Beranda Hukum Marak Money Politic, GMNI Beri ‘Raport Merah’ Bawaslu dan KPU: Kami akan...

Marak Money Politic, GMNI Beri ‘Raport Merah’ Bawaslu dan KPU: Kami akan Lapor ke DKPP

BERBAGI

Jabarpress.com, Majalengka-Pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), di Kabupaten Majalengka, mendapat sorotan tajam dari kalangan masyarakat, diantaranya DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Majalengka.

Organisasi kemahasiswaan ini bahkan memberikan raport merah terhadap kinerja Bawaslu dan KPU Majalengka.

Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Majalengka, Oay Ashari, mengungkap sejumlah alasan yang mendasari pihaknya memberikan penilaian raport merah kepada Bawaslu. Diantaranya maraknya praktik politik uang (money politic) oleh caleg yang seolah dibiarkan terjadi tanpa ada tindakan nyata.

“Kami menilai, pengawasan Bawaslu kurang maksimal terhadap Pileg, dibuktikan dengan maraknya money politic. Namun tidak ada satupun praktik money politic di Kabupaten Majalengka yang terekspos ke publik,” ujar Oay, Senin (6/5/2019).

Pihaknya juga menyayangkan sikap Bawaslu yang tidak transparan dalam menangani dan mengungkap temuan-temuan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administratif maupun pidana.

“Kami meminta Bawaslu segera menindaklanjuti dan mempublikasikan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Majalengka kepada masyarakat,” ucapnya.

GMNI juga menyoroti tidak seriusnya Bawaslu dalam menindak oknum Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kecamatan Dawuan yang diduga memihak salah satu paslon; serta mendesak Bawaslu agar membentuk tim investigasi terhadap TPS-TPS tertentu yang capaian suara Calon Legislatif (Caleg) atau Partai Politik (Parpol) yang suaranya mencapai di atas 95% dari pemilih yang hadir.

Selanjutnya, penilaian kurang baik juga disampaikan GMNI kepada jajaran KPU Majalengka, yang dianggapnya tidak siap melaksanakan Pemilu 2019.

“Kinerja KPU juga kami berikan raport merah,” tegas Oay.

Sebab, sambung dia, banyak persoalan yang terjadi, diantaranya keterlambatan distribusi logistik yang seharusnya 16 April 2019 semua logistik sudah sampai di tingkat KPPS, tapi faktanya logistik untuk DPRD Kabupaten baru sampai di tingkat PPK pada 16 April 2019 pukul 13:00 WIB dalam kondisi belum dimasukan ke dalam kotak dan adanya surat suara yang tertukar antar kecamatan dan antar dapil. Bahkan, ada satu TPS yang baru menerima surat suara 3 jam sebelum pemungutan suara dimulai.

Selanjutnya, tidak selektifnya rekrutmen KPPS dengan menciderai aturan PKPU No. 3 tahun 2018 Pasal 36 ayat 1 huruf K, dibuktikan dengan banyaknya anggota KPPS yang sudah menjabat, bahkan lebih dari dua periode di beberapa desa di Kabupaten Majalengka; kemudian, tidak maksimalnya KPU menjalankan PKPU No. 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dibuktikan dengan banyak masyarakat yang kaget dan kebingungan saat mencoblos surat suara; serta tersendatnya anggaran tahapan pemilu 2019 serta honor PPK / PPS yang sampai sekarang belum turun, hingga berdampak demonstrasi ke KPU yang terjadi 5 April 2019 lalu.

GMNI Berencana Laporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP

Dengan kejadian-kejadian tersebut, pihaknya menilai KPU dan Bawaslu Kabupaten Majalengka telah melahirkan sejarah buruk dalam pemilu kali ini. Karena itu, GMNI berencana mengadukan kedua lembaga penyelenggara pemilu ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Kami akan bentuk Tim Pencari Fakta dan mengumpulkan data serta berencana melakukan langkah hukum terhadap KPU dan Bawaslu Kabupaten Majalengka ke DKPP,” pungkas Oay.

BERBAGI