Beranda Hukum Bantuan Alat Peraga 17 PAUD Diduga Bermasalah, Ini Penjelasan Ketua HIMPAUDI Subang

Bantuan Alat Peraga 17 PAUD Diduga Bermasalah, Ini Penjelasan Ketua HIMPAUDI Subang

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Pasca mengungkap dugaan adanya sejumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) fiktif, kini, tokoh sebuah LSM di Subang, Buyung, menyampaikan temuan mengenai bantuan alat peraga (APE) untuk 17 lembaga PAUD tahun 2016 yang disinyalir bermasalah.

Dalam status yang diunggahnya di laman Facebook dengan nama akun Cukong (Buyung), dia menyebut, Pengurus Daerah HIMPAUDI telah merugikan sebanyak 17 lembaga PAUD penerima bantuan sarana APE (alat peraga). Pasalnya, bantuan APE tahun 2016 tersebut diduga tidak ada barangnya.

“Ada kabar, pengurus daerah HIMPAUDI Kab Subang rugikan 17 lembaga PAUD. Bantuan sarana proyek APE 2016 tidak ada barangnya,” ujar Cukong dalam postingan Facebook-nya.

Dalam postingannya yang lain, dia juga menyampaikan, selain bantuan APE 2016 yang diduga tidak ada barangnya, oknum di PD HIMPAUDI Subang diduga terlibat dalam proyek pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) yang kondisinya tidak tuntas (mangkrak).

“Dan beliaulah yang berperan sebagai pengusung salah satu CV-nya,” ungkap dia dalam postingannya.

Saat dikonfirmasi, Ketua PD Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Subang, H Ade Mulyana, membantah tudingan tersebut. Menurutnya, bantuan APE untuk 17 lembaga PAUD itu tidak bermasalah, karena barangnya ada.

Hanya saja, proses pengiriman barang oleh perusahaan dilakukan dalam dua tahap. Ketika pihak Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi (monev), pengiriman baru berlangsung tahap pertama, sehingga ada anggapan bahwa barang tidak ada atau tidak komplit.

Padahal, sambung H Ade, setelah proses monev tuntas, pengiriman barang untuk tahap kedua dilakukan oleh perusahaan.

“Pengiriman barang APE itu dua kali, dua tahap. Cair anggaran kan akhir Desember 2016, lalu pesan (APE) ke satu perusahaan, dan perusahaan itu kirim barangnya dua tahap. Begitu tahap pertama selesai, kan masih banyak kekurangan, lalu ada ganti kepengurusan (Bidang PAUD Disdik) oleh Kabid Maman cs, maka dilakukanlah monev ke lapangan sekitar bulan Januari-Februari 2017 dan ditemukanlah ada (lembaga PAUD) yang belum selesai (pengiriman barang APE-nya). Data itu lalu dibawa jadi temuan dinas dan dipastikanlah (APE) itu tidak dikirim. Padahal setelah proses monev selesai, datang kiriman barang tahap kedua dari perusahaan untuk melangkapi kekurangan,” bebernya kepada Jabarpress.com.

Diapun memastikan, bantuan APE untuk 17 lembaga PAUD semua barangnya ada.

“Jadi data (soal barang APE tidak ada) itu enggak benar, itu hoax. Bisa dicek dan dibuktikan, semua SPJ-nya ada. 17 lembaga siap dicek SPJ-nya dan siap jadi saksi. Barang dipastikan sudah sampai semuanya,” tegasnya.

Soal Dugaan PAUD Fiktif, HIMPAUDI Sebut Ada Kelemahan Di Dinas

H Ade juga membantah tudingan mengenai dugaan adanya sejumlah PAUD fiktif. Menurutnya, jika dinas bekerja dengan baik, tidak mungkin ada PAUD fiktif. Sebab, persoalan seputar PAUD, mulai dari pendirian, registrasi, evaluasi hingga pemberhentian atau pencabutan izin operasional, merupakan kewenangan dinas.

“Jadi sebenarnya dinas membuka aib sendiri. PAUD ini kewenangan dinas. Kalau dinas bekerja dengan baik, tidak mungkin ada PAUD fiktif dan memang tidak ada (PAUD fiktif),” ucapnya.

Mengenai kabar enam PAUD diduga fiktif, dia menerangkan, bahwa memang ada empat PAUD yang sejak tahun 2016 akhir, kondisinya sudah tidak berjalan, sudah bubar. Tidak ada proses pembelajaran, tidak ada murid, tidak ada guru, dan tidak pernah menerima bantuan apapun.

“Ini bukan fiktif namanya, tapi tidak aktif. Karena pada 2016 ke belakang kondisinya masih berjalan. Tapi akhir 2016 kesini, 2017, 2018 sampai sekarang, sudah bubar sehingga tidak pernah nerima bantuan. Data-datanya ada,” jelasnya.

Namun sayangnya, meski kondisinya sudah bubar, dinas tidak mengambil tindakan untuk mencabut izin operasional PAUD tersebut.

“Kelemahan dinas, izin operasionalnya tidak dicabut dan di dapodiknya tidak didelet (dicoret), sehingga muncul lagi muncul lagi namanya. Ini kan membuka aib sendiri, harusnya dinas ambil langkah,” katanya.

Sedangkan dua PAUD lainnya berada di Cikaum yang saat itu permasalahannya dipicu oleh bentroknya antara Ketua PC HIMPAUDI kecamatan dengan penilik dinas, sehingga ada yang membuat laporan tidak jelas. Persoalan ini, kata dia, sudah disampaikan ke dinas tapi tidak ditindak.

Adapun soal data ganda (double counting) siswa, H Ade menyatakan, sebenarnya yang terjadi adalah terdapat beberapa siswa yang sama yang belajar di dua lembaga pendidikan berbeda, dengan sistem, manajemen, waktu belajar dan pola pembelajaran berbeda, yakni PAUD dan TPA.

“Double counting itu kalau ada siswa yang sama yang belajar di dua lembaga berbeda tapi bersamaan waktu belajarnya, dimana satu lembaga berstatus aktif dan lainnya tidak aktif. Sedangkan yang terjadi di kita bukan seperti itu. Makanya menurut saya, kabid enggak paham juknis. Saya jadi merasa seolah dibidik,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah postingan yang memuat dugaan adanya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) fiktif di Kabupaten Subang, beredar di media sosial (medsos) Facebook. Postingan tersebut diunggah di laman Facebook oleh akun Cukong (Buyung), Jum’at (11/1/2019). Selain mensinyalir ada lembaga PAUD fiktif, Cukong (Buyung) juga mengindikasikan adanya ‘double counting’ nama siswa PAUD.

Terkait ini, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Informal (PNFI) Disdikbud Subang, Maman Rohman Mulyadi, membenarkan banyak lembaga PAUD yang bermasalah, bahkan ada yang fiktif.

“Benar, hasil pendataan kami, ada 6 lembaga PAUD yang fiktif,” ungkapnya.

Atas temuan tersebut, dirinya sudah mengambil langkah tegas dengan menghentikan bantuan operasional sejak 2017 lalu terhadap lembaga bersangkutan.

“Saya menjabat sejak 2017 dan langsung melakukan langkah-langkah evaluasi, begitu ditemukan ada lembaga yang bermasalah, fiktif, bantuannya langsung saya setop dan lembaganya saya coret,” papar Maman.

Selain lembaga fiktif, pihaknya juga menemukan berbagai permasalahan lainnya seputar penyelenggaraan PAUD. Seperti dugaan pemalsuan tandatangan UPTD pada proposal PAUD, kegandaan data siswa PAUD, hingga dugaan manipulasi data siswa.

Kedepan, dirinya menegaskan akan terus melakukan langkah-langkah penertiban dan perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD serta pendidikan non formal lainnya, termasuk komitmen untuk membersihkan praktik pungutan liar.

“Kita akan tindak tegas penyelenggara lembaga yang nakal, dan enggak boleh ada pungutan-pungutan,” pungkasnya.

BERBAGI