Beranda Pendidikan & Pesantren Perilaku Politik Santri di Era Millenial

Perilaku Politik Santri di Era Millenial

BERBAGI

Oleh: Nurdin Hidayat, S.H.I, M.Si*)

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang membentang luas dari sabang sampai merauke. Keluasan wilayah tersebut menjadikan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, tradisi dan budaya. Berbagai macam budaya dan tradisi hidup berkembang pada masing-masing suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara.

Bentuk kepulauan yang dipisahkan oleh lautan dan selat menjadikan bangsa Indonesia kaya dengan berbagai macam tradisi dan budaya.

Keluasan wilayah tersebut telah membentuk suatu struktur masyarakat yang plural dan bersifat sangat variatif hal ini menurut Van Den Berghe telah menjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan dan struktur sosial yang bersifat non komplementer.

Segmentasi budaya tersebut juga terjadi dalam masalah politik. Untuk memahami realitas system politik Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari peranan budaya politik yang dikonsepsikan sebagai basic yang dapat mempengaruhi terhadap perilaku politik masyarakat karena budaya politik mempunyai refleksi pada pelembagaan politik dan bahkan pada proses politik yang ada di Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan politik di Indonesia dapat pula diukur berdasarkan keseimbangan atau harmoni yang dicapai oleh budaya politik dengan pelembagaan politik yang ada.

Dalam masa berlangsungnya perubahan sosio-kultural harus dapat diperhitungkan sebagai tekanan budaya politik dalam system politik di Indonesia yang ditandai dengan penemuan-penemuan (finding) baru dalam elemen pembentuk konfigurasinya melalui konstatasi (melihat gejala atau tanda pada suatu peristiwa).

Sementara budaya politik di Indonesia dapat dilihat melalui, pertama, adanya konfigurasi sub-kultur masyarakat yang sangat heterogen dan sangat plural. Kedua, budaya masyarakat Indonesia yang bersifat parochial dan subyektif di satu pihak dan bersifat participant di pihak lain. Ketiga, sifat ikatan yang bersifat primordial yang sangat kuat dan masih mengakar dalam budaya politik masyarakat Indonesia yang dikenal melalui indikatornya berupa sentiment-sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, serta bentuk dari sentiment-sentimen lainnya. Keempat, kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengakui sikap paternalisme dan patrimonial. Kelima, dilemma interaksi dengan modernisasi dengan pola yang telah lama mengakar sebagai tradisi dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Dalam konstelasi system sosial, bangsa Indonesia yang sangat plural dan heterogen, umat Islam dan khususnya santri adalah merupakan salah satu asset bangsa yang juga mempunyai hak yang sama sebagai warga yang ikut berjuang mendirikan negara kemerdekaan Republik Indonesia.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk pembangunan nasional, dimana santri sebagai salah satu potensi kekuatan politik di Indonesia. Kelompok santri yang ada di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata.

Keberadaan pesantren yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh pelodok nusantara mengakibatkan santri bak putrid cantik yang selalu menarik perhatian para politisi.

Berdasarkan data dari KEMENAG Tahun 2018, terdapat sedikitnya 25.938 pesantren yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Hampir setiap provinsi mempunyai pondok pesantren yang dihuni oleh berbagai macam santri sekitar 3.962.700 santri belajar mengaji dan mengabdi di berbagai macam pondok pesantren.

Jumlah yang begitu besar yang dimiliki oleh pesantren menjadikan pesantren beserta santri dan kiayinya mempunyai kekuatan politik yang sangat kuat dan menjadikan incaran berbagai macam partai politik untuk mendapatkan dukungan massa pesantren.

Di era millennial ini kaum sarungan menyesuaikan diri beradaptasi dengan revolusi industry yang menyeret kedalam jurang politk yang bisa mendegradasi nilai nilai universalitas, konsistensi dalam Nalar santri dalam menyikapi politik millennial adalah tetap mengedepankan Akhlak dalam berpolitik karena yang membedakan politikus konvensional dan santri terletak pada Adabnya atau Akhlaknya, karena dengan akhlak akan menampilkan keteladanan Politik bukan pencitraan semata.

*) Penulis adalah Ketua DPD HIPSI (Himpunan Pengusaha Santri Indonesia) Kabupaten Subang

BERBAGI