Beranda Hukum Butuh Regulasi, DPD LPM Desak Dibuatkan Perda

Butuh Regulasi, DPD LPM Desak Dibuatkan Perda

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Subang Provinsi mendesak DPRD Subang membuatkan rencana peraturan daerah (Raperda) tentang tata laksana kerja LPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007, tentang penataan lembaga kemasyarakatan di desa, kampung, kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta provinsi.

“Sebagai lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan jelas memerlukan payung hukum,” ujar Ketua DPD LPM Subang, Eka Warga usai pertemuan dengan DPRD Subang, Kamis (11/7/2019).

Selain dibutuhkan adanya Perda, juga Sekretariat DPD LPM Kabupaten yang hingga kini masih numpang di aula Dinas Pemerintahan Desa di Jalan Darmodiharjo, serta dana operasional berasal dari bantuan keuangan desa/kelurahan (BKUDK).

“Untuk sementara memang kita hanya berpegang pada SK Bupati dan inipun sejak Bupatinya, H Ojang Sohandi,“ jelasnya.

Sedangkan Sekretariat diperlukan karena DPD LPM Kabupaten sebagai koordinator memerlukan tempat yang mandiri, serta dana oprasional yang jelas sehingga tidak melanggar aturan yang ada.

“Kalau selama ini berasal dari BKUDK yang besarnya Rp 2,5 juta pertahun yang semula Rp 3,5 juta dan inipun DPD hanya Rp 600 ribu karena yang terbesar di tingkat desa atau kelurahan yang cukup memegang peranan penting untuk pemberdayaan masyarakat,“ paparnya.

Ketua DPRD Subang, Beni Rudiono didampingi Wakilnya, Asep Hadian serta anggota Dasum Mulyadi dan Aceng Kudus menyambut baik aspirasi yang dilontarkan pengurus DPD LPM Kabupaten Subang.

Pihaknya akan melakukan pengkajian, apakah diperlukan adanya Perda LPM atau cukup dengan perbaikan SK Bupati yang sudah ada.

“Kami akan melakukan pertemuan dengan dinas terkait, apalagi soal dana operasional yang memang diperlukan oleh suatu organisasi atau lembaga apalagi ini ada keterkaitan langsung dengan pembangunan, “katanya.

DPRD Subang siap dan akan mempelajari kembali apa yang diaspirasikan termasuk mendorong ke Bupati Subang soal permohonan tempat untuk Sekretariat yang telah dikirimkan.

“Memang payung hukum semacam peraturan daerah (Perda) sangat diperlukan sehingga hak dan tugas tanggung jawab LPM jelas,“ pungkasnya.

BERBAGI