Beranda Hukum Geruduk Bawaslu dan DKPP, Aliansi Masyarakat Subang Sampaikan ‘Cindera Mata’ Ini

Geruduk Bawaslu dan DKPP, Aliansi Masyarakat Subang Sampaikan ‘Cindera Mata’ Ini

BERBAGI

Jabarpress.com, Jakarta-Puluhan warga dari Aliansi Masyarakat Subang menggeruduk gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Kedatangan warga Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, untuk mendesak penuntasan perkara Pilkada Subang 2018, khususnya dugaan pelanggaran LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) paslon itu, sempat mengagetkan para pegawai di empat instansi pemerintah tersebut.

Terlebih, kedatangan warga tampak kompak berseragam kaos serba hitam yang bertuliskan ‘Usut Pidanakan dan Diskualifikasi Pelanggar LPPDK Pilkada Subang 2018’.

Saat tiba di gedung Bawaslu dan DKPP RI, perwakilan warga Subang ini diterima oleh Staf Bawaslu RI, Thoriq; dan Kasubbag Publikasi dan Sosialisasi DKPP, Umi, serta Humas DKPP, Irma.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Subang, Awang Gunawan dan Didin Solehudin, mengatakan, kedatangannya untuk menyampaikan pesan moral kepada lembaga penyelenggara pemilu, bahwa penuntasan kasus dugaan pelanggaran Pilkada terutama LPPDK paslon, harus dilakukan demi tegaknya supremasi serta keadilan hukum.

“Kita selaku elemen masyarakat Subang hanya menyampaikan pesan moral kepada Bawaslu dan DKPP, bahwa banyak persoalan terjadi di Pilkada 2018, yang harus disikapi, diproses sampai tuntas, terutama terkait pelanggaran dana kampanye atau LPPDK,” ujar keduanya, diamini oleh perwakilan warga lainnya.

Pihaknya menegaskan, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016 serta PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye dinyatakan, pasangan calon (paslon) yang melanggar ketentuan dana kampanye dikenai sanksi berupa pembatalan (diskualifikasi) sebagai paslon.

“Sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai pasangan calon ini tertuang di Pasal 76 UU 10/2016 maupun di PKPU 5/2017. Amanah UU ini tentu wajib dijalankan oleh lembaga berwenang terkait,” tegas mereka.

Pihaknya mengungkapkan, pesan moral tersebut, tertuang secara simbolis dalam ‘cindera mata’ berupa kaos bertuliskan ‘Usut Pidanakan dan Diskualifikasi Pelanggar LPPDK Pilkada Subang 2018’ dan spanduk bertuliskan ‘Kami mendukung dan percaya Bawaslu RI akan menindaklanjuti pelanggaran LPPDK berdasarkan UU 10/2016’.

Cindera mata berupa kaos dan spanduk tersebut selanjutnya diserahkan kepada Staf Bawaslu RI, Thoriq; dan Kasubbag Publikasi dan Sosialisasi DKPP RI, Umi.

“Kami akan sampaikan aspirasi dari warga Subang ini kepada pimpinan,” imbuh Thoriq dan Umi.

Selanjutnya, usai menyambangi Bawaslu dan DKPP, rombongan massa dari Kabupaten Subang ini bergerak menuju gedung KPU RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kedatangan mereka diterima oleh Razi Sabardi, Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Erna, Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Setjen Kemendagri.

Kepada perwakilan kedua instansi pemerintah itu, massa dari Subang lagi-lagi menghadiahi ‘cindera mata’ berupa kaos dan spanduk terkait pengusutan kasus dugaan pelanggaran LPPDK paslon Pilkada 2018.

BERBAGI