Beranda Hukum Dugaan Politik Uang, Panwaslu Panggil Kades dan Ketua Partai

Dugaan Politik Uang, Panwaslu Panggil Kades dan Ketua Partai

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Selain menangani laporan kasus dugaan pelanggaran/kecurangan Pilkada 2018 di 2.550 Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panwaslu Kabupaten Subang juga mengusut laporan dugaan money politic (politik bagi-bagi uang) yang dilakukan oknum kepala desa (kades) dan ketua partai politik.

Terhadap kasus dugaan politik uang yang dilaporkan oleh tim pemenangan Paslon nomor 3 tersebut, Ketua Panwaslu Subang, Raskim, mengaku sudah mengundang pihak-pihak terkait untuk dilakukan klarifikasi.

“Untuk penanganan laporan dugaan politik uang, kita sudah mengundang pihak pelapor dan saksi-saksinya guna menggali keterangan,” ujar Raskim kepada Jabarpress.com, Sabtu (7/7/2018).

Dia menyebut, pihak terlapor dalam kasus dugaan politik uang ini, yakni seorang kepala desa (kades) dan Ketua Partai Nasdem Eep Hidayat, sudah diundang untuk klarifikasi. Namun, keduanya tidak datang.

“Kita sudah undang Kades dan Pak Eep Hidayat selaku terlapor untuk dilakukan klarifikasi, tapi keduanya enggak datang. Kita akan jadwalkan lagi (pemanggilannya),” ucap Raskim.

Usut Dugaan Pelanggaran 2.550 TPS, Panwaslu Undang KPU

Sementara itu, terkait pengusutan laporan dugaan pelanggaran/kecurangan di 2.550 TPS, Raskim mengatakan, sudah mengundang pihak KPU untuk klarifikasi dan melakukan pencocokkan (coklit) data.

Namun, pihaknya mengaku, sempat terkendala oleh padatnya jadwal kegiatan KPU dan Panwaslu sendiri.

Kendati begitu, pihaknya bertekad menangani laporan tersebut hingga tuntas.

“Klarifikasi sudah kita lakukan ke pihak KPU. Namun untuk pencocokkan data, kita agak kerepotan karena jadwal KPU selaku pihak yang terkait dengan laporan ini, sangat padat. Tapi kita tetap lanjutkan penanganan laporan kasus ini. Mungkin Senin esok (9/7/2018) sudah ada keputusannya,” pungkas Raskim.

BERBAGI