Beranda Hukum Bawaslu Dalami Kejanggalan LPPDK Paslon Pilkada Subang, Sejumlah Pihak Dipanggil

Bawaslu Dalami Kejanggalan LPPDK Paslon Pilkada Subang, Sejumlah Pihak Dipanggil

BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-Calon Wakil Bupati Subang nomor urut 3 Budi Setiadi kembali mendatangi Sekretariat Bawaslu Jabar, terkait laporan adanya indikasi kejanggalan dan tidak transparan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) paslon peserta Pilkada Subang 2018, Minggu (29/7/2018).

Budi Setiadi yang sebelumnya melaporkan hal itu ke Bawaslu Jabar pada Jumat (27/7/2018) lalu, kini penuhi undangan Bawaslu Jabar untuk memberikan klarifikasi (kesaksian) atas kasus yang dilaporkannya.

“Kami sekarang datang atas undangan Bawaslu, untuk klarifikasi kasus yang kami laporkan,” ungkap Budi, dilansir laman rri.co.id.

Ia mengatakan, banyak ketidakwajaran yang ditemukan dalam LPPDK paslon nomor 1. Ia menegaskan, temuan itu seperti ketidakwajaran antara catatan dan bukti transaksi. Seperti belanja hanya satu jenis pengadaan alat peraga dan pengadaan panggung untuk kampanye akbar. Kemudian banyak bukti transaksi yang tidak konsisten serta direkayasa.

“Banyak yang dibuat-buat. Ada sumbangan dari perusahaan yang tidak dilaporkan, malah diakui sebagai sumbangan pribadi. Jadi banyak ketidakcocokan antara catatan dan bukti transaksi, termasuk ketidakcermatan akuntan publik,” ujarnya.

Budi berharap, LPPDK bukan hanya sekedar formalitas. Sebagaimana perundang-undangan, setiap pelanggaran ada sanksinya. Pihaknya percaya kepada Bawaslu Jawa Barat yang dapat menegakan aturan tersebut.

Bawaslu Panggil Sejumlah Pihak

Sementara itu, Kasubbag Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jabar, Angga Novi Nugraha mengatakan, Bawaslu Jabar mengundang berbagai pihak untuk klarifikasi kasus yang dilaporkan.

“Kita mengundang pelapor pak Budi Setiadi, kemudian para saksi. Kemudian kita undang juga KPU Kabupaten Subang dan kantor akuntan publik untuk memberikan keterangan dalam rangka pendalaman,” ungkapnya.

Angga juga mengungkapkan, dengan adanya keterangan dari KPU Subang dan kantor akuntan publik, Bawaslu dapat mendalami kasus, termasuk pengumpulan fakta -fakta. Selain melakukan pengujian terhadap bukti yang disampaikan pelapor, Bawaslu juga mengundang pihak yang terkait.

“Semua pihak terkait kami undang, termasuk yang dilaporkan untuk pendalaman keterangannya. Sehingga kami dapat membuat pertimbangan,” tutupnya.

BERBAGI