Beranda Ekonomi Uji Materi UU Nomor 33 Tahun 2004, Pemohon Sebut World Bank Di...

Uji Materi UU Nomor 33 Tahun 2004, Pemohon Sebut World Bank Di Balik Kenaikan Tarif Dasar Listrik dan Pencabutan Subsidi

BERBAGI

Jabarpress.com, Jakarta-Sebanyak 15 aktivis Jawa Barat menyampaikan permohonan pengujian UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI, kepada Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Ke-15 pemohon itu, yakni, Yadi Supriyadi, Rahmat Khusaeri, Sudirman, Sidiq Permana, Dian, Asep Sobarna, Zam Zam, Didin, Cepi Sopandi, Dani, Hikmat, Sachrial, Cecep Supriatna, Erik R Fauzi, dan Tatang Gunawan.

Pemohon ke-12, Sachrial, mengungkapkan, latarbelakang pengujian UU Nomor 33 ini berkaitan dengan pentingnya melindungi serta menegakkan kedaulatan negara dan bangsa, serta melindunginya dari tekanan atau monopoli asing.

Sachrial lantas mencontohkan teladan kepemimpinan Presiden pertama RI, Soekarno, yang penuh dengan kehormatan dan menempatkan kedaulatan sebuah bangsa pada kelas tertingginya.

Menurutnya, Soekarno adalah tipe pemimpin yang tak mau didikte oleh bangsa manapun dan kepentingan apapun. Dalam persfektifnya, bangsa Imperialis Barat diilustrasikan sebagai “Nyai Blorong” alias ular naga. Kepala dan dadanya di Asia sibuk menyerap kekayaan alam negara terjajah. Sementara tubuh dan ekor naga ada di Eropa, menikmati hasil serapan tersebut.

“Perspektif itulah yang memberi nilai atas integritas kepemimpinan hingga membawa pada sebuah dignity berbangsa dan bernegara,” ujar Sachrial kepada Jabarpress.com.

‘Alasan Indah’ Pencabutan Subsidi Listrik dan Kenaikan TDL

Saat ini, sambung dia, diantara wujud tekanan atas kedaulatan negara dan bangsa oleh kekuatan asing yang tanpa disadari oleh bangsa Indonesia, adalah kebijakan pencabutan subsidi listrik dan kenaikan TDL.

Dia menuturkan, pada akhir April 2016 pemerintah mulai mewacanakan pencabutan subsidi listrik dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Saat itu, Menteri ESDM Sudirman Said memaparkan, akan menggeser masyarakat mampu ke masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi listrik dialihkan pada pengembangan infrastruktur.

Selain itu pun dijelaskan bahwa elektrifikasi nasional saat ini (2016) 87 persen dan menargetkan pada tahun 2019 mencapai 97 persen.

Namun, masih ada 56 kabupaten yang ratio elektrifikasinya di bawah 50 persen, 46 diantaranya ada di Timur sebagian Sulbar, Kepri, Nias dan Mentawai.

“Melihat alasan di atas, memang nampak sebuah kedaulatan NKRI. Pemerintahpun memberikan alasan yang indah atas pencabutan subsidi listrik. (Yakni) agar masyarakat bisa berhemat, subsidi rawan penyimpangan, tidak tepat sasaran dan merugikan beban pemerintah, serta dapat menghemat hingga Rp20 triliun,” papar Sachrial.

Namun, kata dia, pada sebuah kebijakan yang akan diambil, senantiasa juga digunakan jurus adu domba antara kaum kaya dan kaum miskin.

Distribusi subsidi listrik 450 VA dan 900 VA selama ini dirasakan tidak merata dan hanya dinikmati oleh orang kaya. Dari 44 juta pelanggan penerima listrik subsidi memiliki pendapatan diatas rata, dan telah menikmati tarif listrik 30 persen lebih rendah dari harga ke-ekonomian.

“Alasan ini seakan ingin menunjukan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kaum miskin,” katanya.

Dari alasan-alasan diatas, maka akhirnya pemerintah menetapkan Permen ESDM 28/2016 tentang TDL yang ditandatangani oleh LBP sebagai Plt Menteri ESDM.

“Maka muluslah semua upaya untuk menaikkan TDL. Kenaikan dilakukan dengan 3 tahapan dengan durasi per 2 bulan sekali di tahun 2017 hingga sekarang,” tuturnya.

World Bank Tekan Kedaulatan NKRI?

Sachrial menduga, kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik dan menaikkan TDL tidak lepas dari adanya tekanan pihak asing, dalam hal ini Bank Dunia (World Bank), menyangkut adanya perjanjian pinjaman utang sebesar 500 juta dollar atau setara Rp7 triliun lebih, yang nomenklaturnya pengembangan energi Panas Bumi (Gheotermal).

Namun, dia menilai, pemerintah tidak jujur pada bangsa dan negara bahwa World Bank telah menekan kedaulatan NKRI.

“Inilah yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa kenaikan TDL dan pencabutan subsidi bukan karena alasan diatas semata. Bukan juga seperti apa yang disebutkan oleh Beny Marbun bahwa itu atas kehendak bersama antara pemerintah dengan wakil rakyat (DPR). Bahwa alasan itu semua tidak benar,” tegasnya.

Yang benar, kata Sachrial, adalah bahwa pemerintah pada tanggal 4 Desember 2015 telah menandatangani utang negara/utang luar negeri pada World Bank sebesar 500 juta dollar atau setara Rp7 triliun lebih yang nomenklaturnya untuk pengembangan energi Panas Bumi.

“Dari 500 juta dollar itulah World Bank menekan kedaulatan NKRI dengan syarat harus digubahnya beberapa regulasi berkenaan dengan panas bumi. Salah satu aturan yang ditekan secara radikal bahkan cenderung meneror adalah pemerintah wajib mencabut subsidi dan menaikkan Tarif Dasar Listrik,” katanya.

Menurutnya, Permen ESDM 28/2016 bukan barang tanpa proses. Sebelumnya ada Permen ESDM Nomor 9/2014, 19/2014, 31/2014 dan 9/ 2015 adalah Permen yang diterbitkan sebelum acara ngutang ke World Bank ditandatangani.

“Dan hutang ini akan berakhir pada 1 Desember 2035, entah berapa kelak nanti harga dollar,” ucapnya.

Fakta ini semua, jelas Sachrial, membuktikan bahwa pemerintah begitu sangat takluk pada World Bank, padahal rakyatlah pemilik sumber alam atas bahan dasar listrik ini.

Ajukan Pengujian UU 33/2004

Dan, ungkap Sachrial, sumber daya Panas Bumi yang terletak di Kabupaten Bandung menjadi barang jaminan pemerintah untuk mengutang tanpa berhitung aspek asasi dari warga setempat.

“Atas dasar itulah ke-15 pemohon sedang melakukan uji materi atas sikap ‘Nyai Blorong’ yang digambarkan Soekarno. Karena itu, kekayaan alam kita harus dijaga. Maka harapan besar kami, MK bisa membuka mata dengan jernih atas nasib warga Kabupaten Bandung khususnya dan nasib seluruh bangsa Indonesia,” tegasnya.

Dipaparkan Sachrial, Kabupaten Bandung adalah penghasil energi listrik dari pertambangan panas bumi yang terbesar se-Indonesia menghasilkan 46 persen dari produksi nasional.

“Inilah yang dijadikan jaminan pada World Bank untuk ngamprah utang,” imbuhnya.

Bersamaan dengan itu, warga Kabupaten Bandung membayar TDL lebih mahal daripada dunia bisnis dan hiburan Jakarta. Kemudian terbukti pula bahwa penduduk miskin di Kabupaten Bandung (pengguna daya 450 VA subsidi) membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) daripada orang-orang kaya Jakarta.

“Hal yang lebih penting dan mendasar dari itu semua adalah bahwa perusahaan Panas Bumi ini berproduksi 100 persen dari isi perut bumi Kabupaten Bandung di daerah rawan bencana,” ungkapnya.

Para Aktivis Kampung Peduli Nasib Rakyat dan Sumber Daya Alam

Melihat hegemoni World Bank atas kedaulatan Republik Indonesia yang memerintahkan kenaikan TDL dan pencabutan subsidi adalah bentuk sebuah kekurangajaran atas nasib bangsa ini. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan dan harus dilawan secara konstitusional.

Ditegaskan Sachrial, sebagai bentuk perhatian atas itu semua, sebanyak 15 pemohon yang juga sebagai aktivis kampung membuka ruang untuk melakukan uji materil UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap UUD RI 1945.

“Adapun sidang pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2018,” katanya.

Upaya yang dilakukan para aktivis kampung yang berpikir global bertindak lokal inipun diapresiasi oleh Bupati Bandung dan warga.

“Sekarang jumlah pemohon bertambah dan mulai tercerahkan bahwa selama ini menjadi budak jaminan utang dunia. Harapan kita semua, semoga pemerintah bertindak fair atas segala kebijakannya. Alasan pencabutan subsidi dikarenakan tidak tepat sasaran banyak orang kaya yang menikmati, maka kami para pemohon yang notabene sebagai warga yang berada di daerah penghasil panas bumi terbesar dan menjadikan kami sebagai budak jaminan di World Bank, rasanya tidak berlebihan untuk menuntut hak Perimbangan untuk dikabulkan, sebelum bencana besar di Kabupaten Bandung terjadi rasanya sudah sangat sepantasnya mendapatkan perhatian serius, bukan tipu-tipu entah untuk siapa?,” pungkas Sachrial.

BERBAGI