Beranda Hukum Klarifikasi Soal Deklarasi Pemekaran, Panwaslu Panggil Paslon Bupati

Klarifikasi Soal Deklarasi Pemekaran, Panwaslu Panggil Paslon Bupati

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Subang memanggil Calon Bupati nomor urut 1 H Ruhimat, untuk mengklarifikasi soal kehadirannya di acara Deklarasi Gagasan Pemekaran Subang Utara yang diduga dijadikan ajang kampanye.

“Iya, kemarin (Jumat, 18/5/2018) sore pukul 16.00 WIB kita jadwalkan mengundang paslon bupati nomor 1 untuk dilakukan klarifikasi terkait kegiatan deklarasi, tapi yang bersangkutan enggak datang,” ujar Ketua Panwaslu Subang, Raskim.

Dia menyebut, nantinya hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap paslon maupun pihak-pihak terkait kegiatan deklarasi pemekaran lainnya, akan dikaji oleh Gakkumdu mengenai ada atau tidaknya muatan pelanggaran. Diapun menegaskan, akan terus memproses persoalan ini hingga tuntas dan ada kepastian.

“Nanti Gakkumdu yang memutuskan ada atau tidaknya unsur pelanggaran, saat ini kita fokus mengundang pihak-pihak terkait untuk klarifikasi,” ucap Raskim.

Ketua Apdesi Bantah Deklarasi Pemekaran Jadi Ajang Kampanye

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait ihwal pemanggilan oleh Panwaslu tersebut. Namun sebelumnya, Ketua Apdesi Subang yang juga Kepala Desa Tegalurung, H Lili Rusnali, sempat membantah jika kegiatan deklarasi gagasan pemekaran Subang Utara, merupakan kampanye terselubung.

“Kegiatan itu murni deklarasi pemekaran, bukan kampanye. Kalau pun tiba-tiba datang calon nomor 1, itu saya enggak tahu. Saat itu saya lagi sambutan, lalu datang Pak Ruhimat (paslon nomor 1), sayapun perpendek sambutan, terus menemui beliau dan bersalaman, sudah itu saya langsung pulang,” bantah Lili.

Lili juga mengaku turut membiayai kegiatan deklarasi tersebut.

“Bahkan, saya ini penyumbang terbesar di kegiatan deklarasi itu,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait deklarasi pemekaran tersebut, bermula dari laporan sejumlah masyarakat dan tokoh pantura kepada Panwaslu mengenai kegiatan deklarasi pemekaran Subang Utara yang berlangsung Rabu, 9 Mei 2018, di lapang sepakbola Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya, yang diduga dijadikan ajang kampanye terselubung salah satu paslon peserta Pilkada.

“Kegiatan Deklarasi Pemekaran Subang Utara yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kebondanas itu sarat kampanye salah satu paslon peserta pilkada, dan di situ hadir Ketua Apdesi serta PNS. Makanya kami laporkan kepada Panwaslu,” ujar tokoh pantura, H Yahya, didampingi sejumlah tokoh lainnya, diantaranya Ade Saepulloh, saat mendatangi Kantor Panwaslu Subang, Senin (14/5/2018).

Dia bersama rekan-rekan pantura lainnya mengaku, telah mengantongi bukti-bukti komplit terkait adanya dugaan pelanggaran pilkada, berupa kampanye terselubung dengan modus kegiatan deklarasi pemekaran tersebut.

Pihaknya pun mendesak Panwaslu bersama Gakkumdu bersikap tegas menindaklanjuti laporan tersebut dan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Diketahui, wacana pemekaran pantura yang menguat jelang Pilkada Serentak 2018, berhasil dideklarasikan pada Rabu (9/5/2018) di lapang sepakbola Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya.

Kegiatan yang digelar berkat kerja bareng Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Karang Taruna Subang, Forum Komunikasi BPD (FK BPD), Forum Silaturahmi Pantura, dan Garda NasDem ini, dihadiri sejumlah pihak, mulai dari Ketua DPC Apdesi Subang H Lili Rusnali, Ketua DPD Partai NasDem Eep Hidayat, Calon Bupati nomor urut 1 H Ruhimat, dan mantan Ketua DPRD Bambang Herdadi.

Bahkan, Calon Wakil Gubernur Jabar nomor urut 1 yang diusung koalisi Partai NasDem, H Uu Ruzhanul Ulum, tampak hadir di lokasi deklarasi. Sejumlah LSM, Ormas dan Karang Taruna, juga hadir. Beberapa tokoh pun menyampaikan orasinya dalam kegiatan tersebut.

BERBAGI