Beranda Ekonomi Kucurkan Dana Rp48 Miliar, Pemerintah Tetapkan Harga Tanah Terdampak Pelabuhan Patimban

Kucurkan Dana Rp48 Miliar, Pemerintah Tetapkan Harga Tanah Terdampak Pelabuhan Patimban

BERBAGI

Jabarpress.com, Subang-Sebanyak 128 bidang tanah untuk akses jalan Pelabuhan Patimban yang berada di empat desa, yakni Gempol, Pusakaratu, Kalentambo dan Kotasari Kecamatan Pusakanagara, resmi mendapatkan nilai ganti rugi lahan dari Pemerintah Pusat.

Ganti rugi tersebut dilakukan sebagai upaya mempercepat proyek strategis nasional pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban.

“Hari ini kita berikan nilai ganti rugi untuk pemilik tanah di kawasan Desa Gempol, Kalentambo, Pusakaratu dan Kotasari yang lahannya akan digunakan akses jalan menuju proyek Pelabuhan Internasional Patimban,” ujar Kasi Pengadaan Tanah BPN Subang, Obar Sobarna, di sela-sela musyawarah bentuk ganti kerugian tanah patimban di Aula Desa Kotasari Kecamatan Pusakanagara, Rabu (16/5/2018).

Selama berjalannya proses musyawarah pengumunan nilai ganti rugi tanah, para pemilik tanah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Patimban, mayoritas masyarakat menerima nilai ganti rugi harga yang diberikan oleh Pemerintah.

“Umumnya mayoritas pemilik tanah menerima nilai kompensasi ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah, walaupun masih ada sekitar 6 pemilik tanah yang menolak,” katanya.

Menurut Obar, untuk pembebasan tanah yang akan digunakan akses pembangunan jalan pelabuhan Patimban, pemerintah pusat menggelontorkan dana sebesar Rp48 miliar. Nilai ganti rugi tanah dan kompensasi yang diberikan juga bervariasi tergantung letak tanah.

“Untuk nilai ganti rugi tanah sendiri mulai Rp250.000 – 1.250.000/meter persegi, sementara untuk ganti rugi bangunan Rp1.080.000/meter,” ungkapnya.

Dia mengatakan, jika para pemilik tanah ada yang keberatan/menolak dan tak menerima dengan nilai ganti rugi yang diberikan pemerintah, dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Pemerintah memberikan waktu 14 hari kepada pemilik tanah, jika ada yang menolak silahkan mengajukan gugatan.

“Jika dalam waktu 14 hari tersebut tidak ada gugatan, berarti para pemilik tanah setuju/menerima harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah,” katanya.

Untuk proses pencairan sendiri, BPN akan meminta para pemilik tanah untuk mengumpulkan nomor rekening bank.

“Pembayaran proses ganti rugi tanah yang digunakan untuk akses jalan pelabuhan Patimban langsung ditransfer ke rekening pemilik tanah,” pungkasnya.

Usep/Ahya/Indowarta

BERBAGI