Beranda Hukum Budi Setiadi Sebut Koordiv Gakkumdu Tak Bisa Buktikan Keaslian Dokumen Bawaslu

Budi Setiadi Sebut Koordiv Gakkumdu Tak Bisa Buktikan Keaslian Dokumen Bawaslu

BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-Pelapor kasus dugaan pemalsuan dokumen Bawaslu Jabar, Budi Setiadi, menyebut, Koordiv Gakkumdu Bawaslu Jabar, Sutarno, tidak bisa membuktikan keaslian dokumen status laporan penanganan pelanggaran LPPDK Paslon Pilkada Subang 2018.

Hal ini diungkapkan Budi Setiadi usai menghadiri gelar perkara terhadap kasus dugaan pemalsuan dokumen Bawaslu Jabar, yang berlangsung di salah satu ruangan gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar, Kamis (14/2/2019) lalu.

Kasus ini diduga melibatkan Komisioner Bawaslu Jabar, Sutarno, selaku Koordinator Divisi (Koordiv) Sentra Gakkumdu.

Budi mengungkapkan adanya indikasi kuat tindak pidana pemalsuan dokumen status laporan penanganan pelanggaran dana kampanye (LPPDK) paslon Pilkada Subang oleh Koordiv Gakkumdu Bawaslu Jabar, Sutarno.

“Selama proses gelar perkara, kami mencermati, bahwa indikasi tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHPidana, makin mengerucut, makin mengarah kuat kepada Sutarno selaku Koordinator Gakkumdu pada Bawaslu Jabar,” ujar Budi.

Indikasi pemalsuan itu, papar Budi, secara obyektif terbukti, bahwa Sutarno selaku terlapor tidak bisa menegaskan, apalagi membuktikan, jika penandatanganan dan penerbitan (pengumuman) surat status laporan sudah mengantongi izin dari Wasikin Marzuki selaku Ketua Bawaslu Jabar saat itu.

Artinya, kata Budi, surat status laporan penanganan pelanggaran LPPDK paslon yang diterbitkan (diumumkan) oleh Staf Bawaslu Iqbal atas perintah Koordinator Gakkumdu Sutarno, yang seolah-olah sudah diteken oleh Ketua Bawaslu Wasikin, adalah palsu.

Sementara itu, tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar terus mendalami kasus dugaan pemalsuan dokumen status laporan pelanggaran LPPDK paslon Pilkada Subang 2018 oleh Komisioner Bawaslu Jabar, Sutarno.

Polda juga memastikan penanganan kasus itu terus berlanjut dan tidak akan dihentikan. Penegasan Polda tersebut sekaligus menepis rumor jika pengusutan kasus bakal di-SP3 atau dihentikan.

“Enggak ada (SP3). Enggak ada (SP3). Saya bilang, kita pegang fakta-fakta apa adanya di saat gelar perkara saja. Kita enggak akan terpengaruh omongan orang,” ujar Kabag Wasidik Polda Jabar, AKBP Zaerusi saat dikonfirmasi Jabarpress.com.

Menurutnya, hasil gelar perkara kasus dugaan pemalsuan dokumen Bawaslu Jabar yang dilakukan Polda Jabar pada Kamis (14/2/2019), masih memerlukan pendalaman. Diantaranya, harus mendengarkan keterangan ahli pidana terlebih dahulu.

“Kasus ini perlu didalami lagi, ditindaklanjuti lagi, kita mau minta keterangan ahli pidana dulu. Karena sebelumnya kita baru minta keterangan dari ahli ketatanegaraan saja. Karena itu waktu gelar perkara, rekom saya minta dihadirkan ahli pidana untuk didengar keterangannya,” paparnya.

Kendati kasus ini terus berlanjut, namun belum diketahui apakah proses hukumnya sudah masuk tahapan penyidikan atau masih penyelidikan.

“Ini sudah materi penyidik, kewenangannya mereka,” katanya.

Pihaknya pun mengaku belum bisa mengambil keputusan dalam gelar perkara tersebut.

“Kita belum bisa ambil keputusan sebelum mendengar keterangan ahli pidana. Kasus ini masih harus didalami lagi,” pungkas Zaerusi.

BERBAGI