Beranda Pendidikan Protes soal PPDB Online, Aksi Unjuk Rasa digelar Warga di Depan Kantor...

Protes soal PPDB Online, Aksi Unjuk Rasa digelar Warga di Depan Kantor Pemkot Bandung

BERBAGI

BANDUNG- Aksi Unjuk rasa dilakukan sekitar 100-an warga yang tergabung di Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat, pagi ini, Rabu (03/06/2019) di depan Pintu Gerbang Kantor Walikota Bandung yang memprotes soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) Online.

Aksi yang dipimpin Hengki Siagian ini menuntut penuntasan masalah PPDB Online yanh diamggapnya sarat masalah.

“Meminta pengganti SKTM sebagai identitas sosial bagi warga yg kurang mampu utk diadakan kembali sebagai jaminan pembebasan biaya bagi siswa miskin, Menuntut agar seluruh siswa miskin dapat diakomodasi disekolah negeri dan kemudian jika sudah terlampaui maka dpt disalurkan ke sekolah swasta terdekat tanpa ada biaya pungutan apapun,” ungkapnya.

Dalam aksi ini juga muncul tuntutan yang meminta jaminan agar siswa siswi dari RMP dapat bersekolah baik di swasta maupun Negeri dan Menindak oknum yang memperjual belikan kursi disemua sekolah di jabar.

“Pemerataan sarana prasarana ekolah di tiap wilayah secara merata. Penambahan Roumble khusus siswa siswi yang jaraknya jauh dan Segera tinjau ulang keberadaan bu IRVI dlm prakteknya banyak merugikan masyarakat,” tegasnya.

Pada Pukul 11.05 Wib Perwakilan Massa diterima Oleh Drs. Iwan Hernawan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, untuk dilaksanakan Audiensi antara Perwakilan Massa Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat dan Perwakilan Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Pejabat Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bambang Kepala Seksi PPDB Kota Bandung.

Audiensi diterima oleh Bapak H. E. A Ferdi Ligaswara Kaban Kesbangpol Kota Bandung dan Bapak Drs Iwan Hernawan Kabid Kewaspadaan Nasional dan dihadiri oleh Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung, 20 orang Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan awa Barat dengan juru bicara Imam Safei, juga Unsur Polrestabes Kota Bandung yang dipimpin Kapolsek Sumur Bandung serta unsur Bakesbangpol Kota Bandung.

Inti Penyampaian perwakilan Massa Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat yang * disampaikan Sdr. Imam Safei* dan beberapa perwakilan massa lainnya.

“Pemerintah harus Memperbaiki sistem PPDB online dan Sistem Zonasi, Pemerintah harus dapat melakukan Pemerataan jumlah sekolah dan sarana prasrana, Siswa beprestrasi haruss diakomodir di Sekolah Negeri,” tegas Imam Syafe’i.

Perwakilan massa juga sempat menyebut nama seorang diduga petugas dalam PPDB Online, “Copot Sdr. Ivi dari jabatan karena dalam pelayanannya kurang baik,” tegas Ilah, perwakilan warga.

Beberapa Orang tua Murid bahkan merasa diperlakukan tidak adil dikarenakan ditemukan dilapangan bahwa adanya siswa yang tadinya tidak terdaftar di sistem online atau tidak lulus sistem online pada akhirnya dalam pengumuman kelulusan dinyatakan lulus.

“Warga menanyakan apakah data terkait jarak tempat tinggal dan data – data terkait siswa betul – betul akurat karena di ada kemungkinan warga dadakan yang menggunakan data – data dadakan atau palsu, adanya siswa yang jarak tmpat tinggalnya terdekat dengan sekolah dalam jalur RMP tidak diterima karena kuota penuh,” katanya.

Indikasi Adanya siswa yang datanya hilang dalam sistem online, adanya siswa hanya berbeda RW dengan sekolah tidak diterima sekolah sementara siswa jarak tempat tinggal jauh diterima, ditemukannya Kartu Keluarga bodong dilapangan juga terkuak dalam pertemuan ini.

Termasuk soal Siswa yang tempat tinggalnya berbatasan dengan Kota Bandung (Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan KBB) dengan sistem saat ini banyak yang dirugikan.

Pemkot Bandung Tanggapi Persoalan PPDB Online kepada para Pengunjuk Rasa

Bambang perwakilan Pejabat Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam kesempatan tersebut menanggapi, “Permasalahan utama dalam PPDB adalah daya tampung yang tidak mencukupi untuk menampung lulusan SD yang ingin ke Sekolah Negeri. Banyak yang ingin memasukan anaknya ke sekolah favorit padahal kenyatataannya sudah tidak ada sekolah – sekolah Favorit. data tahun lalu 10 besar SMP didominasi oleh sekolah Swasta,” terang Bambang dalam kesempayan itu.

Sementara itu, Drs. Iwan Hernawan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mengatakan,”Jika ditemukan dilapangan mengenai adanya kecurangan atau data – data palsu dalam sistem PPDB agar bapak dan Ibu melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ucapnya.

Usai pertemuan massa membubarkan diri pada siang hari dan akan menyerahkan data-data siswa yanh dirugikan dalam PPDB Online tersebut. Dalam kesempatan itu sebagai upaya penggalangan dan untuk meredam kemungkinan Aksi – Aksi unjuk rasa selanjutnya data-data Siswa yang merasa dirugikan agar diserahkan kepada Dinas Pemerintah Kota Bandung untuk dipelajari dan ditanggapi termasuk Permasalahan Siswa – siswa yang tempat tinggalnya berbatasan dengan Kota Bandung yang ingin bersekolah di Kota Bandung agar didata ulang dan disampaikan data – data tersebut Kepada pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, KBB dan pemerintah Provinsi Jawa barat agar dicarikan solusi untuk warganya yang akan bersekolah.*

Deddy

BERBAGI