persetujuan dari DPRD, juga harus mendapatkan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Terlepas dari pro dan kontra yang ada, tentunya kita berharap kebijakan pinjaman daerah tersebut harus benar didasarkan kepada sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mengawasi seluruh program Pemerintah Daerah menjadi aspek penting yang tidak bisa dipisahkan,” imbuh Syawal.

BERBAGI