Beranda Warta Desa Dua Calon Kades Cikawung Raih Suara Terbanyak Sama, Praktisi Hukum: Berpotensi Konflik...

Dua Calon Kades Cikawung Raih Suara Terbanyak Sama, Praktisi Hukum: Berpotensi Konflik Jika Salah Satunya Diputus Menang

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2018 di Kabupaten Subang yang diikuti 551 calon tersebar di 165 desa, memunculkan sejumlah hal unik dan tak terduga.

Selain ‘menumbangkan’ banyak calon kades petahana (incumben) dan diikuti kontestan berstatus Calon Anggota Legislatif / DPRD (Caleg), terdapat beberapa calon kades peraih suara terbanyak dengan selisih jumlah yang tipis, seperti Desa Anggasari Kecamatan Sukasari dimana Calon Nomor 3 unggul dengan meraih 1.103 suara, selisih satu suara dengan Calon Nomor 2 yang meraih 1.102 suara.

Bahkan yang lebih menarik dan mungkin baru kali ini terjadi, yakni Pilkades Desa Cikawung Kecamatan Tanjungsiang dimana dua calon kades peraih suara terbanyak, jumlah perolehannya sama alias draw.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pilkades Desa Cikawung diikuti tiga calon, yakni Nomor 1 Dadah Suryadi, Nomor 2 Didi, dan Nomor 3 Nono Heryana.

Hasil rekapitulasi suara diketahui, Nomor 1 Dadah Suryadi meraih 828 suara. Sedangkan Nomor 2 Didi dan Nomor 3 Nono Heryana, sama-sama meraih 866 suara alias draw. Bahkan dari 2 TPS yang ada, kedua calon ini memiliki jumlah suara yang sama berimbang.

Terkait jumlah perolehan suara yang sama ini, belum ada keputusan siapa pemenangnya. Sejumlah pihakpun menyampaikan tanggapannya.

Praktisi Hukum yang juga Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Subang, Dede Sunarya, menyebut, jika kedua calon kades peraih suara terbanyak dengan jumlah sama ini diputuskan sebagai pemenang salah satunya, tentu berpotensi besar menimbulkan konflik.

Menurut Dede, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tatacara Pilkades Serentak Pasal 69 Ayat 1-6, dimana ayat 3, 4 dan 5 akan menjadi sengketa yang sangat alot, karena di dalamnya tidak menjelaskan peraturan yang detil, sehingga aturan normatifnya tidak jelas.

“Untuk sengketa hasil pilkades acuan normatifnya diatur di Perbup Nomor 75. Dalam perbup itu diatur limitatif Pasal 69 ayat 3, 4 dan 5. Cuma kalau dilihat perbup ini masih bias mengatur secara khusus atau detil, karena kejadian di Desa Cikawung sangat jarang terjadi dimana ada dua calon meraih suara terbanyak dengan jumlah sama, lalu TPS-nya hanya ada dua. Sedangkan di Perbup ini diatur pada Ayat 3 Pasal 69 itu cara memperoleh suara terbanyak lebih dari 1, padahal di masing-masing TPS kedua calon itu masih sama, imbang. Sehingga panitia tidak bisa menetapkan salah satunya sebagai pemenang,” ujar Dede.

Dia menilai, Perbup ini tidak menjelaskan lebih detil sistem penghitungannya seperti apa, sehingga akan menimbulkan multitafsir.

“Nanti pada saat Panitia Pilkades atau panitia kabupaten menetapkan dengan mengacu kepada Ayat 5, itu juga akan bias karena sistem penghitungannya seperti apa, persentase sebarannya seperti apa. Kalau bicara masalah TPS, kedua calon itu suaranya imbang di dua TPS, kemudian jika bicara sebaran (perolehan suara), di dalam perbup pun tidak diatur sebarannya yang merata,” paparnya.

Dede pun menegaskan, jika kasus Pilkades Cikawung ini disikapi oleh panitia maupun pemerintah secara tidak tepat, misalnya diputus menang salah satunya, tentu akan berpotensi besar memicu konflik di masyarakat. Sehingga diharapkan pihak-pihak terkait mengambil langkah penyelesaian secara bijak.

“Ini akan menjadi sumber konflik dan akan menjadi problem nanti pada saat diputus, sebab segi normatifnya tidak jelas, tidak ada. Tentu akan menjadi konflik baru jika panitia (pilkades) memberikan putusan sementara segi normatifnya tidak ada dan tidak jelas, maka masyarakat akan mencari kepastian serta keadilan,” ucap Dede.

Terkait ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Pemerintahan Desa (Dispemdes) Subang maupun Panitia Pilkades Desa Cikawung.

BERBAGI