Beranda Hukum PT Star Energy & Mantan Kades Mangkir, Sidang Gugatan Class Action Ditunda

PT Star Energy & Mantan Kades Mangkir, Sidang Gugatan Class Action Ditunda

BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-Sidang pertama gugatan perwakilan atau class action warga Marga Mukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang digelar di Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB), Selasa (16/4/2019) akhirnya ditunda.

Penundaan persidangan yang diputuskan majelis hakim dihadiri puluhan warga korban ledakan pipa gas milik PT Star Energy, para kuasa hukum warga, dan Dedi Baidillah yang mewakili Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten Bandung selaku tergugat II.

Dalam persidangan Class Action ini berlangsung singkat karena pihak tergugat I yakni PT Star Energy Geothermal (Wayang Windu) dan Tergugat III Agus Herman, Mantan Kades Marga Mukti tidak menghadiri persidangan.

Majelis Hakim usai membuka persidangan dan memeriksa kelengkapan dokumen para kuasa hukum Penggugat dan Tergugat II yakni pihak Dinsos Kabupaten Bandung langsung meminta kesepakatan penundaan persidangan dari penggugat dan tergugat yang hadir.

“Berdasarkaran kesepakatan para pihak penggugat dan tergugat sidang ditunda hingga Selasa, 23 April 2019,” kata Hakim yang langsung mengetuk palu menutup sidang.

Puluhan warga kecewa atas penundaan sidang tersebut, seperti disampaikan kuasa hukum penggugat, Zamzam Aqbil, SH kepada awak media mengatakan,” Kami mengapresiasi pihak tergugat II yakni Dinsos Kabupaten Bandung yang telah memenuhi panggilan pertama dari PN Bale Bandung, namun kami sangat menyayangkan tergugat 1 pihak star energy dan tergugat 3 yakni Mantan Kades Margamukti yakni Agus Suherman yang tidak hadir,” tegasnya.

Zamzam menambahkan, lebih kepada PT Star Energy, perusahaan besar tapi tidak memiliki prosedur hukum yang baik,”Seharusnya PT Star Energy menjadi prototype bagi perusahaan lain dalam menghadapi proses hukum, walaupun panggilan pertama itu tidak mengikat, tapi seharusnya ditaati warga negara Indonesia termasuk badan hukum yang berdiri di Indonesia,” lanjutnya.

Zamzam membenarkan sidang ke-2 dengan agenda yang sama untuk pemanggilan para pihak akan dilaksanakan pada Selasa, 23 April 2019.

Dinsos Kabupaten Bandung Siap Ikuti Mekanisme Hukum

Sebelum persidangan, Kabid Perlindungan Jaminan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bandung Dedi Baidillah menyatakan siap mengikuti mekanisme hukum.

“Kita pada prinsipnya akan mengikuti ketentuan dan peraturan yang ada, itu adalah hak warga untuk menggugat, kami sudah siapkan segala sesuatunya, nantilah kita lihat di persidangan seperti apa,” ungkapnya.

Pihak Dinsos menurut Dedi sudah menyarankan agar sebelum warga maju ke jalur hukum bisa berdialog dengan pihaknya, Dinsos Kabupaten Bandung menurut Dedi sudah menjalankan protap kebencanaan dengan pengiriman logistik, mendirikan dapur umum hingga memberikan jaminan hidup.

“Adapun yang dianggap kurang soal jaminan hidup kami sudah mengajukan namun ada ketentuan lain dari Kementerian (Kemensos, Red),” ungkapnya.

Kasus yang menimpa warga Dusun Cibitung Desa Marga Mukti ini diduga akibat Ledakan Pipa Gas yang menimbulkan kerugian materil dan korban jiwa, peristiwa tragis yang terjadi sejak 4 tahun lalu atau tepatnya pada 5 Mei 2015 ini menimbulkan keprihatinan.

Warga dusun Cibitung terus mencari keadilan dengan melakukan upaya hukum, menggugat PT Star Energy Geothermal, Dinas Sosial Kabupaten Bandung dan Agus Herman Mantan Kepala Desa Margamukti.

BERBAGI