Beranda Hukum Warga Subang Geruduk Bawaslu Jabar Desak Pembatalan Paslon Pelanggar LPPDK

Warga Subang Geruduk Bawaslu Jabar Desak Pembatalan Paslon Pelanggar LPPDK

BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-Massa dari Aliansi Masyarakat Kabupaten Subang menggeruduk Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat di Jalan Turangga, Kota Bandung, Selasa (4/9/2018).

Dalam aksinya, massa membentangkan dua spanduk berisi tulisan ‘Usut tuntas pelanggar pilkada!! Baik peserta, penyelenggara maupun pengawas pilkada di Subang’, dan tulisan ‘Tangkap dan batalkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang melanggar LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye), UU RI Nomor 10 Tahun 2016″.

Kedatangan massa diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Jabar HM Wasikin Marzuki dan berlanjut dengan audiensi yang berlangsung di ruang Gakkumdu.

Dalam kesempatan audiensi tersebut, perwakilan Aliansi Masyarakat Subang, Awang Gunawan, mengatakan, kehadirannya ke Bawaslu untuk menyampaikan pesan moral, bahwa hingga kini masyarakat Subang masih terus memantau perkembangan penuntasan kasus-kasus dugaan pelanggaran Pilkada 2018.

“Kita ingin menyampaikan pesan moral terkait pilkada, bahwa masyarakat Subang tidak diam, masyarakat tetap mengawasi, juga menginginkan pengusutan dugaan pelanggaran pilkada ini dituntaskan,” ujar Awang.

Pihaknya juga menyampaikan tiga poin pada audiensi tersebut. Pertama, mendorong Bawaslu dan penyelenggara lainnya agar menjalankan perundang-undangan yang berlaku terkait LPPDK atau Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye paslon.

“Artinya, paslon yang terbukti melanggar LPPDK harus dibatalkan atau didiskualifikasi sesuai UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016,” tegasnya.

Kedua, selama proses berjalannya pilkada, pihaknya mempertanyakan kecilnya jumlah dana kampanye paslon untuk perhelatan besar selevel Pilkada, adalah tidak logis dibandingkan dengan massifnya kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan paslon, serta banyaknya alat peraga kampanye (APK) yang diadakan dan disebar ke seluruh pelosok.

“Kami menemukan ada paslon pilkada yang jumlah dana kampanyenya yang dicatatkan di rekening paslon hanya sebesar Rp360 jutaan. Dana ini diklaim merupakan sumbangan pribadi kandidat, yang disetor ke rekening paslon pada 15 Maret 2018 sebesar Rp200 juta dan pada 1 April 2018 sebesar Rp160 juta. Dan setelah itu tidak ada lagi catatan dana kampanye yang masuk ke rekening terkait. Bagi kami, ini sangat tidak wajar, tidak logis, masa dana kampanye sekelas pemilihan bupati cuma sebesar Rp360 jutaan? Sementara biaya pencalonan kepala desa saja lebih besar dari itu,” ungkapnya.

Ketiga, langkah yang dilakukan oleh paslon yang melaporkan persoalan LPPDK sudah tepat. Karena hal itu merupakan representasi aspirasi publik.

“Langkah paslon tersebut sudah tepat, seperti itu juga yang diinginkan masyarakat Subang. Ini bukan persoalan legowo atau tidak legowo, tetapi ini menyangkut penegakkan aturan, agar ke depan hal ini jangan terulang lagi. Bagaimana pun, untuk menghasilkan pemimpin yang benar, tentu harus melalui proses yang benar pula. Jadi, proses itu harus benar, agar hasilnya pun benar,” jelas Awang.

Bawaslu Jabar Dukung Usut LPPDK

Menanggapi aspirasi para warga Subang terkait desakan pembatalan paslon yang melanggar LPPDK ini, Ketua Bawaslu Jabar HM Wasikin Marzuki, menegaskan, pihaknya mendukung pengusutan pelanggaran Pilkada Subang.

“Bawaslu Jabar ikut mendukung pengusutan pelanggaran pilkada, antara lain pelanggaran Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) di Subang pada Pilkada 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Dia mengaku, selama proses penanganan laporan dugaan pelanggaran LPPDK itu, Bawaslu sudah memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari pelapor, terlapor hingga saksi-saksi, termasuk auditor atau akuntan publik dan KPU Subang.

“Terlapor, yakni paslon 1, sudah kita panggil tiga kali, saksi terlapor juga tiga kali kita panggil, termasuk akuntan publiknya tiga kali dipanggil, tapi semuanya enggak datang. Dan kita tahu, pelapor ini bukan orang sembarangan, karena sangat mengerti hukum, dimana persepsinya jika orang dipanggil tiga kali tapi enggak datang, itu memberatkan (bagi terlapor),” ucapnya.

Karena itu, sambung Wasikin, langkah yang dilakukan paslon Dedi J-Budi Setiadi yang melanjutkan laporan soal LPPDK ke Bawaslu RI di Jakarta, sudah benar.

“Dan memang kebetulan, hari ini jam 14.00 WIB seluruh unsur Gakkumdu, baik dari Bawaslu, Kepolisian maupun Kejaksaan, dipanggil ke Sentra Gakkumdu Bawaslu RI untuk rapat membahas Pilkada Subang. Kita tunggu hasilnya nanti. Sekarang ‘bola’nya (putusan soal LPPDK) ada di Bawaslu RI,” pungkas Wasikin.

BERBAGI