Beranda Hukum Habis Puluhan Juta, Belasan Warga Jadi Korban Calo Sertifikat, Diduga Libatkan Oknum...

Habis Puluhan Juta, Belasan Warga Jadi Korban Calo Sertifikat, Diduga Libatkan Oknum Perbankan dan Kades

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Belasan warga Subang diduga menjadi korban praktik ‘percaloan’ pembuatan sertifikat tanah. Pasalnya, meski sudah mengeluarkan biaya jutaan rupiah, bahkan ada yang mencapai puluhan juta rupiah, sertifikat tanah yang dijanjikan tak kunjung beres.

Praktik percaloan sertifikat ini ditengarai melibatkan oknum pegawai bank pemerintah dan pekerja lepas (freelen) yang memiliki akses ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/notaris). Saat ini, pekerja tersebut menjabat kades.

Berdasarkan informasi dan hasil investigasi lapangan, terungkap, sejumlah besar korban mengurus pembuatan sertifikat tanah melalui oknum pegawai bank yang bekerjasama dengan seorang pekerja lepas.

Pengurusannya meliputi pembuatan sertifikat baru, balik nama sertifikat, pemecahan dan roya.

Praktik ini bermula saat para korban mengajukan kredit (pinjaman) ke salah satu bank pemerintah.

Diduga, karena status agunan kredit itu belum bersertifikat penuh (diantaranya ada yang masih AJB, sertifikat atas nama orang lain alias belum balik nama, dan lainnya) sambil ada yang sembari ‘ditakut-takuti’ tidak akan diberi kredit dengan nominal besar, pegawai itu lantas memfasilitasi (diduga mengoordinir) mereka untuk pengurusan pembuatan sertifikat.

Biaya pengurusannya, konon, diambil dari potongan kredit (dana pinjaman) para korban dengan nominal bervariasi, bahkan ada yang mencapai puluhan juta rupiah.

Selanjutnya, dana yang sudah terkumpul disetor kepada seorang pekerja lepas itu–yang kini dikabarkan menjabat kades–untuk biaya pengurusan.

Belasan pengajuan sertikat itu dijanjikan selesai seluruhnya pada Oktober 2018. Namun hingga memasuki Februari 2019 ini, belum juga tuntas seluruhnya; dan uang yang disetor para korban untuk biaya pengurusan, tidak kembali.

“Saya sudah keluarin Rp8,5 juta ke Pak… (menyebut nama pegawai bank). Tapi sampai sekarang sertifikat balik nama saya enggak beres-beres,” keluh Pendi kepada Jabarpress.com saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Cikaum, Minggu (10/2/2019).

Awalnya, sekitar setahun yang lalu, dia mengajukan kredit ke bank sebesar Rp40 juta, dengan agunan (jaminan) sertifikat rumah. Namun, karena sertifikat masih atas nama orang lain, pegawai bank menawarinya ‘jasa’ pengurusan pembuatan sertifikat balik nama.

“Kata dia (pegawai bank), ‘kalau enggak bikin sertifikat balik nama, nanti dikasih pinjamannya kecil’. Saya kan mau minjem ke… (menyebut nama bank milik pemerintah) gede, 40 jutaan. Terus saya sanggupi. Katanya, biayanya 8,5 juta, motong dari pinjaman. Dia janji, 3 bulan selesai (sertifikat), tapi sampai sekarang enggak beres juga,” paparnya.

Sejumlah warga lainnya di Kecamatan Cikaum, mengaku, mengeluarkan biaya hingga puluhan juta rupiah yang disetor ke pegawai bank itu untuk pengurusan sertifikat.

“Untuk (pengurusan sertifikat) dua bidang tanah, kita keluarin Rp17 juta dan Rp18 juta. Tapi belum beres sertifikatnya,” ungkap Ocih.

“Kalau kami bikin pengajuan tiga bidang ke Pak… (menyebut nama pegawai bank), beliau mantri bank (menyebut nama bank pemerintah). Baru dua bidang yang sudah beres sertipikatnya, satu lagi belum, katanya harus roya. Cuma saya sudah lupa berapa dulu biayanya,” timpal warga lainnya, Ade.

Sementara itu, di wilayah Pantura Kecamatan Pamanukan, juga ditemukan warga yang menjadi korban dugaan praktik percaloan sertfikat tanah ini.

“Adik saya, Oom, sudah habis Rp20 jutaan lebih, tapi sertifikat tanahnya enggak jadi-jadi,” ujar Hj Madinah, kakak korban, Oom, saat ditemui Jabarpress.com, di rumahnya di Kecamatan Pamanukan, Sabtu (9/2/2019).

Menurut dia, Oom sehari-harinya mengurus bisnis peternakan lele di kolamnya. Tahun 2012 silam, adiknya mengajukan pengurusan balik nama sertifikat melalui jasa perantara.

“Tapi sampai sekarang, sudah 6 tahun lebih, sertipikatnya enggak beres-beres. Ngurusnya (sertipikat) pakai perantara soalnya, mungkin kalau langsung ke notaris atau kantor pertanahan enggak kayak begini,” paparnya.

Saat ditemui di rumahnya, Oom sedang tidak ada.

“Jam segini dia (Oom) biasanya lagi ngurus lele di kolam,” pungkasnya.

Mengenai persoalan sertipikat tanah ini, sejumlah pihak terkait masih terus dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapannya.

BERBAGI