Beranda Hukum Terbukti Melanggar, Lima Anggota Bawaslu RI Dijatuhi Sanksi DKPP, Empat Penyelenggara Pemilu...

Terbukti Melanggar, Lima Anggota Bawaslu RI Dijatuhi Sanksi DKPP, Empat Penyelenggara Pemilu Lainnya Dipecat

BERBAGI

Jabarpress.com, Jakarta-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pembacaan putusan, Rabu (28/11/2018) di Jakarta.

Dalam sidang pembacaan tersebut, terhadap perkara nomor 243/DKPP-PKE-VII/2018 dan 252/DKPP-PKE-VII/2018, DKPP memutuskan untuk memberhentikan empat penyelenggara pemilu.

Mereka adalah Yulius Gobai, Zebulon Gobai, Ance Boma, dan Markus You selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai.

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Yulius Gobai selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Paniai, Teradu II Zebulon Gobai, Teradu III Ance Boma, dan Teradu IV Markus You masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Paniai sejak Putusan ini dibacakan,” ujar Harjono selaku Ketua DKPP sekaligus Ketua Majelis Sidang Pembacaan Putusan, dilansir laman www.dkpp.go.id.

Perkara Nomor 243/DKPP-PKE-VII/2018 diadukan oleh Alex Pigome selaku Ketua Panwas Kabupaten Paniai. Sedangkan, perkara Nomor 252/DKPP-PKE-VII/2018 diadukan oleh Fransiskus Antonius Letsoin, Theodorus Kossay, Tarwinto, Zufri Abubakar, Zandra Mambrasar, Diana Dortea Simbiak, dan Melkianus Kambu selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua.

Dalam amar putusan, DKPP menilai bahwa Teradu I, II, III dan IV terbukti tidak melaksanakan Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor 002/KS/33.19/VI/2018 tertanggal 12 Juni 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai.

Hal tersebut dikuatkan melalui jawaban tertulis para Teradu I sampai dengan IV kepada DKPP karena mereka tidak hadir dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Oktober 2018 lalu di Kantor Polda Papua. Dalam sidang pemeriksaan tersebut hanya dihadiri Teradu V yakni Athen Nawipa selaku Anggota KPU Kabupaten Paniai.

Athen direhabilitasi karena aduan perkara nomor 243/DKPP-PKE-VII/2018 tidak terbukti dan jawabannya terhadap dalil aduan dapat meyakinkan DKPP.

Athen dalam Perkara Nomor 243/DKPP-PKE-VII/2018 diadukan dalam kapasitas kelembagaan atas perbuatan tidak melaksanakan Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor 002/KS/33.19/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang dipandang Pengadu sebagai keputusan yang bersifat collective collegial.

Athen telah bersikap berbeda dan mendorong untuk melaksanakan Putusan Panwas a quo tetapi hanya sendiri dan kalah dengan suara mayoritas dalam pengambilan Keputusan di tingkat KPU Kabupaten Paniai.

Oleh karena itu, Perkara Nomor 252/DKPP-PKE-VII/2018 tidak memasukkan Athen Nawipa (Teradu V dalam Perkara Nomor 243/DKPP-PKE-VII/2018) sebagai Teradu.

Selain memutus dua perkara tersebut, DKPP juga memutus delapan perkara lainnya dengan uraian sebagai berikut: sebanyak 14 orang penyelenggara pemilu dijatuhi sanksi berupa Peringatan, karena terbukti bersalah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Mereka yakni Ketua Bawaslu RI Abhan bersama empat anggotanya, masing-masing Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar, dalam perkara 205/DKPP-PKE-VII/2018; Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Fahmi Ghazali Gobel dan empat anggotanya Rulli Halaa, Daendels Somboadile, Isnaidin Mamonto, serta Lilik Mahmudah, dalam perkara 220/DKPP-PKE-VII/2018; Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Sutarno, dalam perkara 232/DKPP-PKE-VII/2018; serta Ketua Panwascam Penajam, Eka Yuda Danu Suma, dan dua anggotanya Rudi Wiranata serta Wang Wang Supriatna, dalam perkara 240/DKPP-PKE-VII/2018.

Sedangkan 19 orang penyelenggara pemilu lainnya direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melakukan pelanggaran. Mereka yakni, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles MR Mewoh, dan empat anggotanya Meidy Y Tinangon, Salman, Yessy Y Momongan, dan Lanny A Ointoe, dalam perkara 230/DKPP-PKE-VII/2018; Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Iqbal Nasir, dalam perkara 232/DKPP-PKE-VII/2018; Ketua Bawaslu Penajam Paser Utara, Daud Yusuf dan dua anggotanya Erwin Irawan serta Muhammad Khazin, dalam perkara 239/DKPP-PKE-VII/2018 dan 240/DKPP-PKE-VII/2018; Ketua KPU Kabupaten Kolaka, Nur Ali dan tiga anggotanya Lukman, Aidil, serta Hasnawaty, Kabag Pendataan Akhiruddin, dan dua anggota Bawaslu Kolaka, Juhardin dan Iswanto, dalam perkara 242/DKPP-PKE-VII/2018; serta Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas, Rahmat Efendi Siregar, dan seorang anggotanya, Rafles Purba, juga Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Johan Alamsyah, dalam perkara 250/DKPP-PKE-VII/2018.

BERBAGI