Beranda Hukum Diduga Bermasalah, Hasil Audit Dana Kampanye Paslon Pilkada Subang Dilaporkan ke Bawaslu...

Diduga Bermasalah, Hasil Audit Dana Kampanye Paslon Pilkada Subang Dilaporkan ke Bawaslu Jabar

BERBAGI

Jabarpress.com, Bandung-Kejanggalan demi kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkada Subang 2018 kembali ditemukan oleh tim pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Dedi J-Budi Setiadi.

Selain dugaan money politic (politik uang) dan indikasi kecurangan di 2.500 lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS), tim paslon 3 juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) salah satu paslon yang sudah diaudit.

Temuan kejanggalan dalam LPPDK tersebut kemudian dilaporkan secara resmi oleh tim Paslon 3 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat di Jalan Turangga No. 25 Kota Bandung, Jumat (27/7/2018).

“Sesuai aturan-aturan dalam perundang-undangan mengenai pemilukada, kami menyampaikan laporan mengenai LPPDK yang menurut kami tidak wajar dan semua bukti-buktinya sudah kami pegang,” ujar Cawabup nomor 3, Budi Setiadi, didampingi tim, Erwin dan Denny Hasan, kepada para awak media di Kantor Bawaslu Jabar, Jumat (27/7/2018).

Budi menyebut, tidak adanya publikasi soal LPPDK seluruh paslon oleh KPU Subang kepada masyarakat luas, menimbulkan persoalan tersendiri terkait keharusan transparansi sebagai amanah undang-undang.

“Kami mendapat laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye atau LPPDK masing-masing calon yang sudah diaudit, akan tetapi tidak dipublikasikan. Nah ini juga mengakibatkan timbulnya kecurigaan kami. Setelah kami bersikeras meminta, selanjutnya diberikan LPPDK salah satu paslon,” paparnya.

Setelah LPPDK itu dipelajari, timnya menemukan sejumlah kejanggalan terkait jumlah dana kampanye paslon tersebut, yang dianggap tidak wajar dan tidak rasional.

“Setelah LPPDK itu kami pelajari, terdapat hal-hal yang irrasional, (misalnya) masa selama kampanye pasangan calon tersebut hanya menempatkan penerimaan dana kampanye sebesar Rp337 juta dalam rekening dana kampanyenya, serta untuk seluruh kegiatan kampanye paslon tersebut hanya mengeluarkan dana Rp1,048 miliar, itupun hanya untuk penyediaan alat peraga dan sewa panggung saja,” beber Budi.

Menurutnya, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Subang yang bertajuk pemilu bahagia ini, diduga diwarnai dengan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Mulai dari dugaan adanya praktik politik uang hingga indikasi pelanggaran atau kecurangan di TPS. Namun, dugaan pelanggaran itu, khususnya money politic, tidak ditindaklanjuti meskipun sudah dilaporkan kepada Panwaslu Subang.

“Sejak awal sebelum dilakukan rekapitulasi hasil pemilihan, kita sudah menyampaikan terkait dugaan kejanggalan yang kami terima dari dokumen yang dibawa oleh saksi, berupa berita acara pemilihan baik dari bentuk maupun isinya,” katanya.

Pihaknya pun menaruh curiga terhadap Panwaslu Subang karena tidak menindaklanjuti laporan kasus money politic, padahal panwaslu sendiri sempat mengakui jika kasus ini sudah memenuhi unsur.

“Kami mendapat laporan dugaan money politic yang ketika dilaporkan malah tidak ditindaklanjuti, padahal waktu itu Komisioner Panwaslu menyatakan terpenuhi unsur dugaan money politic. Tetapi kenapa tidak dilanjut ke pengadilan. Dengan adanya kondisi seperti itu, timbul pertanyaan bagi kami, ada apa, adakah kesengajaan atau unsur lainnya?,” ucap Budi.

Tim Gakkumdu Bawaslu Bahas Laporan LPPDK Paslon

Sementara itu, berdasarkan pantauan, laporan LPPDK paslon Pilkada Subang ini, langsung dibahas di ruangan Gakkumdu oleh Bawaslu Jabar bersama tim pelapor dari paslon 3.

Pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan tidak boleh diliput awak media ini, berlangsung hampir tiga jam, dari sekitar pukul 13.30 WIB hingga 16.30 WIB.

Tim Gakkumdu Bawaslu sendiri tampak enggan mengungkapkan hasil pembahasan mengenai laporan LPPDK yang diajukan tim paslon 3.

“Gakkumdu enggak boleh bicara Mas, harus langsung oleh pimpinan,” ujar Novi, staf Bawaslu.

Kendati begitu, seorang Komisioner Bawaslu Jabar, Wasikin Marzuki, menyebut, laporan mengenai LPPDK paslon dan temuan kejanggalan di Pilkada Subang, akan ditindaklanjuti.

“Ya dilanjut, cuma saya belum tahu detil informasinya,” timpal Wasikin saat dikontak Jabarpress.com.

BERBAGI